Menganjurkan utk menandatangani absen lembur fiktif dg alasan biar tdk merepotkan bendahara saya pikir merupakan alasan yg terlalu disederhanakan. Justru disinilah letak kekeliruannya. Apa susahnya membuat SPK yg berbeda2. APa susahnya membuat perhitungan lembur yg berbeda2 jam lembur masing2 pegawai. Sy kira gampang saja. Lebih repot lagi kalau kita mesti nyetor ke kantor pos atau ke bank. Antrinya itu lho mas. Berapa lama waktu terbuang utk antri nyetor. Memang nggak ada kerjaan lain apa? Emang bisa jg dititip ke bendahara. Tapi lagi2 bendahara bisa tambah kerjaan.
Satu lagi sy kira nggak salah kalau mengkampayekan stop lember fiktif dimanapun. Apalagi di milis ini. Memang lebih baik dimulai dari diri sendiri, dilingkungan sendiri, dan seterusnya. Justru dg kampanye yg makin gencar mudah2 an bisa memberikan kesadaran baru dan sinarnya bs menembus kemana-mana. --- In [email protected], "Den_Boedhi" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dear miliser, > Saya setuju stop lembur fiktif. Tapi sekali lagi yang tahu fiktif > atau tidaknya adalah hati nurani Anda sendiri. Jadi manakala Anda > merasa tidak lembur, namun nama Anda tercantum dalam daftar lembur. > Maka tindakan yang harus Anda lakukan adalah (menurut saya), tetap > tanda tangani daftar lembur (karena disusun untuk memudahkan > perhitungan bendahara) kemudian setor kembali uang tersebut ke kas > negara. Keliru jika Anda menyedekahkan uang tersebut, karena uang > tersebut bukan milik Anda. Tapi tolonglah bantu bendahara di tempat > Anda bekerja dengan menandatangani daftar lembur. Ini bukan berarti > anda menyetujui lembur fiktif, tapi hanya membantu bendahara dari > segi administrasi. Toh uangnya sudah anda setor kembali ke kas > negara. Dan untuk ini mudah mudahan Anda tidak dimasukan ke dalam > golongan orang yg berdosa. > Satu hal lagi, pelita akan lebih bermanfaat untuk menerangi tempat > tempat disekitar Anda, bukan tempat yang jauh. Artinya jika Anda > merasa lembur ditempat saudara adalah fiktif maka ajaklah/ yakinkan > dahulu rekan rekan disekitar Anda untuk menolaknya. Bukan mengajak > orang orang ditempat/ dikantor lain. Atau bahkan menyuarakan stop > lembur. Seolah olah lembur adalah sesuatu yang haram. > Karena Anda toh tidak mengetahui ditempat lain orang lembur atau > tidak. > > Sekian mohon maaf jika tidak berkenan. > Dari Kendari > > HaBeWe > > > > > --- In [email protected], "Rozaki Mohamad" > <mohamad.rozaki@> wrote: > > > > Ternyata hati nurani itu ada juga di departemen lain, meski mereka > tidak..... > > > > ==================== > > > > Republika Jumat, 15 Februari 2008 > > * * > > *LEMBUR FIKTIF DI DEPBUDPAR > > * Matinya Hati Nurani > > Oleh : > > > > Sebagai karyawan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata saya sangat > malu di > > saat bangsa ini sedang gencar-gencarnya memerangi korupsi, praktik > ini malah > > terjadi di instansi kami. Para karyawan menandatangani daftar > hadir lembur > > tertanggal 8 Agustus 2007 (ditandatangani pada bulan Desember > 2007) yang > > sebenarnya lembur tersebut fiktif (tidak dilaksanakan). > > > > Hal ini mengugah nurani saya karena mencederai komitmen > Inspektorat Jenderal > > Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di saat bangsa ini melakukan > perang > > terhadap korupsi. Hal ini juga mencederai anjuran KPK seperti yang > tertulis > > dalam poster atau stikernya: 'Awas Budaya Laten Korupsi' > dan 'Mencegah KKN > > (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dari diri sendiri'. > > > > Benar apa yang dikatakan orang, lebih mudah mengajak orang > melakukan hal-hal > > buruk dibandingkan hal baik. Dimulai dari membuat lembur fiktif > hingga > > puncaknya menipulasi tanpa batas. Maka, terjadilah korupsi > berjamaah. > > > > Ke depan, yang diperlukan bukan hanya reformasi struktural > birokrasi, tetapi > > juga reformasi kultural. Bangsa ini masih sangat paternalistik > sehingga kita > > memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang dapat memberi contoh > dan panutan, > > disamping kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Pada > akhirnya > > saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Syafii > Ma'arif: 'Situasi > > gawat yang dihadapi bangsa ini yakni lumpuhnya hati nurani yang > berarti pula > > lumpuhnya akal sehat'. > > > > Harapan saya, semoga saya tidak mendengar lagi kegiatan yang > memalukan di > > Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kita telah sepakat dari awal > bahwa > > korupsi musuh kita bersama. > > > > *M Alimuddin * > > Jl. Darmaputra VIII Nomer 10 Kompleks Kostrad Kebayoran Lama > Selatan Jakarta > > Selatan > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > >
