Pertamina adalah sapi perahan kaum berkuasa neo-Mojopahit. Jadi bukan aneh bin ajaib kalau selalu ada problem yang merugikan. Mungkin ada sekalian masih ingat pada tahun 1970-an semua perusahaan minyak dan gas di dunia mengalami keuntungan berlipat ganda, terkecuali Pertamina. Pertamina rugi ketika itu diberitakan US$ 10,-- miliar. Kalau tidak diinjeksi dengan utang, pertamina bangkrut. Kemudian ada macam hal lagi, salah satunya kantor di Jakarta terbakar pada tahun 1980-an(?). Direkturnya silih berganti tetapi problem yang merugikan tidak teratasi hingga kini.
On Sat, Dec 25, 2021 at 4:00 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > Ada Apa dengan Pertamina? > *D74 * <https://www.pinterpolitik.com/author/d74>*- Friday, December 24, > 2021 17:00* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/ada-apa-dengan-pertamina > *Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi > mogok kerja. (Foto: Koransn.com)* > > *7 min read* > > *PT Pertamina akhir-akhir ini dilanda polemik panas. Mulai dari pernyataan > Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama terkait sejumlah > kontrak yang merugikan, sampai aksi mogok kerja dan tuntutan pemecatan > Direktur Utama (Dirut), Nicke Widyawati. Ada apa sebenarnya dengan > Pertamina?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <http://www.pinterpolitik.com/> > > Pada awal Desember ini, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja > Purnama alias Ahok mengungkapkan kepada publik bahwa terdapat sejumlah > kontrak BUMN yang merugikan, dan bahkan justru menguntungkan pihak lain. > Tak terkecuali sejumlah kontrak yang menyangkut Pertamina. > > > Pernyataan ini memancing respons Menteri BUMN, Erick Thohir, yang > mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok sesungguhnya sudah disampaikan > oleh Erick sendiri pada tahun 2020, terkait perlunya perbaikan lima fondasi > BUMN yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus bisnis inti, > inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik, dan transformasi > sumber daya manusia. > > Erick pun meminta Ahok untuk meninjau kontrak-kontrak merugikan yang ada > di Pertamina. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya sudah > mengetahui secara persis kontrak-kontrak mana saja yang merugikan ini. > > Tidak berhenti di situ, pada akhir Desember 2021 ini, Pertamina juga > diguncang dengan munculnya aksi dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina > Bersatu (FSPPB), yang berencana melakukan mogok kerja bersama pada 29 > Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Gerakan ini muncul setelah ada wacana > bahwa Pertamina akan memotong gaji karyawan, kecuali Direksi dan Komisaris. > > Kepala Bidang Media FSPPB, Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan pihaknya > juga mendorong Erick untuk memecat Direktur Utama (Dirut) Pertamina*,* Nicke > Widyawati karena dinilai gagal membangun hubungan kerja yang harmonis, > dinamis, dan berkeadilan. > > Melihat semua hiruk pikuk ini, wajar bila kemudian timbul pertanyaan, > sebenarnya ada masalah apa di dalam Pertamina? > > *Baca juga: Ahok Jadi Hotline Pertamina? > <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/ahok-jadi-hotline-pertamina>* > Dilema Ekonomi dan Kesejahteraan? > > Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang sesungguhnya terjadi di > dalam Pertamina, kita perlu menarik garis ke akar-akar permasalahannya. > Salah satunya adalah benturan antara kebijakan publik dan kepentingan > finansial*.