http://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/13265461/mirwan-amir-minta-sby-hentikan-proyek-
e-ktp-tetapi-ditolak
Mirwan Amir Minta SBY Hentikan Proyek
E-KTP, tetapi Ditolak
Abba Gabrillin
Kompas.com - 25/01/2018, 13:26 WIB
Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir usai diperiksa Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (26/4/2013) terkait korupsi
pengadaan sarana dan prasarana Proyek Hambalang. Anggota DPR Komisi I
ini, diperiksa sebagai saksi dengan tersangka, Andi Mallarangeng, Dedi
Kusdinar dan Teuku Bagus Muhammad Noer.
Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir usai diperiksa Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (26/4/2013) terkait korupsi
pengadaan sarana dan prasarana Proyek Hambalang. Anggota DPR Komisi I
ini, diperiksa sebagai saksi dengan tersangka, Andi Mallarangeng, Dedi
Kusdinar dan Teuku Bagus Muhammad Noer. (KOMPAS/ALIF ICHWAN)
*JAKARTA, KOMPAS.com* — Mantan Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir
<http://indeks.kompas.com/tag/Mirwan-Amir>, pernah meminta Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan proyek pengadaan KTP elektronik
(e-KTP). Namun, permintaan itu ditolak SBY
<http://indeks.kompas.com/tag/SBY>.
Hal itu dikatakan Mirwan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta, Kamis (25/1/2018). Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya
Novanto.
"Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan," ujar Mirwan
di dalam persidangan.
(Baca juga: Fadli Zon Minta KPK Serius Usut Keterangan Novanto soal
Bagi-bagi Duit e-KTP
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/17411811/fadli-zon-minta-kpk-serius-usut-keterangan-novanto-soal-bagi-bagi-duit-e-ktp>)
Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan
Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP
<http://indeks.kompas.com/tag/proyek-e-KTP>.
Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di
kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.
Namun, menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, SBY
menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya,
karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus
diteruskan," kata Mirwan.
Dalam persidangan, Mirwan mengatakan, saat itu ia tidak memiliki
kekuatan menghentikan proyek e-KTP.
Di KPK, karyawan dengan tertib keluar gedung setelah merasakan gempa dan
berkumpul di seberang jalan gedung.(Kompas TV)
