Pak Mendiknas, banyak kok warga masyarakat yang tidak "owel" (tak keberatan)
mengeluarkan biaya mahal dan banyak untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi tidak
bisa "digebyah uyah" (disama-ratakan atau digeneralisasi) bahwa "mau pendidikan
bagus dan bermutu kok gak mau keluar biaya".
Tolong donk ditertibkan, berbagai kampanye tentang pendidikan gratis, yang
menurut saya salah satu implikasinya adalah menjadikan sebagian warga
masyarakat terlalu mengharap besar atau terlalu menunggu durian runtuh itu
(orang kemudian enggan untuk berusaha sekuat tenaga).
Pendidikan gratis sih oke-oke saja, kalau bisa rakyat tentu akan sangat
berterimakasih, tapi kalau itu hanya dijadikan komoditas politik untuk menarik
minat pemilih atau pendukung...itu namanya tipu-tipu. Masak tega banget nipu
rakyat. Uch....!!
edy p
----- Original Message -----
From: Agus Hamonangan
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, July 22, 2009 8:26 PM
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mendiknas: Maunya Pendidikan Bagus, tapi Tak
Mau Keluar Biaya!
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/07/22/16161127/Mendiknas.Maunya.Pendidikan.Bagus..tapi.Tak.Mau.Keluar.Biaya
MALANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Bambang
Sudibyo menegaskan, negara menjamin secara penuh program wajib belajar sehingga
tak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah karena alasan biaya.
"Pemerintah memberikan jaminan penuh pembiyaan bagi anak usia sekolah yang
masuk dalam kategori wajib belajar dan kalau ada pungutan di sekolah di jenjang
lebih tinggi dari wajib belajar juga tidak menyalahi aturan seperti di SMA atau
perguruan tinggi (PT)," kata Mendiknas, di Malang, Rabu (22/7).
Hanya saja, kata Mendiknas, pungutan yang selama ini dikaitkan dengan
komersialisasi pendidikan itu bisa dihindari. Namun, dampaknya kualitas
pendidikan yang rata-rata membutuhkan biaya tinggi dan diharapkan bisa dipenuhi
dari peran serta masyarakat itu menjadi tidak terpenuhi.
Menurut dia, untuk membangun kultur pendidikan yang berkualitas memang harus
ada biaya. "Masyarakat kita maunya mutu pendidikan bagus, tetapi tidak mau
mengeluarkan biaya sama sekali," tegasnya.
Kalau untuk pendidikan yang masih dalam kategori wajib belajar, tegas
Mendiknas, pemerintah masih mampu dan memberikan jaminan sepenuhnya sehingga
mereka tidak dikenakan biaya sama sekali. Namun, jika hal itu sudah di atas
wajib belajar tidak ada lagi jaminan pembiayaan secara penuh dari pemerintah.
Mendiknas mengemukakan, angka kemiskinan di Indonesia sekitar 16 persen,
sementara yang mengenyam bangku pendidikan di perguruan tinggi dan masuk
kategori miskin hanya 3 persen sehingga anggaran pendidikan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen sudah cukup.
LTF
Sumber : Ant
[Non-text portions of this message have been removed]
