Kamis, 01 Februari 2018 — 17:09
Indonesia hambat akses komisi HAM PBB ke Papua http://tabloidjubi.com/artikel-13445-indonesia-hambat-akses-komisi-ham-pbb-ke-papua.html Hal itu dibuktikan rencana kehadiran anggota HAM PBB, Zaid Ra ad Al Hussein, yang akan berkunjung ke Indonesia, Minggu, hingga Rabu, 4-7 Februari 2018. Aksi gabungan dari berbagai elemen di Abepura, Papua tuntut kasus Paniai Beradarah diselesaikan – Jubi/Abeth You Papua No. 1 News Portal | Jubi, Paniai, Jubi - Indonesia dinilai menghambat akses komisi hak azasi manusia (HAM) dari persatuan bangsa bangsa ke Papua. Hal itu dibuktikan rencana kehadiran anggota HAM PBB, Zaid Ra ad Al Hussein, yang akan berkunjung ke Indonesia, Minggu, hingga Rabu, 4 hingga 7 Februari 2018. “Hanya bertemu para pemangku kepentingan di Jakarta saja, padahal perkembangan yang ada, isu utama mengenai dugaan pelanggaran HAM berat dilakukan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, dalam siaran persnya, Kamis, (1/2/2018). Ia menilai Papua yang mendapat sorotan luar biasa dari berbagai negara di dunia, khususnya di kawasan Pasifik dalam kurun lima tahun terakhir ini justru diabaikan. “Saya menduga pemerintah Indonesia telah membatasi akses bagi petinggi PBB urusan HAM tersebut,” kata Warinussy, menambahkan. Menurut dia, seharusnya wakil HAM dari PBB itu berkunjung langsung ke tanah Papua sebagai zona pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Ia menyebutkan fakta berbagai tindakan pelanggaran HAM berat telah terjadi di tanah Papua semenjak wilayah itu diintegrasikan melalui proses politik. Tercatat sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat seperti Sanggeng 2016, Dogiyai, Asmat serta Nifasi hingga sekarang belum diinvestigasi sesuai amanat undang-undang 39 tahun 1999. “Saya sangat menyesalkan tindakan pembatasan ini. Kami duga keras telah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga Zaid Ra ad Al Hussein sama sekali tidak bisa datang ke tanah Papua,” katanya. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengharapkan anggota komisi tinggi HAM PBB berkunjung ke tanah Papua. “Saya minta kepada DPR Papua, MRP dan eksekutif berkordinasi dengan Pemerintah Pusat menghadirkan Zaid Ra'ad Al Hussein. Menurut dia, rakyat Papua khususnya korban HAM ingin bertemu langsung, agar Zaid Ra ad dapat melihat fakta yang sebenarnya terjadi. “Kalau di Jakarta bertemu Presiden dan kementerian terkait kurang berbobot. Terutama soal Papua,” katanya. (*)
