http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/15/03273215/multipolarisme.telah.berubah.jadi.pax.universalis
Jakarta, Kompas - Perubahan dari Perang Dingin yang berciri bipolaristis menjadi multipolaristis sejak runtuhnya komunisme di Eropa Timur telah memunculkan dunia yang berwatak âpax universalisâ. Prinsip-prinsip universalisme makin memainkan peranan menonjol. Indonesia, sebagai negara menengah di Asia-Pasifik, tetap berpotensi memainkan peranan yang lebih dominan dibandingkan di masa lalu. Hal itu dikemukakan mantan Wakil Tetap Republik Indonesia dan Organisasi Internasional Lain di Geneva Makarim Wibisono hari Selasa (13/10) malam. Makarim mengemukakan pandangannya sehubungan dengan peringatan 20 tahun keruntuhan komunisme Eropa Timur yang berpuncak pada bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Perang Dingin berakhir setelah Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev melancarkan glasnost dan perestroika. Pada 6-7 Oktober 1989, ia berkunjung ke Jerman Timur yang kala itu dipimpin Erich Honecker. Tak sampai dua pekan kemudian, Honecker dipaksa mundur oleh demonstrasi yang memicu efek domino ke semua negara Eropa Timur dan Uni Soviet. âMultipolarisme bisa dikelola 5-6 kekuatan besar, namun jumlahnya lebih dari itu. Ada Amerika Serikat, Rusia, China, India, Brasil, Jepang, Eropa, dan lain- lainnya. Multipolarisme secara bertahap berubah menjadi âpax universalisâ. Kita, sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok dan satu-satunya wakil ASEAN di G-20, berpeluang memainkan peranan lebih dominan lagi,â ujar orang Indonesia pertama yang jadi Presiden Dewan Ekonomi Sosial (ECOSOC) PBB di New York (2000-2001) dan juga orang Indonesia pertama yang menjabat Ketua Komisi HAM PBB di Geneva (2005) itu. Pengajar hubungan/hukum internasional di Universitas Paramadina dan Unika Atmajaya itu menyebut keanggotaan Indonesia di G-20 sebagai pintu masuk untuk memainkan peranan baru yang dominan. âKeanggotaan kita di G-20 kesempatan yang bagus saat eksistensi sistem ekonomi lama, seperti Perjanjian Bretton Woods, mulai dipertanyakan,â lanjut mantan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (2002-2004) ini. âJangan lupa, kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia dan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki prinsip-prinsip universalisme yang layak diperjuangan di tingkat regional maupun internasional,â kata mantan wartawan Majalah Berita Ekspres (1970-1972) itu. Ia tak menyangkal saat ini kita masih perlu membenahi sejumlah masalah domestik agar citra Indonesia di mata dunia lebih baik lagi. âMisalnya masalah Papua. Selesaikan soal ini sampai tuntas agar citra kita sebagai negara penting di kawasan,â ujar alumnus Universitas Gadjah Mada ini. Ia mengambil contoh saat menjadi Presiden ECOSOC tahun 2000, citra Indonesia sebagai middle power tetap bagus meski setahun sebelumnya terjadi pelanggaran HAM saat jajak pendapat di Timor Timur. Itu bukti Indonesia, sebagai kekuatan menengah di Asia-Pasifik, di masa datang menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan besar. âPersoalan-persoalan domestik nyaris tak ada lagi, pelaksanaan politik luar negeri kita telah sesuai dengan prinsip bebas dan aktif. Di Asia-Pasifik kita pemain penting, tinggal bagaimana menaikkan daya tawar internasional,â ujarnya. (bas)
