----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Marco 45665 [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Kepada: "[email protected]" <[email protected]>; Sunny ambon <[email protected]>; Chalik Hamid <[email protected]>; '[email protected]' [email protected] [temu_eropa] <[email protected]>; kh djie <[email protected]>; K. Prawira <[email protected]>; Awind <[email protected]>Cc: Gelora 45 <[email protected]>; Yahoo! Inc. <[email protected]>; DISKUSI FORUM HLD <[email protected]>Terkirim: Selasa, 3 April 2018 16.49.12 GMT+2Judul: [nasional-list] Re: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] FPDIP kirim surat ke Presiden usulkan bentuk TGPF Umroh
SUPAYA TIDAK SELALU MENJADI MASALAH BAGI BANGSA DAN NEGARA INI .... BAGAIMANA JIKA KRAN ARUS UANG DAN JALAN KE MEKAH (paling tidak untuk sementara ) DITUTUP SAJA RAPAT2 BUKAN MAKSDUNYA menghilangkan Hak Warga untuk UMROH HAJI ...namun sebaliknya untuk menghentikan dan TIDAK SELALU MENJADIKAN MASALAH yang tak habis2nya BAGI BANGSA INDONESIA KESELURUHANNYA DAN NEGARA pada umunya , karena akhirnya dan akibatnya - tidak lebih : > UANG JEMAAH +UANG NEGARA HABIS AMBLES DITANAH SUCI MASUK KANTONG PARA SHEIK dan PRINCES of ARABIA,Masuk Ke KAS KEUNGAN KERJAAN ARAB SAUDI dan sanat sering masuk kenaktong para Celo dan Tengkulak2 Pendudk setemapt dan atau bahkan masuk Kantong para Calo Indonesia yang menunggu Mangsanya Para Jemaah atau Tourist sebangsanza di Mekah dan kota2 lainnza dian Para Calon Haji Indonesia bermukim... > Banyak Korban Berjatuhan TKI maupun warga WanitaIndonesia menjadi Korban > Perkosaan dan Kekrsaan ,Perbudkan dan bahakn Korban Pancung "Pedang > Nabi".....> BANYAK Kecurangan2 dan Pemersan terhadap para Calon Haji > sudah > sejak dan masih berada Indonesia dan bahkan sudah di KORUPolah Manusia2 yang > Tak Bertanggung Jawab. > Pada akhirnya Pemerintah dan Instansi2 Pemerintah selalu dilibatkan pada > MASALAH2 ZANG SEHARUSNYA TIDAK HARUS TERJADI DAN SEMUA ITU AKAN SANGAT > MENGGANGU KERJA dan PELAKSANAN PROGRAM PEMERINTAH secara keseluruhannya. Dan > harus meluangkan Waktu, Energi dan Usaha yang semakin banyak sebgaia > kabiat TImbulnza MASALAH2 YANG TIDAK POKOK dari segi PEMERINTAHAN DAN YANG > SANGAT MERONGRONG EFISIENSI KERJA PEMERINTAH.> DAN YANG PALING AKHIR ... > menimbulkan banyak Kesulitan dan kecemasan pada puluhan Ribu Manusia yang > Karena ""Kebutuhan Imannya"" yang mendesak akhirnya Tak lebih menjadi > KORBAN KECURANGAN ORANG LAIN DAN TAK URUNG karena juga Kebodohan diri Mereka > sendiri.....yang tak mau Memakai Akalnya dan atau tak sanggup untuk > berpikir lebih Logis, Praktis dan Santai untuk Kebahagian Hidupnya > masing2..... > ZANG KAZA PIHAK LAIN ...YANG SEMKIN MISKIN - WARGA BANGSA SENDIRI ....DAN >ZANG SEMKAIN REPOT adalah PEMERINTAH danLEMBAGA2 NZA YANG BERSANGKUTAN ... >PENGADILAN HUKUM semakin dipenuhi Kasus Hukum...dan Keluarga Korban semakin >snegsara Hidupnya... dll,dll 2018-04-03 6:17 GMT+02:00 Chalik Hamid [email protected] [sastra-pembebasan] <[email protected]>: ----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada: GELORA_In <[email protected]>Terkirim: Selasa, 3 April 2018 04.35.09 GMT+2Judul: [GELORA45] FPDIP kirim surat ke Presiden usulkan bentuk TGPF Umroh FPDIP kirim surat ke Presiden usulkan bentuk TGPF Umroh Selasa, 3 April 2018 09:31 WIB Ilustrasi - Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel memasang pengumuman penyitaan di salah satu usaha Travel Abu Tour di jalan Kakak Tua, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/3/2018). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe) Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus umroh bermasalah, untuk memastikan semua uang jamaah kembali, kata anggota Komisi VIII DPR dari F-PDI Perjuangan Diah Pitaloka. "Saya sedang mengusahakan agar bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat usulan pembentukan Tim Gabungan tersebut," kata Diah Pitaloka di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan apabila langkah pembentukan TGPF itu direspon Presiden, akan menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian yang sungguh-sungguh atas persoalan tersebut. Menurut dia, usulan pembentukan TGPF tersebut untuk menyelidik uang jamaah yang telah disetorkan kepada biro umroh yang bermasalah, jangan sampai uang tersebut tidak dikembalikan. "Jangan sampai uang tersebut dibagi-bagi kepada pihak biro umroh lalu merugikan jamaah," ujarnya. Dia menjelaskan proses hukum yang berjalan dalam kasus biro perjalanan umroh bermasalah seperti First Travel, tidak boleh merugikan jamaah. Karena itu Diah menilai proses hukum yang berjalan harus dikawal agar penggantian uang jamaah menjadi prioritas dari pengembalian aset yang ada. "Selama ini uang yang dari aset digunakan untuk bayar pajak dan pegawai lalu sisanya untuk jamaah. Tidak bisa dengan pendekatan normatif tersebut," katanya. Menurut dia uang diperoleh perusahaan biro perjalanan umroh didapat dari jamaah bukan milik persero sehingga kepentingan jamaah harus diutamakan. Dia mengatakan berdasarkan aduan para jamaah biro perjalanan umroh bermasalah ke Fraksi PDI Perjuangan pada Senin (2/4), mereka tidak menginginkan perusahaan tersebut dipailitkan karena rakyat tidak mendapatkan apa-apa. "Ini memang urusan orang yang tidak memiliki posisi tawar politik namun jangan sampai urusan rakyat dikesampingkan," katanya. Dia menilai pembentukan TGPF itu menyangkut uang rakyat yang ditipu biro perjalanan umroh dan diperkirakan uang tersebut masih ada dalam bentuk investasi dan aset yang dimiliki orang lain sehingga tidak langsung dimiliki pemilik biro perjalanan tersebut. Sebelumnya, sekitar 30 jamaah korban penipuan First Travel dan agen perjalanan umroh lainnya mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPR RI pada Senin (2/4). Mereka meminta agar Fraksi PDI Perjuangan mendorong Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Dalam pertemuan itu, Diah Pitaloka menjanjikan Fraksi PDI Perjuangan akan merealisasikan pembentukan TGPF untuk pengungkapan kasus korban First Travel dan pengembalian dana korban biro perjalanan tersebut. "Ini akan jadi konsen di DPR dan pemerintah, dan saya setuju bentuk TGPF agar proses pengembalian dan proses hukum tidak merugikan jamaah. Dan usulan TGPF ini akan kami sampaikan ke presiden," kata Diah Pitaloka. Pewarta: Imam Budilaksono Editor: Unggul Tri Ratomo