* > > Kalau kita melihat kembali ke awal Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai > Presiden pada periode 2014-2019, ia menggembar-gemborkan kebijakan energi > yang sering dianggap publik sebagai terobosan revolusioner, yaitu program > bahan bakar minyak (BBM) satu harga. > > Pada dasarnya, program ini bertujuan untuk menyamakan harga BBM di wilayah > terluar, terdepan dan tertinggal (3T) Indonesia, dengan harga yang > diterapkan di Pulau Jawa. > > Namun, kebijakan satu harga ini menimbulkan permasalahan keuangan, karena > untuk menyelaraskan harga, pemerintah dan Pertamina mau tidak mau harus > merogoh kocek lebih dalam. Untuk tahun ini saja, per November 2021, > realisasi subsidi energi pemerintah tercatat mencapai Rp 102,5 triliun, > naik 15,7% dari Rp 88,6 triliun pada periode yang sama tahun 2020. > > Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan hal ini jelas akibat > dari kenaikan konsumsi barang yang disubsidi pemerintah, seperti BBM. Ia > bahkan terang-terangan mengatakan bahwa rakyat mungkin memang terlindungi, > tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memikul bebannya. > > Di sisi lain, Pertamina juga ikut dirugikan, karena turut memberi subsidi > BBM melalui skema *public service obligation* atau PSO. Menurut Kemenkeu, > ini adalah penugasan dari pemerintah kepada BUMN untuk menyelenggarakan > fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan > kegiatan BUMN itu sendiri, yaitu untuk membuka akses layanan ke rakyat > seluas-luasnya. > > Karena hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 mencatat > bahwa Pertamina tergerus kerugian pendapatan sebesar Rp 26 triliun. > Kemudian dari data Pertamina sendiri, pada tahun 2020 mereka mencatat > penurunan pendapatan besar-besaran, dengan hanya mencapai angka Rp 15 > triliun, turun 60 persen dari Rp 36 triliun pada tahun 2019. > > Melihat fenomena kerugian kebijakan publik ini, sepertinya pantas bila > kita kemudian meminjam pandangan dari tulisan Chris Mooney yang berjudul > *Science > Confirms: Politics Wrecks Your Ability to Do Math. *Mengutip pemahaman > Profesor Dan Kahan, dkk dari Yale Law School, disebutkan bahwa ambisi > politik ternyata mampu merusak penalaran seorang politisi dengan sangat > mendasar. > > Bahkan, seseorang yang sangat pandai dalam matematika sekalipun bisa gagal > menyelesaikan masalah matematis yang sederhana, jika ia terjun ke politik. > Hal ini karena sebagai pengambil keputusan kebijakan, seorang politisi > tidak boleh bertentangan dengan keyakinan politiknya, ataupun kelompok yang > diwakilinya. > > Kembali ke kasus BBM satu harga, sebetulnya sudah menjadi hal yang > rasional jika pemerataan harga akan membutuhkan subsidi yang besar. Akan > tetapi, karena terjebak ingin menyejahterakan rakyat, pemerintah kemudian > malah menggali lubangnya sendiri, dan ikut merugikan Pertamina. Sebagai > imbasnya, bisa kita pahami bahwa akan ada upaya menyelamatkan keuangan, > seperti pemotongan gaji. > > Namun, permasalahan Pertamina tidak hanya dari kebijakan-kebijakan yang > manis di muka saja. Masih banyak faktor-faktor lain yang sangat merugikan > finansial perusahaan migas ini, contohnya adalah lambatnya proyek > pembangunan kilang minyak BBM, yang sempat membuat Jokowi murka di hadapan > jajaran direksi dan sejumlah menteri, pada November 2021 lalu. > > Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator > Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Purbaya Yudhi Sadewa, > menyatakan bahwa alasan terbengkalainya pembangunan kilang minyak Pertamina > adalah dikarenakan adanya permainan para mafia minyak dan gas bumi (migas). > > Lantas, kenapa sampai sekarang masalah mafia migas masih belum bisa > teratasi? > > *Baca juga:* *Mungkinkah Jokowi Tersandera Ahok? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mungkinkah-jokowi-tersandera-ahok>* > Oligarki Kronis? > > Analis politik ekonomi, Asmiati Malik dalam artikelnya yang berjudul* Why > Indonesia’s Energy Sector Is So Corrupt, *mengatakan bahwa suburnya > oligarki dan korupsi di Pertamina adalah karena landasan aturan yang memang > membuka celah pada praktik *rent seeking* atau pemburu rente. > > Asmiati mengambil contoh dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 > Tentang Migas yang pada awalnya disponsori oleh United States Agency for > International Development agar dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam > membebaskan sektor migas Indonesia. > > Namun, UU tersebut justru membuka pintu bagi praktik mafia di sektor > energi, nilai Asmiati. Misalnya, UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak membatasi *cost > recovery *atau pemulihan biaya*.