Assalam alaikum wr wb
Dear All,
FYI
Salam hangat,
--- Pada Jum, 13/8/10, janu mulyono <sujanu...@yahoo.co.id> menulis:
Dari: janu mulyono <sujanu...@yahoo.co.id>
Judul: [ekonomi-syariah] Press Release Seminar Bulanan MES-BTN Syariah
Kepada: "MES" <ekonomi-syar...@yahoogroups.com>
Tanggal: Jumat, 13 Agustus, 2010, 4:30 AM
Hunian yang layak merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya diamanatkan dalam
undang-undang dasar 1945 pasal 28 h dan juga oleh uu no. 4 tahun 1992
tentang perumahan dan permukiman dan uu no. 39 tahun 1999 tentang hak
asasi manusia. Akan tetapi, hunian yang layak belum dirasakan oleh
setiap warga Indonesia. Keterbatasan penyediaan rumah dan jumlah
kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 5,8 juta unit pada
tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009. Permukiman
kumuh yang semakin meluas pada tahun 2009 diperkirakan menjadi 57.800 Ha
dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004.
Mengingat bahwa tingkat kebutuhan rumah dan angka backlog masih cukup
besar, dan untuk mencapai target pembangunan perumahan yang terkendala
menghadapi tanah (lahan) dan anggaran, maka perlu dikaji kemungkinan
pemanfaatan aset wakaf, wakaf baik tanah maupun wakaf uang (tunai).
Telah
disepakati oleh ulama tentang definisi wakaf bahwa harta benda wakaf
tidak boleh diperjualbelikan, tetapi harta benda wakaf (misalnya: tanah)
boleh disewakan atau dikomersialkan dalam berbagai cara agar ia dapat
menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat, diantaranya untuk memacu industri property. Berdasarkan data
Kementerian Agama RI 2010, jumlah tanah wakaf di Indonesia
3.312.883.317,83(3,3 milyar M2) tersebar di 454.635 lokasi. Pemanfaatan
tanah wakaf tersebut sebagian terbesar untuk: ibadah (68%), pendidikan
(8,51%), kuburan (8,4%) dan lain-lain. Dalam perspektif hukum Islam,
yang masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan
(properti) dari 3,3 milyar m2 adalah sebesar 14,6% (483,6 juta m2
=48.368,10Ha), karena masuk kategori wakaf mutlak (umum) dan bukan
muqayyad (tertentu). Apabila sebagian dari jumlah tersebut dapat
dimanfaatkan bagi pembangunan properti (perumahan), tentu hal tersebut
menjadi potensi yang cukup besar terutama untuk pembangunan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan atau
masyarakat miskin. Menurut Pengurus BWI yang sekaligus ketua pengurus
pusat MES Jafril Khalil, Ph.D mengutarakan kelebihan menggunakan tanah
wakaf dalam industry property adalah :
1. Para pemaju tidak perlu berinvestasi besar terkait dengan tanah.
2. Uang untuk investasi di tanah bisa dialihkan untuk membangun perumahan.
3. Harga rumah pasti lebih murah
4. Tentu saja tingkat penjualan dan penyewaan rumah akan selalu meningkat.
5. Pengembang bisa mengembangkan pusat perdagangan yang murah
Sedangkan kekurangannya dari segi pengembang adalah:
