Yth Den Boedhi Pikiran anda agak mirip dengan saya, cuma saya gak berani ungkapkan dulu. Nunggu percaturan, karena siapa tau saya emang kuper. Tapi sekian lama nunggu emang gak muncul yang saya tunggu, malah komentar Den Boedhi yg muncul, jadi ini malah memperkuat asumsi saya, emang perubahan ini mungkin kurang dipersiapkan. Atau sekedar memenuhi harapan pimpinan (seperti gaya perubahan masa lalu), atau emang kita berdua yg kuper Den. Yang ingin sya cari itu adalah : 1. Dimana Platform ataupun arah kebijakan Dep Keuangan maupun DJPBN. Platform itu mesti diketahui oleh seluruh jajaran Depkeu/DJPBN sebagaimana dulu GBHN difahami betul oleh anak SD. (ini bukan warisan Orba lho, tapi esensinya mesti bisa ditiru, dan platform jelas beda dg GBHN karena dia lebih rinci dan akademis) 2. Ini menurut hemat saya mesti dilakukan, karena SDM Depkeu/DJPBN dewasa ini beda dengan 15 tahun yll (maaf kan pimpinan kita juga yg memformat), yg secara intelektual akademisi jauh lebih bagus. Kita tidak inginkan main goal yg ditetapkan pimpinan kita ini dipandang secara berbeda2 oleh warga DJPBN, walaupun menyatukannya juga tidak mungkin. Tetapi setidaknya dg platform tsb generasi penerus DJPBN nanti dan kini lebih tahu apa maksud pimpinannya, dan itu secara tertulis dan bertanggung jawab, bukan lemparan2 pemikiran saja. 3. Platform juga bisa menunjukkan karakter kita, sebagaimana ormas NU dan Muhammadiyah menetapkan "khittah"nya. Bukankah patokannya sudah jelas dalam paket UU di bidang keuangan? Jangankan perubahan, revolusi aja bisa kita lakukan kalo gini. SDM udah cakep, perangkat hukum udah oke, nikmat kita mana lagi yang kita dustakan?
[Non-text portions of this message have been removed]
