Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?Reporter: Tempo.coEditor: Suci SekarwatiRabu, 14 Maret 2018 08:00 WIB Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee
TEMPO.CO, Jakarta - Cina akan memangkas sejumlah institusi pemerintahan, termasuk penggabungan bank-bank milik negara dan regulator penjamin serta menyusun agen khusus untuk mengawasi masalah-masalah yang tekait imigrasi dari para veteran militer. Imbas dari perombakan ini, sebanyak delapan kementerian akan dikurangi menjadi 26 dan tujuh lembaga-lembaga non-kementerian akan dipangkas. Rencana ini menandai salah satu perubahan terbesar di tubuh pemerintah pusat dalam sejarah Cina. Baca: Pemerintah Cina Klaim Reformasi BUMN Berjalan Baik Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee Perombakan semacam ini pernah terjadi pada 1998 ketika Perdana Menteri Zhu Rongji menutup atau menggabungkan 15 kementerian dan komisi dalam suatu dewan negara. Sebelumnya beredar luas kabar akan ada perombakan di kantor urusan Hong Kong dan Macau, namun ternyata tidak terbukti. Kementerian Energi, yang semula dikabarkan akan terkena perombakan, juga tidak terjadi. Baca: Presiden Cina Xi Jinping, Mao Zedong Abad 21? Perombakan besar ini adalah bagian dari rencana Presiden Cina Xi Jinpin untuk melengkapi kembali pemerintahan agar bisa memberikan Partai Komunis Cina kendali yang lebih besar dan sarana yang lebih efektif dalam memerintah negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Seperti diwartakan www.scmp.com pada Selasa, 13 Maret 2018, Xi dikabarkan juga akan memangkas birokrasi, yang tugas dan tanggung jawabnya tumpang-tindih. Contohnya, pembentukan Kementerian Manajemen Darurat akan memusatkan segala administrasi terkait masalah bencana alam dan bencana yang disebabkan manusia, mulai dari gempa bumi sampai kebakaran hutan. Kondisi saat ini, ada sistem yang terputus sehingga ketika musibah terjadi lembaga pemerintah Cinaharus berhadapan dengan sistem terputus tersebut. Misalnya, kebakaran hutan perlindungannya ada di bawah Kementerian Kehutanan, tetapi ketika yang terbakar padang rumput, maka masalah ini ditangani oleh Kementerian Pertanian.