1. Tanah tidak bisa dimiliki oleh pembeli, dia hanya bisa menyewa.
2. Sulitnya mencari tanah yang sangat strategis.
3. Rumah berbasis wakaf kemungkinan diminati oleh masyarakat menengah kebawah.
4. Akibatnya pengembang tidak dapat meraih untung besar dari tanah dan
bangunan
Demikian
pula dengan wakaf tunai (uang), menurut Ketua Komite Perumahan Rakyat
Kadin, Ir. Fuad Zakaria wakaf uang dapat di jadikan modal dengan nilai
pokok uang tersebut tetap, praktiknya sudah ada 18 % nazhir yang pernah
mempraktekkannya dan 33 % nazhir yang menyatakan bersedia mempraktikkan
wakaf uang tersebut. Data diatas menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki
peluang untuk dikembangkan. Kemudian beliau berasumsi bahwa :
1. Jika 20 juta umat Islam mewakafkan Rp 100.000 / bulan, maka terkumpul Rp
24 trilyun,- / tahun
2. Jika 50 juta umat Islam mewakafkan Rp 100.000 / bulan, maka terkumpul Rp
60 trilyun,- / tahun
3. Jika 1 juta umat Islam mewakafkan Rp 100.000 / bulan maka terkumpul Rp
1,2 trilyun,- / tahun
Potensi
wakaf uang dari masyarakat yang begitu besar tersebut dapat lebih
dioptimalkan lagi jika disalurkan ke perbankan syariah dan kemudian
dijadikan modal untuk pembiayaan perumahan. Sunarwo, Unit Usaha Syariah –
PT BTN (Persero) Tbk mengutarakan bahwa wakaf uang yang nantinya
disalurkan ke bank syariah merupakan sumber pembiayaan perumahan yang
bersifat jangka panjang, guna menghindari terjadinya maturity mismatch
bagi perbankan syariah. Dana wakaf uang yang diterima Nazhir dan
dititipkan (akad wadiah) pada Bank Syariah (BUS, UUS dan BPRS) dapat
diperjanjikan jangka waktunya (misalnya jangka waktunya panjang),
sehingga dana tersebut dapat disalurkan oleh Bank Syariah terhadap
proyek-proyek tertentu (pembiayaan perumahan dengan jangka waktu relatif
panjang). Pengelolaan Dana Wakaf Uang oleh Bank Syariah (BUS, UUS dan
BPRS) dapat dilakukan dengan akad Mudharabah Muqayyadah untuk proyek
perumahan yang akan disewakan seperti pembangunan Rusunawa (Investasi
tidak langsung). Sehingga perlu adanya keringanan Pajak Penghasilan
(PPh) atas Bonus atau Bagi Hasil yang diberikan atas dana yang
dititipkan atau diinvestasikan pada Bank Syariah (BUS, UUS dan BPRS).
Kemudian perlu adanya perlakuan khusus dari Lembaga Penjaminan Simpanan
(LPS) atas Dana Wakaf Uang yang dikelola Bank Syariah (BUS, UUS dan
BPRS), sehingga Dana Wakaf Uang tersebut tetap utuh apabila terjadi
sesuatu atas Bank Syariah (BUS, UUS dan BPRS) serta perlu adanya aturan
yang dapat mengatur bahwa Dana Wakaf Uang dapat menjadi dana abadi yang
produktif untuk pengembangan proyek perumahan rakyat.
Lebih
lanjut Dr. Tito Murbaintoro selaku Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian
Perumahan Rakyat RI menjelaskan bahwa kemenpera selanjutnya akan
memfasilitasi kerjasama yang sinergi dengan lembaga-lembaga terkait
(terutuma mengkaji aspek syariah dan regulasinya), agar potensi wakaf
(baik tanah maupun uang) yang besar tersebut dapat direalisasikan,
diberdayakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum melalui
pembangunan rumah bagi MBR dan atau masyarakat miskin serta kurang
mampu.
Materi ini didiskusikan dalam acara seminar bulanan
masyarakat ekonomi syariah kerjasama antara Masyarakat Ekonomi Syariah
dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah yang bertempat di Ruang Serba
Guna lantai 6 Menara BTN, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat pada tanggal
28 Sya'ban 1431 H / 9 Agustus 2010 M dengan pembicara oleh Dr. Tito
Murbaintoro (Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat RI),
Ir. Fuad Zakaria (Ketua Komite Perumahan Rakyat Kadin), Jafril Khalil,
Ph.D (Ketua PP MES-Pengurus BWI), Sunarwo (Unit Usaha Syariah – PT BTN
Persero) dan di moderatori oleh Dr. Rahmat Hidayat (Anggota DSN MUI
Pusat sekaligus pengurus pusat MES).