* Akibatnya, para elite mulai memainkan *cost > recovery* ini. > > Asmiati menilai, sesungguhnya pemerintah sudah mencoba mengatasi hal > tersebut dengan mengeluarkan peraturan tentang biaya operasional. Namun, > peraturan itu dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral > (ESDM), dan dengan demikian bisa berubah dengan mudah seiring pergantian > pemerintahan. > > Sebaliknya, UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah undang-undang, dan dengan > demikian memiliki lebih banyak kekuatan dan stabilitas politik. Untuk > mengubah undang-undang, seperti yang kita tahu, akan membutuhkan proses > pengadilan dan pemeriksaan yang panjang. > > Lebih lanjut, membuktikan praktik korupsi di sektor energi adalah tugas > yang sangat berat karena melibatkan banyak *rent seeker*, termasuk aktor > di pemerintahan, legislator, dan pengusaha, nilai Asmiati. Dan seringkali, > tokoh-tokoh ini bermain di zona aman, di mana tindakan mereka dilindungi > melalui peraturan yang menguntungkan atau menciptakan peluang bagi mafia > untuk dapat “bermain”. > > *Baca juga: * *Manuver “Putih” Ahok di Pertamina > <http://xn--manuver%20putih%20ahok%20di%20pertamina-ki8xlb/>* > > Dari perspektif yang lebih luas, kasus oligarki kompleks yang terjadi > dalam Pertamina sesungguhnya menjadi cerminan permasalahan yang dihadapi > mayoritas negara berkembang. > > Shahar Hameiri dan Lee Jones dalam tulisan *Murdoch International: The > ‘Murdoch School’ in International Relations*, memperkenalkan pendekatan > *Murdoch > School* (MS). Mengutip pemahaman Richard Robinson dari Universitas > Murdoch, pendekatan MS meyakini bahwa mayoritas permasalahan sosial, > politik, dan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara muncul dari > persaingan kelompok-kelompok elite yang ingin menguasai dan mempertahankan > sumber pendapatan nasional. > > Robinson mencontohkannya dengan gerakan ekonom-ekonom mantan Presiden > Suharto yang disebut 'Mafia Berkeley', yang secara besar-besaran ditantang > oleh koalisi antara politisi-birokrat, pengusaha dan kroni kapitalis > etnis-Tionghoa yang kepentingannya sangat membentuk kontur kebijakan > ekonomi. > > Sejak fenomena itu muncul, Robinson berpendapat kapitalis oligarki di > Indonesia semakin mampu melampaui kekuatan politisi yang mensponsori > birokrasi mereka dan melakukan aksi-aksinya untuk mencapai tujuan mereka > sendiri. > > Oleh karena itu, Robinson berkesimpulan bahwa siapapun yang memimpin > Indonesia, kuat ataupun lemah, mereka akan selalu diberatkan, dan mungkin > cenderung lebih sering kalah oleh kepentingan para oligark, karena > kelompok-kelompok elite inilah yang sesungguhnya memegang kunci ke sumber > daya nasional. > > Kembali ke konteks polemik Pertamina, kita perlu melihat bahwa saat ini > terlihat jelas ada upaya tekan menekan dari berbagai pihak demi > mempertahankan atau mengakuisisi kekuatan yang ada di tahta perusahaan > migas terbesar milik Indonesia ini. > > Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah pun malah semakin membuat > permasalahan rumit di internal Pertamina, contohnya urgensi finansial. > Sebenarnya, inilah yang perlu lebih ditunjukkan oleh Pertamina kepada > publik. Sedikit demi sedikit mereka harus mulai memiliki kesadaran bahwa > masyarakat harus tahu tentang luka-luka yang selama ini disembunyikan > Pertamina. > > Barang kali, ini saatnya Pertamina membangun divisi hubungan masyarakat > (humas) yang lebih terbuka, karena sesuai dengan apa yang dikatakan Niccolò > Machiavelli dalam bukunya *Diskursus*, tidak ada gunanya penguasa > berbohong jika hal itu malah merugikan kerajaan atau negaranya. (D74) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D447A61300924BD9B55148B68897C1D6%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D447A61300924BD9B55148B68897C1D6%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2DTTN2FfyGv_YUCxf2%2BQB4_JmXgMChG-CH28hg8FaVObg%40mail.gmail.com.
