Asswr wb,
Memang betul apa yang diungkapkan p. Subasita, itu
fenomena yang terjadi di lapangan, ternyata masih
diperlukan wadah yang sesuai dengan akunnya, sehingga
tidak perlu dan tidak terdengar lagi kata2 mark up,
fiktif, slimpat-slimpet atau sulap-selip atau apa saja
namanya, potong uang makan pns lah, cari non
budgedterlah) karena sudah tersedia rel yang cocok dan
legal, menuju clean governance & good governance.
Kejadian sulit mencari wadah, seperti contohnya waktu
dulu saya pernah dinas ke KPPN Bau-Bau, kok heran ga
ada satu Televisipun, kemudian saya tanyakan kepada Ka
Kantor (sekarang sudah pensiun) mengapa? kan bisa
meningkatkan SDM, mengetahui informasi dunia terkini,
walaupun berada di Pulau kecil bisa melihat
perkembangan Jakarta dan kota2 besar lainnya,
seolah-olah kita ada disana, dijawab oleh Ka: maaaf
pak, bukan kami tidak ingin, sudah lama keinginan itu,
tetapi setelah kami buka pada buku kode barang
inventaris yang diterbitkan Menteri Keuangan tidak ada
untuk Televisi jadi kami tidak berani beli, kemudian
saya jawab lagi: lho, memang secara vulgar tidak
tertulis, tapi coba didiskusikan kayanya cocok kalau
dimasukkan dalam "audio video visual", TV itu untuk
didengar dan dilihat kan?, beberapa bulan kemudian
saya ketemu pegawai dari sana dan saya tanyakan,
dijawab: sudah ada kok pak (ga tahu dari dana DIP atau
non DIP).
Itulah pentingnya "wadah akun" untuk menunjang
tupoksi, karena anggaran kita sekarang berbasis
kinerja.
Pada hakekatnya Reformasi Birokrasi mempunyai sasaran
eksternal maupun internal yang ingin dicapai, sehingga
Kanpus memilih pegawai KPPN Percontohan secara ketat
dengan tes assessment oleh ahlinya (Psikolog), dan
akan terlihat Soft Competency (motivasi, karateristik
kepribadian) dan Hard Competency (pengetahuan dan
ketrampilan,IT) bagi yang lulus.
Sekarang sudah berbuah, tidak ada Satker satupun yang
complain dengan pelayanan KPPN Percontohan, mereka
puas, mengacungkan jempol, walaupun ada pengembalian
SPM karena tidak cocok dengan BAS (itu overmach/
forcemajeur deh), bisa diselesaikan masing2 Satker
kok, karena masih cukup waktu.
Yang sedang dipermasalahkan oleh para Miliser,
bagaimana dengan pengendalian foktor internal? agar
Reformasi Birokrasi berjalan seutuhnya (mulus luar
dalam).
Ada yang berpendapat: systemnya yang perlu diperbaiki
sedemikian rupa sehingga "Siapapun" yang menjabat
sebagai KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang,
Bendaharawan Pengeluaran tidak bisa korupsi/ out of
Law seperti dalam Bonbin, Srigala berbulu domba, Ular
berkepala dua, Buaya darat laut sungai, harimau,
burung yang jinak penurut semua dikerangkeng kuat, ga
bisa apa2 lagi (khan?), walaupun lihat ada makanan
diluar jeruji sana .......
Ada lagi yang berpendapat lain, katanya gitu aja kok
repot, gampang kok ,sambil mencibirkan bibirnya, ga
usah cari yang sulit2 lah, tinggal tunjuk mulai dari
KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang, Bendaharawan
Pengeluaran orang2 yang "bermata putih" (bukan ijo
lho), nampak dari perilaku kesehariannnya, insya'Allah
katanya all is running well. Masa iya?
Lha sekarang begaimana pendapat anda ?
Wassalam.
----------------------------------------------
Hentikan Korupsi dana APBN sekarang juga, hentikan, ga
boleh besok-besok!
=== message truncated ===
____________________________________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and
know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
