Setelah HTI, FPI Dilarang Ikut Pemilu?
Seri pemikiran Francis Fukuyama #32
R53 - Wednesday, January 27, 2021 19:30
https://www.pinterpolitik.com/setelah-hti-fpi-dilarang-ikut-pemilu
Demonstrasi menuntut pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) di Banjarnegara, Jawa Tengah pada 30 Agustus 2017 (Foto: 
detikNews) 
6 min read

Dalam draf revisi UU Pemilu, eks HTI diusulkan tidak dapat menjadi peserta di 
ajang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Menimbang pada kasus yang sama tidak terjadi 
pada eks koruptor, tepatkah rancangan draf UU tersebut? Lantas, mungkinkah hal 
serupa juga akan menimpa eks FPI?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “Thymos yang muncul dalam (buku Plato) Republic… mungkin hari ini kita sebut 
sebagai ‘harga diri’” – Francis Fukuyama, dalam The End of History and the Last 
Man

Untuk mewujudkan wacana Pilkada Serentak di 2027, DPR menginisiasi revisi 
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diketahui telah masuk 
dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021. Menimbang pada 
perbedaan masa jabatan kepala daerah dan belum pernah dilaksanakannya Pilkada 
Serentak, berbagai sinkronisasi sedang dilakukan.

Selain mewacanakan Pilkada serentak di 2027, draf revisi UU Pemilu justru 
memberi porsi perhatian yang besar terhadap syarat-syarat keikutsertaan dalam 
pemilu. Yang paling menarik perhatian adalah adanya narasi bahwa eks anggota 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dapat menjadi peserta dalam pemilu, baik 
Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

Menurut anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, salah satu alasan 
pelarangan karena HTI tidak sejalan dengan empat konsensus dasar bangsa 
Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. HTI 
juga disebut hendak mengganti dasar tersebut. 

Namun, ternyata tidak semua anggota Komisi II yang setuju dengan usulan 
tersebut. Salah satunya adalah politisi PDIP Junimart Girsang. Menurutnya, 
penyusunan draf revisi UU Pemilu tersebut harus mengacu pada putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan menekankan hanya melalui pengadilan hak politik seseorang 
dapat dicabut.

Junimart juga menekankan bahwa usulan tersebut masih bersifat draf sehingga 
sangat mungkin untuk berubah nantinya.

Baca Juga: Kala PDIP Bela HTI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johannes Tuba 
Helan juga menunjukkan ketidaksetujuan. Menurutnya, Menurut saya dari segi 
hukum dan demokrasi, larangan terhadap eks anggota HTI ikut mencalonkan diri 
dalam pemilu adalah sesuatu yang berlebihan karena seperti menghukum mereka 
secara berulang-ulang.

Lantas, tepatkah usulan pelarangan eks HTI untuk terlibat dalam pemilu? Atau 
justru merupakan suatu kesalahan seperti dalam penekanan Junimart Girsang dan 
Johannes Tuba Helan?

 
Hukuman Abadi dan Perbandingan Hukum
Di sini, menarik sekiranya membahas pernyataan Johannes Tuba Helan bahwa 
pelarangan tersebut seperti menghukum eks anggota HTI secara berulang-ulang. 
Penekanan hukuman berulang sepertinya adalah apa yang disebut dengan perpetual 
punishment (hukuman abadi) – disebut juga permanent punishment (hukuman 
permanen).

Perpetual punishment kerap ditujukan untuk menjelaskan situasi narapidana yang 
telah bebas dari penjara, namun masyarakat tetap dan terus mengecap mereka 
sebagai penjahat. Stigmatisasi dan diskriminasi ini yang membuat mantan 
narapidana sulit diterima masyarakat, sehingga tidak jarang membuatnya kembali 
melakukan kejahatan.  

Nah, jika benar konsep perpetual punishment yang hendak berusaha diterapkan 
pada kasus HTI, dengan mengacu pada konsep skin in the game dari Nassim 
Nicholas Taleb dalam bukunya Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily 
Life, kita dapat dengan mudah melakukan bantahan.

Sederhananya skin in the game adalah prinsip kesetaraan permainan, yang mana 
setiap pihak harus diperlakukan seimbang atau setara. Jika A mendapatkan risiko 
dan keuntungan sebesar X, maka B juga harus mendapatkan hal serupa.

Pada kasus pelarangan eks HTI ikut dalam pemilu, kita dapat membandingkannya 
dengan dikabulkannya uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas Pasal 7 ayat (2) 
huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) pada 11 Desember 2019 lalu.

Dalam keputusan tersebut, yang semula salah satu syarat seseorang dapat 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana, 
diubah menjadi empat ketentuan sebagai berikut.

