SERUNI SIAP SAMBUT MAYDAY 2018
“Perkuat Dan Perluas Organisasi SERUNI, Intensifkan Pendidikan dan Propaganda 
Serta Perjuangan Massa Melawan Kebijakan dan Tindasan Fasis Jokowi-JK Serta 
Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan.


Salam Demokrasi Nasional!

Komite Nasional Serikat Perempuan Indonesia menyampaikan salam hormat dan 
bangga kepada seluruh pimpinan dan anggota SERUNI diberbagai wilayah tanah air. 
Semoga kawan-kawan sekalian tetap dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan 
kerja-kerja organisasi.

Sehubungan dan adanya momentum peringatan hari buruh se-dunia 1 Mei 2018 maka 
dengan ini kami Komite Nasional Serikat Perempuan Indonesia menyampaikan Seruan 
Dan Pedoman Kmpanye massa kepada seluruh pimpinan dan anggota SERUNI di semua 
wilayah agar dapat menggunakan momentum ini sebaik-baiknya guna meningkatkan 
pemahaman bagi seluruh pimpinan dan anggota atas berbagai persoalan rakyat 
khususnya problem perempuan Indonesia saat ini, untuk memperkuat dan memperluas 
organisasi SERUNI serta sebagai upaya kita untuk meningkatkan persatuan dan 
perjuangan rakyat tertindas dan terhisap Indonesia di berbagai sektor.

Sejarah gerakan buruh internasional ini berawal dari pemogokan kelas buruh di 
Amerika Serikat untuk menuntut pengurangan jam kerja. Tercatat tahun 1806 
pertama kali terjadi pemogokan buruh yang kemudian membawa mereka ke meja 
hijau, Tuntutan awalnya ialah 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. 
Gerakan pemogokan ini kemudian meluas ke berbagai Negara di dunia dari tahun ke 
tahun, 1872, 1881, hingga tahun 1886 menjadi tahun pertama dilaksanakannya 
kongres internasional di Genewa, Swiss yang kemudian menetapkan 1 Mei sebagai 
hari buruh internasional. Dimana pada tanggal tersebut kelas buruh di seluruh 
dunia secara bersama-sama turun ke jalan untuk meneriakkan tuntutan-tuntutan 
mereka.

Di Indonesia sendiri, hari buruh internasional diperingati pertama kali pada 
tahun 1920 di masa kolonial. Akan tetapi di masa orde baru hari buruh tidak 
diijinkan lagi diperingati, hingga kemudian pasca reformasi 1998 hari buruh 
kembali diperingati setiap tahunnya dan berkat kegigihan perjuangan kelas buruh 
di Indonesia, pada tahun 2004 tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari libur 
Nasional.

Semangat 1 Mei ini yang akan selalu menginspirasi gerakan kaum buruh melawan 
segala bentuk penghisapan dan penindasan oleh kapitalis monopoli yang hanya 
berorientasi pada akumulasi keuntungan semata dengan menekan biaya produksi 
sebesar-besarnya.

Peringatan hari buruh internasional ini bukan hanya milik kaum buruh semata.. 
Akan tetapi juga menjadi peringatan penting bagi gerakan perempuan dan rakyat 
di berbagai sektor, dengan aliansi dasar kelas buruh dan kaum tani. Sebab kita 
tahu penindasan masih begitu dalam dirasakan oleh rakyat hari ini termasuk kaum 
perempuan Indonesia saat ini, akibat dari cengkraman dan dominasi ekonomi, 
politik, militer dan kebudayaan imperialisme Amerikaserikat.

Imperialisme Amerika Serikat terus menunjukan kondisi yang semakin sekarat dan 
merosot. Hal tersebut tidak lain akibat terpaan badai krisis over produksi dan 
kapitalnya yang tiada henti. Bagi imperialis, tidak ada cara lain untuk dapat 
memperpanjang hidupnya selain melipatgandakan penindasan dan penghisapan 
terhadap rakyat di seluruh negeri.

