Dear Mbak Gadis Arivia,
In fact pada tgl 4 Jul 2009 kemarin saya sebagai salah seorang aktivis Gerakan
menutup lumpur Lapindo telah mengirimkan bahan-bahan terkini kepada POLDA
Jatim, KEJATI JATIM, PANGDAM BRAWIJAYA DAN GUBERNUR JAWA TIMUR; serta para
Rektor Perguruan Tinggi Negeri Se Jawa TImur. Bahan-bahan tsb membuktikan bahwa
Semburan Lumpur Lapindo disebabkan oleh "HUMAN ERROR". Yakni sebuah Underground
Blow Out yang disebabkan karena kesalahan didalam pengeboran. bahan-bahan
tersebut antara lain adalah telaah dari Neil Adams Konsultan Pengeboran Medco
dan telaah dari Simon Wilson juga konsultannya Medco. Hasil telaah dua
konsultan tersebut sebanarnya sudah kita cari selama tiga tahun tetapi tidak
bisa kami dapatkan karena sifatnya yang "Sangat RAHASIA!" dan diprotek
habis-habisan secara elok dan efektip oleh Pihak Bakrie, Pihak Medco (Arifin
Panigoro) dan Pihak Santos (Australia). Yang terang atas jasa kedua konsultan
pengeboran kelas dunia yang disewa Medco itu maka
ketiga Pemegang saham utama Lapindo ini "telah mengambil kesepakatan" bahwa
"HANYA LAPINDO BRANTAS YANG AKAN TERLIBAT!" Dua pihak yang lain boleh
melenggang dan pura-pura tidak tahu bahwa telah terjadi Semburan Lumpur Lapindo
yang membawa malapetaka dan nestapa kepada lebih dari seratus ribu penduduk
yang yang menjadi korban dan telah merusak lingkungn alam dan kehidupan. Bahan
dari Neil Adams dan Simon Wilson itu secara serempak baru muncul di dunia maya.
Lewat Taufik Basari SH LLM mungkin dari sumber TV ALJAZEERA sekitar dua bulan
yang lalu. Hasil analisa kedua pakar ini ternyata "SAMA PERSIS" dengan hasil
analisa dari Dr. Ir Rudi Rubiandini ITB. Saya dan kawan-kawan dari GMLL dan The
Drilling Engineers Club ( Rudi R cs) berpengharapan mulia bahwa dengan tambahan
bahan informasi yang sudah ditangan POLDA JATIM dan KEJATI JATIM tersebut
semestinya proses hukum terhadap Lapindo Brantas Inc, akan dilanjutkan dan
akanmemenuhi katregori P 21. Justru yang
terjadi adalah kebalikannya. POLDA JATIM menerbitkan SP3 untuk Lapindo Brantas
Inc. Pertanyaan kita masihkah ada Penegakkan Hukum dan Kebenaran di Indonesia?
Lalu Kalau Kebenaran selalu dikalahkan oleh Korporasi yang didukung oleh
kekuasaan politik / pemerintah dan kekuasaan uang . QUO VADIS BANGSA DAN NEGARA
INI? Salam keprihatinan Tjuk KS
--- Pada Ming, 9/8/09, Gadis Arivia <gadis.ari...@yahoo.com> menulis:
Dari: Gadis Arivia <gadis.ari...@yahoo.com>
Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kasus Lapindo Akhirnya Dibekukan
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, jurnalperemp...@yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 9 Agustus, 2009, 8:16 PM
Hello Mr. Mudflow Minister...
Saya terus terang tidak habis pikir dengan keputusan SP3 kasus Lapindo. Kasus
ini telah banyak dibicarakan di forum ilmiah internasional mulai dari analisa
kesalahan drilling hingga pelanggaran etika lingkungan. Di jurnal Earth and
Planetary Science Letters misalnya sangat jelas dari pemaparan profesor Richard
Davies dari Durham University, UK, menjelaskan lumpur berasal dari pengeboran
yang tidak bertanggung jawab bukan dari bencana alam. Ia menyatakan bahwa
gempa bumi di Jogya terlalu kecil untuk bisa mengakibatkan luapan lumpur.
Luapan lumpur yang terjadi pada tanggal 29 May 2006 ini diakibatkan oleh
drilling.
Laporan ini ditulis secara gamblang bukan saja oleh Prof. Davies tapi juga oleh
insinyur petroleum Rudi Rubiandini dari ITB, Bandung, Indonesia, Richard
Swarbrick dari Geopressure Technology Ltd. Science Labs di Durham, dan Mark
Tingay dari School of Earth & Environmental Sciences di University of Adelaide,
Australia.
Selain mereka, UC, Berkeley, juga telah menguji coba tesis bencana alam dan
sampai pada kesimpulan bahwa luapan lumpur tidak mungkin terjadi karena bencana
alam tapi kesalahan manusia. Selain UC Berkeley juga telah diadakan simposium
internasional mengenai hal ini di Afrika Selatan dimana lebih dari 70 ahli
menyatakan bahwa luapan lumpur terjadi karena keretakan permukaan atau drilling.
Saya tidak tahu bagaimana bukti-bukti yang telah ditulis di berbagai jurnal
internasional dan diadakan penelitiannya oleh berbagai universitas bisa
diabaikan dan dibiarkan perusahaan untuk tidak bertanggung jawab, dimana letak
corporate responsibility? Dan mengapa pemerintah impoten untuk melindungi
warganya?
Yang paling mengenaskan adalah konklusi para ahli yang mengatakan: "Recent
research showed that the dome of the mud volcano and the surrounding area are
collapsing by up to three meters - nearly 10 feet - daily and could subside to
depths of more than 140 meters (530 feet), having a significant environmental
impact on the surrounding area for years to come".
Mengapa ketidakadilan terus dibiarkan? Mengapa mereka yang bertanggung jawab
terus melenggang bebas? Tidakkah mereka ingat nasib para korban dari paling
tidak 5 desa yang terbenam lumpur?
Saya ingat 1 tahun yang lalu seorang diplomat asal Norwegia menyebut nama salah
seorang menteri kita dengan sebutan, Mr. Mudflow Minister. Dia menyebut
demikian karena lupa nama sebenarnya menteri itu tapi yang hinggap di kepala
sang diplomat adalah Mr. Mudflow..
Gadis Arivia.
