????? --- http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025162411-78-167871/menteri-rini-ratusan-triliun-uang-negara-tak-cukup-buat-bumn/ http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025162411-78-167871/menteri-rini-ratusan-triliun-uang-negara-tak-cukup-buat-bumn/
Menteri Rini: Ratusan Triliun Uang Negara Tak Cukup Buat BUMN Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia Selasa, 25/10/2016 17:24 WIB Sebarkan: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025162411-78-167871/menteri-rini-ratusan-triliun-uang-negara-tak-cukup-buat-bumn/# http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025162411-78-167871/menteri-rini-ratusan-triliun-uang-negara-tak-cukup-buat-bumn/# http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025162411-78-167871/menteri-rini-ratusan-triliun-uang-negara-tak-cukup-buat-bumn/# Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) sebelum mengikuti Rapat Terbatas terkait infrastruktur transportasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6).(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai dana ratusan triliunan rupiah yang diambil dari kas negara untuk menyuntik perusahaan-perusahaan pelat merah belum cukup untuk meningkatkan belanja modal perseroan. Karenanya, penggabungan entitas sejenis melalui pembentukan induk perusahaan atauholding diharapkan Rini mampu menopang pengeluaran BUMN, terutama yang bergerak di sektor konstruksi. "Kami harapkan, holding bisa mendorong capital expenditure lebih tinggi mengingat kebutuhan anggaran untuk infrastruktur masih besar," ujar Rini di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Selasa (25/10). Rini merinci, terdapat beberapa proyek infrastruktur yang menyedot anggaran BUMN cukup besar, antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT), jalur kereta api baru, serta proyek bandara dan pelabuhan. "Kalau ada holding, mulai tahun depan, kita tidak mendapat PMN sehingga holding bisa memberi penambahan modal bagi perusahaan melalui holding itu sendiri," jelas Rini. Dengan pembentukan holding BUMN, lanjut Rini, akan terjadi pembagian anggaran belanja modal antar-entitas sehingga pemenuhan anggaran setiap perusahaan dapat tercukupi mulai tahun depan. Namun sebelum holding terbentuk, Rini mengakui BUMN masih bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menopang percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah menjadi fokus Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "Pemerintah melalui APBN memang memberikan alokasi untuk pembangunan konektivitas dan infrastruktur sehingga anggaran naik dua kali lipat tapi itu seringkali belum cukup," tambah Rini. Dalam APBNP 2015, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp64,88 triliun untuk 40 BUMN. Sementara tahun ini, alokasi PMN di APBNP 2016 dianggarkan sebesar Rp 53,98 triliun untuk 24 BUMN. Namun, Rini mengaku, PMN yang cair pada tahun lalu hanya sebesar Rp41 triliun. Dana itu digunakan untuk menutup kebutuhan belanja modal BUMN yang nilainya mencapai Rp219 triliun. Sementara jatah PMN tahun ini, ia mengeluh karena sampai saat ini belum bisa dicairkan. Kendati demikian, Rini memastikan jatah PMN tahun ini akan digunakan untuk mencapai rencana investasi BUMN yang ditargetkan mencapai Rp410 triliun. Sri Mulyani Tagih BUMN Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jumlah uang negara yang disedot oleh BUMN dalam dua tahun terakhir (2015-2016) mencapai sekitar Rp115 triliun. Dia berharap, BUMN dapat menggunakan uang negara tersebut dengan semaksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga bisa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,1 persen pada tahun ini. "Investasi berupa PMN ini harus dan akan menghasilkan. Usai mendapat PMN, BUMN diharapkan dapat ekspansi usaha dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi," kata Sri Mulyani. Menurutnya, pemerintah saat ini tak bisa banyak berharap pada perdagangan internasional, terutama ekspor komoditas, di tengah pelemahan ekonomi global. Karenanya, pembangunan infrastruktur yang sebagian besar dipercayakan kepada BUMN dapat mengompensasi pelemahan ekspor serta dapat mendongkrak konsumsi masyarakat dan investasi. (ags)
