Ada Apa dengan Pertamina?D74 - Friday, December 24, 2021 17:00
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/ada-apa-dengan-pertamina
 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi mogok 
kerja. (Foto: Koransn.com)
7 min read

PT Pertamina akhir-akhir ini dilanda polemik panas. Mulai dari pernyataan 
Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama terkait sejumlah 
kontrak yang merugikan, sampai aksi mogok kerja dan tuntutan pemecatan Direktur 
Utama (Dirut), Nicke Widyawati. Ada apa sebenarnya dengan Pertamina? 


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com 

Pada awal Desember ini, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok mengungkapkan kepada publik bahwa terdapat sejumlah kontrak 
BUMN yang merugikan, dan bahkan justru menguntungkan pihak lain. Tak terkecuali 
sejumlah kontrak yang menyangkut Pertamina. 


Pernyataan ini memancing respons Menteri BUMN, Erick Thohir, yang mengatakan 
bahwa apa yang disampaikan Ahok sesungguhnya sudah disampaikan oleh Erick 
sendiri pada tahun 2020, terkait perlunya perbaikan lima fondasi BUMN yakni 
perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus bisnis inti, inovasi berbasis 
digitalisasi, proses bisnis yang baik, dan transformasi sumber daya manusia. 

Erick pun meminta Ahok untuk meninjau kontrak-kontrak merugikan yang ada di 
Pertamina. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya sudah 
mengetahui secara persis kontrak-kontrak mana saja yang merugikan ini.  

Tidak berhenti di situ, pada akhir Desember 2021 ini, Pertamina juga diguncang 
dengan munculnya aksi dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), 
yang berencana melakukan mogok kerja bersama pada 29 Desember 2021 sampai 7 
Januari 2022. Gerakan ini muncul setelah ada wacana bahwa Pertamina akan 
memotong gaji karyawan, kecuali Direksi dan Komisaris. 

Kepala Bidang Media FSPPB, Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan pihaknya juga 
mendorong Erick untuk memecat Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati 
karena dinilai gagal membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan 
berkeadilan. 

Melihat semua hiruk pikuk ini, wajar bila kemudian timbul pertanyaan, 
sebenarnya ada masalah apa di dalam Pertamina? 

Baca juga: Ahok Jadi Hotline Pertamina?


  
Dilema Ekonomi dan Kesejahteraan? 
Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam 
Pertamina, kita perlu menarik garis ke akar-akar permasalahannya. Salah satunya 
adalah benturan antara kebijakan publik dan kepentingan finansial. 

Kalau kita melihat kembali ke awal Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai 
Presiden pada periode 2014-2019, ia menggembar-gemborkan kebijakan energi yang 
sering dianggap publik sebagai terobosan revolusioner, yaitu program bahan 
bakar minyak (BBM) satu harga. 

Pada dasarnya, program ini bertujuan untuk menyamakan harga BBM di wilayah 
terluar, terdepan dan tertinggal (3T) Indonesia, dengan harga yang diterapkan 
di Pulau Jawa. 

Namun, kebijakan satu harga ini menimbulkan permasalahan keuangan, karena untuk 
menyelaraskan harga, pemerintah dan Pertamina mau tidak mau harus merogoh kocek 
lebih dalam. Untuk tahun ini saja, per November 2021, realisasi subsidi energi 
pemerintah tercatat mencapai Rp 102,5 triliun, naik 15,7% dari Rp 88,6 triliun 
pada periode yang sama tahun 2020. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan hal ini jelas akibat dari 
kenaikan konsumsi barang yang disubsidi pemerintah, seperti BBM. Ia bahkan 
terang-terangan mengatakan bahwa rakyat mungkin memang terlindungi, tetapi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memikul bebannya. 

Di sisi lain, Pertamina juga ikut dirugikan, karena turut memberi subsidi BBM 
melalui skema public service obligation atau PSO. Menurut Kemenkeu, ini adalah 
penugasan dari pemerintah kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan 
umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri, 
yaitu untuk membuka akses layanan ke rakyat seluas-luasnya.  

Karena hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 mencatat bahwa 
Pertamina tergerus kerugian pendapatan sebesar Rp 26 triliun. Kemudian dari 
data Pertamina sendiri, pada tahun 2020 mereka mencatat penurunan pendapatan 
besar-besaran, dengan hanya mencapai angka Rp 15 triliun, turun 60 persen dari 
Rp 36 triliun pada tahun 2019.  

Melihat fenomena kerugian kebijakan publik ini, sepertinya pantas bila kita 
kemudian meminjam pandangan dari tulisan Chris Mooney yang berjudul Science 
Confirms: Politics Wrecks Your Ability to Do Math. Mengutip pemahaman Profesor 
Dan Kahan, dkk dari Yale Law School, disebutkan bahwa ambisi politik ternyata 
mampu merusak penalaran seorang politisi dengan sangat mendasar.  

Bahkan, seseorang yang sangat pandai dalam matematika sekalipun bisa gagal 
menyelesaikan masalah matematis yang sederhana, jika ia terjun ke politik. Hal 
ini karena sebagai pengambil keputusan kebijakan, seorang politisi tidak boleh 
bertentangan dengan keyakinan politiknya, ataupun kelompok yang diwakilinya. 

Kembali ke kasus BBM satu harga, sebetulnya sudah menjadi hal yang rasional 
jika pemerataan harga akan membutuhkan subsidi yang besar. Akan tetapi, karena 
terjebak ingin menyejahterakan rakyat, pemerintah kemudian malah menggali 
lubangnya sendiri, dan ikut merugikan Pertamina. Sebagai imbasnya, bisa kita 
pahami bahwa akan ada upaya menyelamatkan keuangan, seperti pemotongan gaji. 

