--- In [email protected], "Sukarno" <karno...@...> wrote: > > memperhatikan bahwa dana retur tersebut pada hakekatnya merupakan dana yang > telah keluar dari sistem Anggaran APBN, maka pengaturan kembali dana retur > perlu dipertimbangkan untuk kembali dalam kelompok NON-ANGGARAN > ==================================================================== > Assalamualaikum.. Yth para miliser forum prima > petikan diatas mrp materi diskusi forum ini ttg retur di bln agustus. > > syukur alhamdulillah satu lagi hasil diskusi forum ini yang telah dijadikan > kantor pusat DJPBN sebagai salah satu tambahan referensi untuk mengambil > suatu pola pengaturan ttg sistem perbendaharaan. kalo teman2 masih ingat ada > topik "mohon pencerahan PER-59/PB/2009" yang kita bahas agustus 2010 dan > akhirnya bulan desember 2010 ini telah menjadi perdirjen dg nomor > PER-62/PB/2010. > > hal yang paling esensi dari Perdirjen ini mnr hemat saya adalah: penyetoran > dana retur ke kas negara Tidak lagi masuk baki ANGGARAN , sebagaimana diatur > dalam PER-59. namun telah diatur untuk dimasukkan dalam baki NON-ANGGARAN. > Adapun bbrp impact dr pengelompokan pd kedua baki ini, sebelumnya telah kita > bahas pd topik "mohon pencerahan PER-59/PB/2009" yang lalu. > > hal ini menunjukkan forum ini efektif/positif dan ternyata kita dpt berperan > aktif dalam diskusi2 substansi dlm forum yg kita cintai ini demi majunya > perbendaharaan indonesia. > > terimakasih kepada maryono toang, cermincepu, soulconvers, budiman aburufa, > hendrawan, deri a-soderi, ary nugroho , dan bambang. atas diskusi2nya. > > maju perbendaharaan indonesia..be the real treasurer. > > > Karnos70
Hihihi... namaku disebut Pak Sukarno, geli tp diam2 merasa tersanjung si.., Membaca laporan Pak Sukarno dan Pak Maryono sy menjadi optimis terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara di negeri ini, pimpinan-pimpinan telah mulai mau mendengar permasalahan-permasalahan di level bawah utk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Mudah2an ke depan pimpinan yang mau dan mampu mendengar aspirasi dan kehendak rakyat banyak semakin hari semakin banyak, tidak memikirkan diri sendiri scr berlebihan apalagi ego sektoral. Apabila satu per satu permasalahan yang dialami oleh bawahan/kantor daerah teratasi, maka tidak mungkin masalah negara satu per satu akan teratasi pula. Sy juga mendukung usulan Pak Maryono agar gali terus permasalahan2 yang menghambat pelaksanaan pekerjaan maupun layanan, biarpun saat ini belum ada solusinya yang penting kita sampaikan, mudah2an akan menjadi pertimbangan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamu'alaikum wr.wb.
