Komcad Bukan Kartu As Prabowo?J61 - Wednesday, January 27, 2021 18:18
https://www.pinterpolitik.com/komcad-bukan-kartu-as-prabowo
 
Upacara jajar kehormatan saat Kementerian Pertahanan menyambut Kedatangan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Oktober 2019 lalu. (Foto: Kementerian 
Pertahanan)
8 min read

Meskipun eksistensinya memang dibutuhkan jika mengacu pada amanat konstitusi, 
pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang diinisiasi Menhan Prabowo Subianto 
jamak dinilai oleh sejumlah pengamat kurang menemui urgensinya untuk saat ini. 
Lantas, benarkah demikian?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Menghimpun darmabakti kepada negara dari kalangan milenial dan generasi-Z, 
Komponen Cadangan (Komcad) diharapkan dapat menyokong visi pertahanan Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas merestuinya dengan menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2021, sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang (UU) 
No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan 
Negara.

Implementasi teknisnya pun kini tinggal menunggu regulasi turunan dari sosok 
yang dianggap menjadi sang inisiator, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo 
Subianto.

Ya, ide keberadaan Komcad sendiri telah ada sejak tahun lalu saat Prabowo 
berusaha merealisasikannya sebagai bagian dari visi eks Danjen Kopassus sebagai 
Menhan di era Jokowi. Tetapi kemudian agenda itu menjadi tertunda yang 
kemungkinan besar dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19 dan dasar hukum yang 
belum matang.

Jauh sebelumnya, wacana Komcad sejatinya sudah mengemuka pada akhir tahun 2006 
silam. Kala itu, wacana tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN), yang bahkan batang tubuhnya 
disebut telah diramu sejak Maret tahun 2003.

Namun kemudian wacana itu timbul tenggelam di beberapa era Menhan setelahnya, 
termasuk saat diampu pendahulu Prabowo, Ryamizard Ryacudu.

Bersifat sukarela dan berbeda dengan wajib militer, Komcad nantinya akan 
memberikan pelatihan militer kepada 25.000 milenial dan generasi-Z berusia 18 
sampai 35 tahun, dari berbagai profesi yang memenuhi syarat.

Setelahnya, mereka akan kembali ke aktivitas dan profesi semula, untuk kemudian 
dapat dimobilisasi kembali ketika negara membutuhkan, seperti dalam konteks 
ancaman militer yang mengancam kedaulatan, hingga persoalan non-militer, 
misalnya keterlibatan dalam penanggulangan bencana alam.


Baca juga: Ada Luhut di Balik Bisunya Prabowo?

Kendati demikian, pembentukan Komcad dalam waktu dekat masih cukup jamak 
dipertanyakan. Dari para pengamat yang menyoroti tendensi militerisasi sipil, 
kemungkinan konsekuensi lanjutannya kelak, hingga berbagai pertimbangan yang 
dinilai belum menemui urgensinya saat ini.

Lantas pertanyaannya, benarkah Komcad yang seolah menjadi visi termutakhir 
Menhan Prabowo ini memang belum benar-benar dibutuhkan keberadaannya saat ini?



Komcad Kurang Relevan?
Dalam The Art of Shaping Defense Policy: Scope, Components, Relationships, 
Todor Tagarev menyatakan bahwa setiap kebijakan pertahanan yang dilakukan suatu 
negara dapat dipastikan mengacu pada pertimbangan yang kompleks.

Penilaian risiko dan ancaman keamanan, kekuatan dan kelemahan tradisional lawan 
potensial, dan peluang yang dapat diidentifikasi menjadi variabel pembentuk 
prioritas strategi pertahanan, yang umumnya mengarah pada utilisasi peran man 
power secara umum di antara instrumen-instrumen kekuatan yang ada.

Jika mengacu pada apa yang dikemukakan Tagarev, bukan tidak mungkin Menhan 
Prabowo telah mengidentifikasi penilaian maupun pertimbangan kompleks akan 
ancaman pertahanan yang berpotensi menghantui Indonesia, di balik visinya 
merealisasikan Komcad.

