http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/15/03273215/multipolarisme.telah.berubah.jadi.pax.universalis


Jakarta, Kompas - Perubahan dari Perang Dingin yang berciri bipolaristis 
menjadi multipolaristis sejak runtuhnya komunisme di Eropa Timur telah 
memunculkan dunia yang berwatak ”pax universalis”. Prinsip-prinsip 
universalisme makin memainkan peranan menonjol. Indonesia, sebagai negara 
menengah di Asia-Pasifik, tetap berpotensi memainkan peranan yang lebih dominan 
dibandingkan di masa lalu.

Hal itu dikemukakan mantan Wakil Tetap Republik Indonesia dan Organisasi 
Internasional Lain di Geneva Makarim Wibisono hari Selasa (13/10) malam. 
Makarim mengemukakan pandangannya sehubungan dengan peringatan 20 tahun 
keruntuhan komunisme Eropa Timur yang berpuncak pada bubarnya Uni Soviet pada 
tahun 1991.

Perang Dingin berakhir setelah Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev 
melancarkan glasnost dan perestroika. Pada 6-7 Oktober 1989, ia berkunjung ke 
Jerman Timur yang kala itu dipimpin Erich Honecker. Tak sampai dua pekan 
kemudian, Honecker dipaksa mundur oleh demonstrasi yang memicu efek domino ke 
semua negara Eropa Timur dan Uni Soviet.

”Multipolarisme bisa dikelola 5-6 kekuatan besar, namun jumlahnya lebih dari 
itu. Ada Amerika Serikat, Rusia, China, India, Brasil, Jepang, Eropa, dan lain- 
lainnya. Multipolarisme secara bertahap berubah menjadi ’pax universalis’. 
Kita, sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok dan satu-satunya wakil ASEAN 
di G-20, berpeluang memainkan peranan lebih dominan lagi,” ujar orang 
Indonesia pertama yang jadi Presiden Dewan Ekonomi Sosial (ECOSOC) PBB di New 
York (2000-2001) dan juga orang Indonesia pertama yang menjabat Ketua Komisi 
HAM PBB di Geneva (2005) itu.

Pengajar hubungan/hukum internasional di Universitas Paramadina dan Unika 
Atmajaya itu menyebut keanggotaan Indonesia di G-20 sebagai pintu masuk untuk 
memainkan peranan baru yang dominan.

”Keanggotaan kita di G-20 kesempatan yang bagus saat eksistensi sistem 
ekonomi lama, seperti Perjanjian Bretton Woods, mulai dipertanyakan,” lanjut 
mantan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (2002-2004) ini.

”Jangan lupa, kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia dan negara 
berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki prinsip-prinsip universalisme 
yang layak diperjuangan di tingkat regional maupun internasional,” kata 
mantan wartawan Majalah Berita Ekspres (1970-1972) itu.

Ia tak menyangkal saat ini kita masih perlu membenahi sejumlah masalah domestik 
agar citra Indonesia di mata dunia lebih baik lagi. ”Misalnya masalah Papua. 
Selesaikan soal ini sampai tuntas agar citra kita sebagai negara penting di 
kawasan,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada ini. Ia mengambil contoh saat 
menjadi Presiden ECOSOC tahun 2000, citra Indonesia sebagai middle power tetap 
bagus meski setahun sebelumnya terjadi pelanggaran HAM saat jajak pendapat di 
Timor Timur.

Itu bukti Indonesia, sebagai kekuatan menengah di Asia-Pasifik, di masa datang 
menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan besar. ”Persoalan-persoalan 
domestik nyaris tak ada lagi, pelaksanaan politik luar negeri kita telah sesuai 
dengan prinsip bebas dan aktif. Di Asia-Pasifik kita pemain penting, tinggal 
bagaimana menaikkan daya tawar internasional,” ujarnya. (bas)

Kirim email ke