----- Forwarded by Muslich Riza/BSFM on 14/02/2004 09:01 -----
|--------+----------------------->
|        |          "Ambon"      |
|        |          <[EMAIL PROTECTED]|
|        |          se>          |
|        |                       |
|        |          14/02/2004   |
|        |          03:04        |
|        |          Please       |
|        |          respond to   |
|        |          ppiindia     |
|        |                       |
|--------+----------------------->
  >--------------------------------------------------------|
  |                                                        |
  |       To:                                              |
  |       cc:     (bcc: Muslich Riza/BSFM)                 |
  |       Subject:     [ppiindia] Pendidikan Gratis: Fakta |
  |       atau Utopia?                                     |
  >--------------------------------------------------------|




http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/13/opi02.html

Pendidikan Gratis: Fakta atau Utopia?
 Oleh Didik Komaidi

Beberapa waktu lalu dilaporkan media massa, pemerintah Provinsi Jawa Timur,
menurut Gubenur Imam Utomo, akan memberlakukan SPP gratis bagi pendidikan
dasar dan menengah mulai bulan Januari 2004. Kalau kebijakan itu betul-betul
nyata dan dilaksanakan di lapangan, sungguh suatu berita yang menggembirakan
bagi masyarakat, terutama bagi kalangan tak mampu. Suatu keberpihakan yang
konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.
Sebab, bagi kalangan bawah, masalah biaya pendidikan merupakan persoalan
tersendiri yang cukup berat dan merepotkan dalam kebutuhan hidupnya
sehari-hari. Sehingga kalau biaya pendidikan/sekolah betul-betul gratis
tanpa embel-embel lainnya akan sangat meringankan dan membantu. Dengan
demikian, biaya-biaya yang biasa dikeluarkan untuk pendidikan, bisa
dikeluarkan untuk keperluan lain yang lebih penting. Artinya,
sebagian/separuh beban biaya hidup keluarga akan terkurangi dan semakin
ringan.
Mengenai isu pendidikan gratis (SPP gratis) -- beberapa tahun lalu -- juga
pernah didengung-dengungkan oleh partai politik tertentu dalam suatu
kampanye, namun dalam perjalanan waktu, janji tetaplah janji yang kemudian
diingkari.
Dari hal itu, setidaknya bisa diartikan bahwa kepentingan rakyat tetaplah
menjadi komoditi politik yang bisa dijual dalam momen-momen kampanye.
Demikian juga, tentang pendidikan/SPP gratis yang betul-betul bisa dirasakan
oleh rakyat kebanyakan yang tentu saja mempunyai anak-anak berusia sekolah.
Sebagaimana disebut di atas, dalam suatu keluarga, biaya sekolah bagi
anak-anak merupakan suatu masalah tersendiri bagi orang tua, di samping
masalah kebutuhan hidup tiap hari seperti pangan, sandang, papan, dan
lainnya.
Terlepas apakah kebijakan SPP gratis dijadikan komiditas politik atau tidak?
Atau ada motif-motif politik di baliknya? Yang penting kebijakan itu
menguntungkan dan tidak merugikan rakyat secara keseluruhan. Hal itu sudah
cukup menggembirakan. Kebijakan-kebijakan yang populis di tengah masyarakat
yang tertimpa krisis sungguh merupakan berkah sekaligus hak bagi rakyat yang
selama ini banyak menyetor berjimbun-jimbun pajak (upeti). Selama ini
kebanyakan rakyat prihatin dan iri. Sebab, pajak-pajak yang mereka bayar ke
pemerintah pusat/daerah, lebih banyak dikorupsi. Kalaupun ada
proyek/pembangunan bagi masyarakat umum, lebih pada rutinitas yang itu-itu
saja, tidak yang baru dan betul-betul bermanfaat kepada rakyat.
Kalau kebijakan SPP gratis betul-betul dilaksanakan secara konsekuen berarti
telah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terutama isi pembukaan
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan isi pasal 33 tentang penyelenggaraan
pendidikan yang ditanggung oleh negara.
Dalam perspektif dinamika bangsa akhir-akhir ini, dengan muncul era otonomi
daerah dengan plus minusnya, setidaknya memberi angin segar pembaruan dengan
kebijakan-kebijakan yang progresif. Kalau bidang pendidikan betul-betul
diperhatikan dengan anggaran yang proporsional, termasuk pembebasan SPP,
jelas akan meningkatkan: 1) angka partisipasi warga masyarakat dalam
pendidikan; 2) menghilangkan tingginya angka buta huruf; 3) meningkatkan
kualitas dan daya saing SDM Indonesia; 4) mengurangi rusaknya fasilitas dan
prasarana pendidikan seperti robohnya gedung sekolah; 5) mengurangi
tingginya angka anak putus sekolah (drop out), termasuk berita menyedihkan
seperti siswa SD bernama Taufik, yang gantung diri karena malu tak mampu
bayar kegiatan ekstrakurikuler di Garut Jawa Barat (Kompas, 24/8/03).
Pendidikan, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin,
memang tidak bisa tidak harus memerlukan keberpihakan yang konkret dan bukan
retorika kosong, misalnya pembebasan SPP seperti kebijakan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur. Walaupun belum seratus persen,
namun sudah cukup lumayan, pemkab/pemkot di Jawa Timur baru sekitar 70
persen yang bersedia atau mampu menjalankan kebijakan SPP gratis bagi anak
Sekolah Dasar hingga SLTP.
Saya pikir ini merupakan sebuah terobosan yang strategis dan progresif demi
kemajuan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM bangsa.
Apalagi kini, bangsa Indonesia menghadapi arus globalisasi di berbagai
bidang seperti perdagangan, teknologi, tenaga kerja, budaya, dan sebagainya.
Pendeknya, melalui pendidikan berkualitas yang menjadi prioritas pembangunan
nasional, dalam jangka panjang akan menciptakan kemakmuran dan kemandirian
bangsa. Dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing akan lebih mampu
mengelola kelebihan sekaligus kelemahan potensi-potensi yang dimiliki, mulai
sumber daya manusia (SDM) hingga sumber daya alam (SDA)-nya.
Contoh kasus, Jepang kalah perang setelah luluh-lantak oleh bom atom yang
dijatuhkan Amerika, mereka bangkit dengan menciptakan SDM yang handal lewat
pendidikan berkualitas dan mampu menjadi kampiun ekonomi dunia, pesaing
Amerika Serikat. Demikian juga, Jerman mampu menjadi negara industri yang
tangguh juga memberlakukan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Di
sini, pendidikan tetap menjadi kunci keberhasilan sebuah bangsa dalam
persaingannya dalam dunia global. Semoga.

Penulis adalah Ketua Program Keaksaraan Fungsional Yayasan Kodama kerja sama
dengan Dinas Pendidikan Yogyakarta.




***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/






---------------------------------------------------------------------
Media Komunikasi Alumni, mahasiswa dan seluruh civitas
AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR
---------------------------------------------------------------------
Unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Untuk melihat perintah, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Website : http://www.alumni-akabogor.org/
Archive : http://www.mail-archive.com/[EMAIL PROTECTED]/

Kirim email ke