Mengingat ketika berbicara konteks geopolitik dan keamanan kawasan, potensi 
ancaman-ancaman terhadap kedaulatan dalam berbagai dimensi terus terbuka.

Persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang tensinya tak 
menunjukkan gejala penurunan, fenomena begitu mudah tereksposnya wilayah oleh 
perangkat-perangkat asing, hingga mungkin ancaman yang mungkin “hanya bisa 
dilihat” oleh Prabowo, agaknya menjadi dasar bahwa memang dibutuhkan embrio dan 
fundamental pertahanan yang solid untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Itulah yang mungkin saja jadi salah satu pertimbangan signifikansi Komcad. 
Karena selain mandat yang telah disampaikan sebelumnya, Komcad sendiri 
rencananya juga akan diproyeksikan sebagai bagian dari pelaksanaan agenda 
pertahanan semesta.

Merujuk pada UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, pertahanan yang 
bersifat semesta ialah pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya 
nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala 
ancaman.

Baca juga: Prabowo Tersandung Mimpi Maritim Tiongkok?

 


Selain itu, komponen pertahanan ini juga sedianya akan terbagi ke dalam tiga 
matra, layaknya susunan TNI saat ini, yakni matra darat, laut dan udara. Oleh 
sebab itu, integrasi dan sinkronisasi berbagai profesi dan latar belakang di 
dalam tubuh Komcad di berbagai matra, boleh jadi juga merupakan semacam 
investasi di bidang pertahanan dalam menghadapi tantangan yang ada ke depan.

Namun pertanyaan berikutnya yang muncul, apakah Komcad merupakan jawaban yang 
tepat untuk itu?

Serdar Genç dan Kerim Özcan, dalam sebuah jurnal yang berjudul Developing an HR 
Strategy Map for Military Context, menyebut bahwa saat ini dimensi pertahanan 
dan militer saat ini telah berada di level baru sebuah technology focused force 
structure atau struktur kekuatan yang berfokus pada teknologi, yang begitu 
cepat dan dinamis perkembangannya.

Bahwa dalam mengelola aspek pertahanan di era ini, meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia (SDM) yang ada dibandingkan mengedepankan kuantitas menjadi lebih 
dibutuhkan. Hal ini sangat terkait dengan efektivitas sumber daya itu sendiri 
secara fungsional yang tentunya harus sangat terlatih dengan kualifikasi 
spesifik yang mumpuni.

Dan tak hanya itu, domain lainnya seperti cyber warfare hingga biological 
warfare juga meliputi level baru tantangan pertahanan dan militer kekinian dan 
yang akan datang.

Postulat Genç dan Özcan di atas tampaknya dapat menjadi panduan dalam melihat 
serta menimbang urgensi Komcad sebagai prioritas pengembangan SDM di bidang 
pertahanan Indonesia.

Dalam korelasi SDM dan teknologi di bidang pertahanan sendiri, Indonesia 
nyatanya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Dalam A self-reliant defence 
industry: a mission impossible for Indonesia?, Tangguh Chairil menyebut bahwa 
penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia yang masih kurang 
memadai, seolah menambah tantangan bagi eksistensi alutsista dan teknologi 
militer yang kerap masih diperoleh sebagai perangkat bekas pakai negara lain.

Realita itu secara integral membuat SDM militer dan pertahanan atau komponen 
utama yang ada saat ini, sesungguhnya lebih membutuhkan fokus peningkatan 
kualitas dan kecakapan penguasaan teknologi. Yang tentunya dapat didukung pula 
oleh keberadaan teknologi serta alutsista militer dan pertahanan itu sendiri 
yang mumpuni dan termutakhir.

Ihwal tersebut juga tampaknya berkorelasi dengan prioritas pengelolaan anggaran 
pertahanan Indonesia di tahun 2021 sebesar Rp137 triliun, yang sesungguhnya 
dapat dimaksimalkan secara efektif.

