Saya sepakat, yg diutarakan Menaker itu misleading. Mungkin persis seperti si 
Chan
Sewaktu ngomong TKI biasanya persepsi yg didapat babu kacung dan kuli, ini juga 
mungkin yg dimaksud Menteri Danif itu. Suatu hal yang memperhatinkan.
Bisakah diwaktu yang tidak terlalu lama TKI berganti dengan "expatriate 
Indonesia" atau tenaga ahli/professional dari Indonesia.

---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote :

Persis seperti si Chan, dan memang sering sekali tercermin persamaan pandangan 
antara mereka yang mendukung Tiongkok kapitalis dengan para pejabat pemerintah 
Indonesia, ya karena sama-sama membela MODAL ASING!! Coba pertimbangkan  
kalimat ini: "Pada saat saya menyatakan jumlah TKA dari china dibanding TKI di 
China lebih besar TKI di China, orang marah. Padahal itu faktanya. Misal TKI di 
China 81 ribu, sementara TKI di Hongkong 153 ribu, di Macau 16 ribu, Taiwan 
saja 200 ribu," tutur Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri di Menara 
Kadin, Jakarta, Rabu (21/12/2016)", maka bisa disimpulkan bahwaTKI mengerjakan 
pekerjaan yang penduduk Tiongkoknya sendiri tidak mau mengerjakannya, yaitu 
Pembantu Rumah Tangga!!! Dan ini adalah juga yang dialami oleh para pekerja 
asing Maroko dan Turki ketika mereka diundang untuk bekerja di Belanda, karena 
Belanda kekurangan tenang kerja dalam pembangunan!!! Mereka sama sekali tidak 
mengambil pekerjaan penduduk aslinya!!! Sedangkan situasi pekerja Tiongkok yang 
bekerja di Indonesia 180 derajat berbeda!!!! Kedudukan sosial dan material 
mereka lebih tinggi dari pada buruh Indonesia!!!!! Seperti pernah saya 
postingkan dulu, banyak orang Tiongkok yang menjadi mandor!!! Dan diantara 
mereka yang masuk gelap terdapat orang-orang yang punya modal untuk bikin 
usaha. Ini persis seperti keadaan di satu daerah Laos yang dikuasai Tiongkok!! 
Orang Tiongkok yang datang ke situ adalah mereka yang punya modal, karena tidak 
bisa bersaing dengan pengusaha yang lebih besar di Shanghai atau Shenzhen, 
akhirnya bangkrut , maka mereka mencari tempat yang masih belum keras 
persaingannya untuk mendapatkan akumulasi modalnya. Jadi mereka datang bukan 
sebagai kuli atau pekerja bawahan, seperti TKI di HK, Macau atau Taiwan... Nah, 
siapa yang berpihak kepada kepentingan nasional dan rakyat pekerja Indonesia, 
pasti akan bisa melihat dan mengakui kenyataan ini. 


On Friday, April 20, 2018 4:11 AM, "kh djie djiekh@... [GELORA45]" 
<[email protected]> wrote:


 
https://economy.okezone.com/read/2016/12/21/320/1572422/tki-di-china-lebih-besar-dibandingkan-jumlah-pekerja-china-di-ri

TKI di China Lebih Besar Dibandingkan Jumlah Pekerja China di RI
Dedy Afrianto, Jurnalis · Rabu 21 Desember 2016 17:23 WIBMenteri Tenaga Kerja 
Hanif Dhakiri (Foto: Okezone)JAKARTA - Tenaga kerja asing (TKA) asal China 
hingga saat ini telah mencapai 21 ribu tenaga kerja yang bekerja pada berbagai 
sektor. Besarnya jumlah tenaga kerja ini pun menjadi salah satu sorotan 
masyarakat di Indonesia.
Hanya saja, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Indonesia ternyata jauh 
lebih besar dibandingkan jumlah TKA China di Indonesia. Untuk daratan China 
saja, terdapat sekira 81 ribu TKI asal Indonesia. Angka ini belum termasuk 
jumlah TKI pada daerah yurisdiksi China lainnya.BERITA TERKAIT+   
   - Catat! Kadin China Keluhkan Pekerjanya Selalu Dituding Tenaga Kerja Ilegal
   - Investasi China Makin Besar, Risikonya Tenaga Kerja Ilegal Bertambah
   - Menaker: Tenaga Kerja Asing Asal China Tak Perlu Dikhawatirkan
"Pada saat saya menyatakan jumlah TKA dari china dibanding TKI di China lebih 
besar TKI di China, orang marah. Padahal itu faktanya. Misal TKI di China 81 
ribu, sementara TKI di Hongkong 153 ribu, di Macau 16 ribu, Taiwan saja 200 
ribu," tutur Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri di Menara Kadin, 
Jakarta, Rabu (21/12/2016).Menaker pun meminta agar isu ini tidak 
dibesar-besarkan. Pasalnya, hal ini mampu memberikan sentimen negatif bagi 
tenaga kerja Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang karena 
pemerintah akan terus mengawal isu TKA ilegal pada berbagai daerah di 
Indonesia."Jadi ini harus dipahami secara rasional. Jangan sampai isu TKA ini 
dibawa-bawa ke mana-mana sehingga membangun sentimen-sentimen yang tidak sehat 
bagi demokrasi kita maupun untuk persatuan bangsa," pungkasnya.


Kirim email ke