Oleh EFFENDI GAZALI

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/15/03191051/icw.juga.dipanggil.ke.cikeas



Betapa indahnya sebuah proses pemilihan pejabat publik setingkat menteri jika 
para aktivis antikorupsi juga dipanggil presiden dan wapres terpilih. 
Katakanlah, seperti fokus perhatian pekan ini, mereka dipanggil ke Cikeas.

Di sana, mereka dimintai masukan tentang rekam jejak tokoh-tokoh partai dan 
profesional yang sedang dipertimbangkan, tentu dari sisi keterlibatan atau 
posisi antikorupsinya. Dengan demikian, presiden dan wapres akan mendapat lebih 
banyak masukan, yang mungkin lebih murni daripada sekadar dorongan para elite 
partai politik.

Ini akan menjadi sebuah terobosan baru, sekaligus pencitraan yang sebenarnya 
dari proses seleksi komunikasi politik. Apalagi ini seleksi oleh pasangan 
presiden-wapres yang menjunjung tinggi dan mengusung keberhasilan memberantas 
korupsi tanpa pandang bulu.

Panggil mendadak

Namun, bayangan indah ini belum terjadi. Yang sedang terjadi justru sebaliknya. 
Dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Illian Deta 
Arta Sari, dipanggil polisi karena dijadikan tersangka dalam kasus dugaan 
pencemaran nama baik pejabat negara (Kompas, 13/10).

Tentu saja, beberapa kalangan curiga penetapan tersangka ini terkait sikap 
kritis ICW, terutama kedua aktivis itu, dalam persoalan konflik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian. Kecurigaan ini direkam Kompas 
dari beberapa kalangan yang cukup komprehensif. Ada peneliti hukum ICW, Febri 
Diansyah, Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid, dan seorang penasihat 
hukum KPK, Alexander Lay. Jadi, ada pengamatan dari dalam ICW, perwakilan hukum 
KPK, dan tokoh independen dari komunitas intelektual.

Gejalanya hampir sama, janggal dengan peristiwa yang sudah-sudah. Kedua unsur 
pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, mula-mula dikenai pasal 
penyalahgunaan wewenang. Setelah pasal itu mencuatkan kontroversi serius, baik 
menurut Ketua Mahkamah Konstitusi maupun publik sadar-hukum, tuduhan berubah 
jadi pemerasan dan suap dalam konteks pencekalan. Celakanya, pada tanggal yang 
”dituduhkan”, Bibit sedang ada di Peru. Lebih parah lagi, orang yang 
diproyeksikan sebagai ”pemberi suap” pun telah menyangkal.

Untuk kasus dua aktivis ICW, polisi menerima laporan pengaduan dari jaksa 
Widoyoko, 7 Januari 2009, atas berita di harian Rakyat Merdeka edisi 5 Januari. 
Intinya, ICW mempersoalkan klaim Kejaksaan Agung yang mengaku berhasil 
menyelamatkan uang negara senilai Rp 8 triliun. ICW merujuk temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada semester II tahun 2008 bernilai triliunan rupiah yang 
belum diselesaikan Kejagung.

Luar biasanya, menurut Febri, tidak terjadi proses pemeriksaan selama rentang 
Januari hingga awal Oktober 2009. Mendadak muncul penetapan tersangka dalam 
waktu bersamaan saat ICW sangat intens mengkritisi oknum di kepolisian.

Diskusi politik

Bagaimana sebetulnya harapan publik terhadap posisi pemerintah dalam 
kontroversi semacam ini? Lambe & Reineke (Journal of Communication, 59, 2009) 
memaparkan sebuah hasil riset berjudul Public Attitudes about Government 
Involvement in Expressive Controversies. Ternyata, hanya kalangan yang giat 
melakukan diskusi politik cenderung mengetahui dan menolak secara signifikan 
intervensi pemerintah.

Sedangkan publik yang minim pengetahuan politiknya lebih mudah tergiring ke 
arah memercayai pemerintah, apalagi pemerintah yang baru saja memenangkan 
kepercayaan publik (melalui pemilu misalnya). Ujaran seperti ”serahkan kepada 
proses hukum” cukup efektif untuk meredam daya kritis publik atas intervensi 
pemerintah.

Di sisi lain, riset ini mengingatkan peneliti selanjutnya untuk memerhatikan 
sikap konglomerasi media. Perlu dibedakan antara yang konsisten memberitakan 
kontroversi itu demi kesadaran politik publik dan yang menyensor substansinya 
dengan cara tertentu.

Antitesis

Adakah usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenangkan hati publik?

Di sinilah peran diskusi politik dan teori pencitraan yang riil bisa bertemu. 
Dan itu mendorong kita berandai-andai, presiden memanggil juga ICW atau elemen 
masyarakat sipil ke Cikeas. Bukan untuk memberi kesan ICW mohon perlindungan, 
tetapi presiden berkenan mendengar semua pihak di tengah seleksinya dan 
berdiskusi tentang situasi mutakhir (dengan Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden 
SBY tentu sudah sering bertemu).

Riset Hewes (dalam Goran, The Influence of Communication Processes on Group 
Outcomes: Antithesis and Thesis, pada Human Communication Research, 35, 2009) 
justru menekankan perlunya kehadiran semacam pemikiran antitesis guna 
melahirkan suatu pertimbangan yang komprehensif. Apalagi, jika yang memimpin 
berbagai pertemuan di Cikeasâ€"misalnyaâ€"tokoh yang sedang berpengaruh, dan 
cenderung akan didukung tanpa catatan oleh peserta pertemuan.

Akhirnya, para pencinta pencitraan dalam komunikasi politik yang riil 
seyogianya menunggu ICW dipanggil ke Cikeas, sebelum dipanggil polisi. Dengan 
itu Presiden SBY memiliki peluang untuk memperlihatkan kesungguhan plus 
kesuksesan agenda antikorupsinya.

Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI

Kirim email ke