Baca juga: Mengapa Prabowo Kepincut Pesawat “Seken”?

Akademisi Universitas Indonesia Makmur Keliat menyebut, bahwa akan lebih baik 
jika anggaran yang ada digunakan untuk membangun dan memperkuat komponen utama 
yang telah ada, tak terkecuali dalam memodernisasi alutsista militer dan 
pertahanan beserta SDM pendukungnya.

Apalagi di dalam tubuh militer sendiri, terjadi fenomena surplus prajurit. 
Tidak hanya di level perwira, tetapi juga di level bintara dan tamtama yang 
semestinya dapat lebih dimaksimalkan.

Masih terkait pula dengan konteks anggaran, pembentukan Komcad yang “hanya” 
menyedot satu persen atau sekitar Rp1,37 triliun anggaran Kementerian Prabowo, 
lantas menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai aspek keberlanjutan program 
dan pengelolaan kualitas plus jaminan kesiapsiagaan anggotanya kelak secara 
berkesinambungan.

Karenanya, disamping diskursus mengenai tendensi militerisasi sipil dan potensi 
misinterpretasi yang ada, aspek teknis seperti yang dijabarkan di atas agaknya 
juga menjadikan keberadaan Komcad mungkin memang belum menjadi urgensi bagi 
pertahanan Indonesia saat ini.

Lalu jika demikian, adakah motif tertentu dari pembentukan Komcad?



Legacy Prabowo?
Di samping berbagai interpretasi yang berkembang di publik, dengungnya yang 
cukup menarik perhatian, mungkin saja dapat membuat Komcad menjadi semacam 
legacy konkret dari Prabowo sebagai Menhan.

Mengingat selama ini Ia dianggap kurang aktif dan tampak tak trengginas karena 
terkesan hanya melakukan diplomasi pertahanan, cenderung pasif ketika ada isu 
seperti kapal asing di Natuna atau keberadaan drone laut, hingga isu pengadaan 
alutsista seperti pesawat tempur yang masih abu-abu statusnya.

Apalagi wacana Komcad telah lama “mangkrak”, dan oleh karenanya jika bisa 
dieksekusi di era mantan Pangkostrad itu, tentu Ia akan merengkuh penilaian 
berbeda. Tentu dengan catatan apabila program itu berjalan mulus.

Di samping itu, dengan implementasi Komcad yang kemungkinan besar akan 
terealisasi, Menhan Prabowo mungkin dapat lebih fokus pada aspek keberlanjutan 
dari program tersebut.

Cerminan agaknya dapat diambil dari satuan atau komponen serupa di negara 
tetangga, seperti Filipina, yang agaknya bisa menjadi sampel konstruktif. 
Dengan karakteristik tantangan pertahanan yang tampak serupa, Armed Forces of 
the Philippines Reserve Force terbangun dalam organisasi terstruktur yang 
menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya.

Di dalamnya terdapat personel cadangan yang siap secara fisik dan taktis yang 
selalu berlatih serta selalu siap untuk memobilisasi segera setelah perintah 
diberikan, atau yang disebut sebagai Ready Reservists. Plus, personel cadangan 
yang hanya bersifat bantuan, dukungan bagi Ready Reservist sesuai kebutuhan, 
atau yang disebut sebagai Standby Reservist.

Eksistensinya pun telah teruji perannya dalam beberapa peristiwa dengan isu 
national resilience seperti Topan Haiyan pada tahun 2013 dan beberapa 
kesempatan lainnya.

Yang jelas sebelum merealisasikan Komcad, basis data potensi sumber daya 
nasional yang dibutuhkan dan harus dikelola untuk kepentingan pertahanan 
negara, tampaknya memang harus menjadi pertimbangan penting.

Selain itu, struktur dan aspek keberlanjutan Komcad juga kiranya wajib 
diperhatikan dengan baik oleh Menhan Prabowo sebelum benar-benar 
merealisasikannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/F9314EC6FE904C948C61597396537560%40A10Live.

Reply via email to