Mengingat pembayaran bunga kurang lebih sama dengan jumlah pembayaran cicilan, maka alternatif supaya tidak berhutang kembali yaitu penghematan dan membuka sumber devisa negara yang baru. Diantaranya membuka tambang-tambang baru serta sumber pendapat negara lainnya. Katanya indonesia mempunyai sumber minyak gas yang melebihi Arab Saudi, kenapa itu tidak dimanfaatkan begitu juga halnya di papua ada 4 PT. (perusahaan) menemukan tambang mas baru kenapa juga itu tidak ditambang segera. Kemudian perlu promosi lebih lanjut pariwisata Indonesia, dimana indonesia saat kini mendapat nomor wahid dibidang pariwisata didunia, dimana papua terutama raja empat menjadi tujuan wisata selain bali. Daerah daerah indonesia timur perlu dijadikan batam kedua hingga batam ke 100, lewat perdagangan bebas. Kita bisa memanfatkan tol laut dengan mengambil rute Australia-papua dan NTT serta maluku. Mungkin biayanya perlu dibebaskan dengan syarat yang berkunujung ke Indonesia timur lebih dari 1 bulan. Bayangkan kalau ada tamu berkunjung sampai 1 bulan, berapa dolar uang masuk, belum lagi ekonomi daerah bersangkutag bisa maju
From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Friday, December 29, 2017 7:13 AM Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Utang Terus Menumpuk, Pendapatan Tak Optimal Utang menumpuk koruptor gembuk kantong? http://www.koran-jakarta.com/utang-terus-menumpuk--pendapatan-tak-optimal/ No Comments <http://www.koran-jakarta.com/utang-terus-menumpuk--pendapatan-tak-optimal/#comments> Kamis 28/12/2017 | 00:01 “Outlook” 2018 - Nafsu Berutang Pemerintah Mesti Direm Utang Terus Menumpuk, Pendapatan Tak Optimal [Utang Terus Menumpuk, Pendapatan Tak Optimal] Foto : koran jakarta/ones A A A Pengaturan Font Kenaikan peringkat utang negara tidak bermanfaat jika sektor riil tidak bergerak. Dengan rasio utang 27 persen saja, pemerintah sudah gali lubang tutup lubang. JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan utang Indonesia pada tahun depan bakal terus mencatat rekor tertinggi menuju level 4.500 triliun rupiah. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan utang, terutama produktivitas utang dan kemampuan bayar agar timbunan utang tidak membebani generasi mendatang. Pemanfaatan utang secara produktif masih akan menjadi tantangan. Sebab, laju kenaikan utang masih jauh lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan produk domestik bruto (PDB). Berutang sah-sah saja, asalkan memiliki proyeksi yang jelas untuk membayar kembali. Oleh karena itu, manajemen utang mesti secara tegas mensyaratkan, misalnya, setiap satu dollar AS utang yang ditarik mampu menghasilkan pendapatan 2–3 dollar AS. Ekonom UGM, Wihana Kirana Jaya, mengatakan pemerintah memang mesti lebih ketat mengevaluasi utang. Sebab, meningkatnya utang ternyata tidak paralel dengan kenaikan pendapatan negara. Akibatnya, beban utang makin membengkak, namun keuangan negara makin sulit membiayai pembangunan, apalagi untuk membayar kewajiban utang yang melambung. “Kalau utang tidak segera direm maka penerimaan negara hanya tersedot untuk bayar bunga utang saja. Peningkatan kepercayaan global melalui kenaikan peringkat surat utang negara tidak akan banyak bermanfaat jika sektor riil tidak bergerak, sebab ini hanya akan meningkatkan nafsu berutang, tapi produktivitas tidak meningkat,” papar dia, ketika dihubungi, Rabu (27/12). Wihana pun mengingatkan pemerintah untuk terus mempertahankan prinsip kehatihatian dalam mengelola utang. Meskipun dengan perbaikan peringkat utang Indonesia dipandang kuat dari tekanan global, kemampuan bayar utang dan likuiditas tetap mesti diperkuat. Beban utang pemerintah meningkat cukup signifikan. Pada APBN 2017, anggaran pembayaran bunga, pokok, dan cicilan utang mencapai 486 triliun rupiah. Di APBN 2018, pembayaran bunga utang mencapai 238,6 triliun rupiah, sedangkan alokasi untuk cicilan pokok utang sebesar 399,2 triliun rupiah. Dengan demikian, total anggaran pembayaran utang tahun depan mencapai 637,8 triliun rupiah. Sementara itu, total utang pemerintah tahun depan diproyeksi menyentuh angka 4.300 triliun rupiah, atau menuju level 4.500 triliun rupiah. Menurut ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, kenaikan pembayaran bunga dan pokok utang jatuh tempo menyebabkan ruang stimulus fiskal menjadi terbatas. Akibatnya, defisit anggaran terancam membengkak di tengah tren seretnya penerimaan negara. Dia menambahkan, menumpuknya utang tersebut akibat pemaksaan anggaran, tetapi tidak dibarengi dengan optimalisasi penerimaan. “ Implikasinya, kita terus mencari sumber pembiayaan baru selain utang. Ada skema- skema kerja sama dengan swasta. Ini yang bisa diharapkan,” kata Heri. Jalan Pintas Dia menambahkan, jalan pintas yang biasa ditempuh memang menerbitkan surat utang selama tidak melewati ambang batas rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), seperti yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen. Tetapi, hal ini tetap menjadi warning terkait dengan kemampuan bayar utang Indonesia. Sebab, dengan rasio utang sekitar 27–29 persen saat ini saja negara mesti menarik utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama, atau gali lubang tutup lubang. “Siklus ini akan terus berputar- putar dan kita makin terperosok dalam jebakan utang selama tidak ada terobosan optimalisasi penerimaan negara untuk mengurangi stok utang,” tukas Heri. ahm/YK/SB/WP