Namun, permasalahan Pertamina tidak hanya dari kebijakan-kebijakan yang manis 
di muka saja. Masih banyak faktor-faktor lain yang sangat merugikan finansial 
perusahaan migas ini, contohnya adalah lambatnya proyek pembangunan kilang 
minyak BBM, yang sempat membuat Jokowi murka di hadapan jajaran direksi dan 
sejumlah menteri, pada November 2021 lalu. 

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman 
dan Investasi (Kemenko Marves), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa alasan 
terbengkalainya pembangunan kilang minyak Pertamina adalah dikarenakan adanya 
permainan para mafia minyak dan gas bumi (migas). 

Lantas, kenapa sampai sekarang masalah mafia migas masih belum bisa teratasi? 

Baca juga: Mungkinkah Jokowi Tersandera Ahok?

 
  
Oligarki Kronis? 
Analis politik ekonomi, Asmiati Malik dalam artikelnya yang berjudul Why 
Indonesia’s Energy Sector Is So Corrupt, mengatakan bahwa suburnya oligarki dan 
korupsi di Pertamina adalah karena landasan aturan yang memang membuka celah 
pada praktik rent seeking atau pemburu rente. 

Asmiati mengambil contoh dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 
Migas yang pada awalnya disponsori oleh United States Agency for International 
Development agar dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam membebaskan 
sektor migas Indonesia.  

Namun, UU tersebut justru membuka pintu bagi praktik mafia di sektor energi, 
nilai Asmiati. Misalnya, UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak membatasi cost recovery 
atau pemulihan biaya. Akibatnya, para elite mulai memainkan cost recovery ini. 

Asmiati menilai, sesungguhnya pemerintah sudah mencoba mengatasi hal tersebut 
dengan mengeluarkan peraturan tentang biaya operasional. Namun, peraturan itu 
dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dengan 
demikian bisa berubah dengan mudah seiring pergantian pemerintahan.  

Sebaliknya, UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah undang-undang, dan dengan demikian 
memiliki lebih banyak kekuatan dan stabilitas politik. Untuk mengubah 
undang-undang, seperti yang kita tahu, akan membutuhkan proses pengadilan dan 
pemeriksaan yang panjang. 

Lebih lanjut, membuktikan praktik korupsi di sektor energi adalah tugas yang 
sangat berat karena melibatkan banyak rent seeker, termasuk aktor di 
pemerintahan, legislator, dan pengusaha, nilai Asmiati. Dan seringkali, 
tokoh-tokoh ini bermain di zona aman, di mana tindakan mereka dilindungi 
melalui peraturan yang menguntungkan atau menciptakan peluang bagi mafia untuk 
dapat “bermain”. 

Baca juga:  Manuver “Putih” Ahok di Pertamina

Dari perspektif yang lebih luas, kasus oligarki kompleks yang terjadi dalam 
Pertamina sesungguhnya menjadi cerminan permasalahan yang dihadapi mayoritas 
negara berkembang.  

Shahar Hameiri dan Lee Jones dalam tulisan Murdoch International: The ‘Murdoch 
School’ in International Relations, memperkenalkan pendekatan Murdoch School 
(MS). Mengutip pemahaman Richard Robinson dari Universitas Murdoch, pendekatan 
MS meyakini bahwa mayoritas permasalahan sosial, politik, dan ekonomi 
negara-negara berkembang di Asia Tenggara muncul dari persaingan 
kelompok-kelompok elite yang ingin menguasai dan mempertahankan sumber 
pendapatan nasional. 

Robinson mencontohkannya dengan gerakan ekonom-ekonom mantan Presiden Suharto 
yang disebut 'Mafia Berkeley', yang secara besar-besaran ditantang oleh koalisi 
antara politisi-birokrat, pengusaha dan kroni kapitalis etnis-Tionghoa yang 
kepentingannya sangat membentuk kontur kebijakan ekonomi.  

Sejak fenomena itu muncul, Robinson berpendapat kapitalis oligarki di Indonesia 
semakin mampu melampaui kekuatan politisi yang mensponsori birokrasi mereka dan 
melakukan aksi-aksinya untuk mencapai tujuan mereka sendiri. 

Oleh karena itu, Robinson berkesimpulan bahwa siapapun yang memimpin Indonesia, 
kuat ataupun lemah, mereka akan selalu diberatkan, dan mungkin cenderung lebih 
sering kalah oleh kepentingan para oligark, karena kelompok-kelompok elite 
inilah yang sesungguhnya memegang kunci ke sumber daya nasional. 

Kembali ke konteks polemik Pertamina, kita perlu melihat bahwa saat ini 
terlihat jelas ada upaya tekan menekan dari berbagai pihak demi mempertahankan 
atau mengakuisisi kekuatan yang ada di tahta perusahaan migas terbesar milik 
Indonesia ini.  

Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah pun malah semakin membuat 
permasalahan rumit di internal Pertamina, contohnya urgensi finansial. 
Sebenarnya, inilah yang perlu lebih ditunjukkan oleh Pertamina kepada publik. 
Sedikit demi sedikit mereka harus mulai memiliki kesadaran bahwa masyarakat 
harus tahu tentang luka-luka yang selama ini disembunyikan Pertamina. 

Barang kali, ini saatnya Pertamina membangun divisi hubungan masyarakat (humas) 
yang lebih terbuka, karena sesuai dengan apa yang dikatakan Niccolò Machiavelli 
dalam bukunya Diskursus, tidak ada gunanya penguasa berbohong jika hal itu 
malah merugikan kerajaan atau negaranya. (D74) 

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D447A61300924BD9B55148B68897C1D6%40A10Live.

Reply via email to