Pertama, tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau 
lebih. Kedua, apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu lima tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara. Ketiga, harus mengumumkan latar 
belakang dirinya sebagai seorang mantan narapidana. Keempat, yang bersangkutan 
bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

Baca Juga: Century Hingga Utang, Sri Mulyani Keliru?

Artinya apa? Perpetual punishment hendak dihilangkan oleh MK, yakni ada asumsi 
mantan narapidana akan berubah. Di titik ini, mungkin ada yang membantah dengan 
menyebutnya sebagai perbandingan yang tidak setara karena persoalan HTI berada 
pada level ideologi. Oke, mari berlanjut pada perbandingan kedua.

Pada 24 Februari 2004, MK memutuskan bahwa Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/kota telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan 
politiknya dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh 
Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan itu membuat eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk 
organisasi massanya dapat kembali ikut dalam pemilu. Nah, bukankah PKI dan HTI 
sama-sama memiliki ideologi yang dikategorikan bertentangan dengan dasar negara.

Lalu, terkait dengan pernyataan Junimart Girsang yang menyinggung putusan MK, 
boleh jadi putusan MK tersebut yang juga menjadi landasan argumentasinya.

Praktik yang membandingkan antar-keputusan hukum ini disebut dengan argument 
from analogy. Fabrizio Macagno dan Douglas Walton dalam tulisannya Argument 
from Analogy in Law, the Classical Tradition, and Recent Theories menyebutkan 
argument from analogy adalah bentuk argumentasi yang umum dalam penalaran hukum.

Ini karena cara kerjanya yang sederhana, yang mana cukup dengan melakukan 
perbandingan atau komparasi antara keputusan hukum yang telah ada dengan yang 
baru atau akan ditetapkan. Praktik ini mudah ditemukan pada kasus banding. 

 

FPI Selanjutnya?
Setelah memahami persoalan perpetual punishment dan argument from analogy dalam 
hukum, di sini mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan tersebut 
memiliki tendensi politis. Jika benar demikian, mungkinkah selanjutnya akan ada 
pelarangan serupa terhadap Front Pembela Islam (FPI) yang telah dibubarkan dan 
ditetapkan sebagai ormas terlarang pada 30 Desember 2020?

Pasalnya, apabila mengevaluasi pembubaran HTI pada 2017 lalu, yang mana eks 
anggota HTI disebut tetap menyebarkan ide khilafah di akar rumput, besar 
kemungkinan telah disadari bahwa membubarkan organisasinya saja tidaklah cukup. 
Oleh karenanya, perkembangan ideologi dan aktivitas politik eks anggotanya juga 
perlu untuk diredam.

Rasionalisasi tersebut dapat kita temukan dalam Ketetapan MPRS Nomor 
XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Di 
sana tidak hanya organisasinya, yakni PKI yang dilarang, melainkan juga 
ideologinya, yakni Komunis/Marxisme-Leninisme. Pun begitu dengan Pasal 60 huruf 
g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang telah dibahas sebelumnya.

Jika demikian rasionalisasinya, maka terdapat kemungkinan wacana yang menimpa 
HTI kini juga akan menimpa FPI di kemudian hari. Pasalnya, AD/ART FPI disebut 
bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yakni asas ormasnya bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD NRI 1945.

Baca Juga: Sia-Sia Saja Pemerintah Bubarkan FPI

Rasionalisasi semacam itu dapat kita pahami melalui pemikiran ilmuwan politik 
Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the 
Last Man. Mengutip gagasan thymos Plato dalam buku Republic, Fukuyama 
menekankan bahwa hasrat untuk diakui adalah tendensi psikologis yang tidak bisa 
hilang dalam diri manusia.

Singkatnya, thymos atau hasrat pengakuan tersebut akan membuat eks anggota HTI 
dan FPI akan terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas ideologi atau 
pemikirannya. Ini yang membuat mereka terus bergerak di akar rumput, meskipun 
organisasinya telah dibubarkan.

Dengan kata lain, mungkin dapat disimpulkan bahwa pengusul draf revisi UU 
Pemilu sangat paham tentang hasrat pengakuan atau thymos tersebut, sehingga 
berupaya meredam geliat politik HTI. Jika draf tersebut disahkan nantinya, 
tentu sangat terbuka kemungkinan bahwa FPI akan menjadi target selanjutnya.

Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, draf revisi UU Pemilu masih dalam tahap 
pembahasan. Kita lihat saja perkembangannya. (R53)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CD681E55890F40AF8773E7D16A041C5E%40A10Live.

Reply via email to