Di tengah semakin kuatnya cengkraman imperialis AS di Indonesia, rezim Jokowi 
juga terus mengintensifkan perampasan tanah secara lebih sistematis melalui 
program Reforma Agraria Palsu-nya. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan 
sosial merupakan skema yang sesungguhnya akan melegitimasi perampasan dan 
monopoli tanah yang semakin luas. Program tersebut sama sekali tidak mengubah 
penguasaan tanah yang timpang saat ini. Justru sebaliknya, akan semakin banyak 
kaum tani yang terampas tanahnya dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran 
di perdesaan.

Kondisi tersebutlah yang semakin memperburuk krisis di dalam negeri Indonesia. 
Di bawah kekuasaan rezim boneka Jokowi-JK, pemerintah terus melahirkan berbagai 
kebijakan yang memberi “karpet merah” bagi kepentingan bisnis kapitalis 
monopoli internasional. Paket Kebijakan Ekonomi terus digulirkan hingga 16 
jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. Melalui itu 
pula skema dan tindasan yang semakin kejam bagi klas buruh di Indonesia terus 
lahir. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 4 nya, secara langsung yang telah 
melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Aturan baru yang ditujukan untuk 
memastikan politik upah murah dapat berjalan semakin baik. Hasilnya jelas, 
sejak diterapkan hingga saat ini, upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik 
rata-rata 8%, berbanding terbalik dengan terus meningkatnya harga kebutuhan 
pokok rakyat. Kondisi tersebut semakin memperdalam jurang defisit upah klas 
buruh.

Sementara itu, untuk terus memastikan super profit yang didapatkan oleh 
imperialis dan borjuasi besar, skema Labour Market Flexibility berupa kontrak 
jangka pendek, outsorcing dan pemagangan terus dijalankan oleh pemerintah. 
Melalui skema tersebut, klas buruh semakin kehilangan hak kepastian kerja dan 
kesejahteraanya. Skema Pemagangan Nasional misalkan, program tersebut 
dijalankan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam aspek upah buruh. 
Pasalnya melalui program yang didukung oleh ribuan perusahaan tersebut, 
menggunakan sistem magang yang hanya memberikan upah/uang saku 60-70 % dari 
upah minimum, dengan beban pekerjaan yang sama.

Kaum perempuan menjadi golongan yang paling menderita akibat kebijakan 
neoliberal yang dijalankan oleh pemerintahan jokowi-jk hari ini. Pasalnya, 
jenis industri yang mendominasi hari ini ialah industry manufaktur di sektor 
garment, tekstil, dan sepatu. Dimana mayoritas buruhnya adalah buruh perempuan. 
Sebab industri ini menyerap buruh dengan skil rendah dan diupah murah. Tak lain 
dan tak bukan, sebab perempuan dinilai sebagai pencari nafkah nomor dua, maka 
golongan inilah yang memadati industri di tanah air.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2019 adalah tahun politik, dimana 
akan dilaksanakan pemilu (pemilihan umum) Presiden RI. Sedangkan tahun ini, 
telah ditetapkan sebagai momen pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 
Juni 2018. Kondisi tersebut akan berpotensi untuk menyeret kaum perempuan di 
berbagai sektor dalam dukung-mendukung calon dan berpotensi pula menimbulkan 
gesekan. Hal tersebut hanya dapat dihindari dengan kita terus memperluas 
edukasi-propaganda dan kampanye massa untuk membangkitkan, mengorganisasikan 
dan menggerakan kaum perempuan dan seluruh rakyat tertindas di Indonesia.

Satu hal lagi yang menjadi pelecut semangat untuk menggelorakan perjuangan 
menuju May Day tahun ini, yaitu 1 Mei 2018 juga merupakan momentum memasuki 
tahun ke-dua kongres pertama SERUNI yang di selenggarakan pada akhir bulan 
April 2017. Selain itu tahun ini juga merupakan peringatan 10 Tahun Front 
Perjuangan Rakyat (FPR) secara nasional dimana organisasi SERUNI telah 
mengambil bagian aktif sejak pendiriannya tahun 2008. Bagi SERUNI, 10 Tahun 
kiprah FPR sebagai aliansi multisektoral yang memiliki perspektif anti 
imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat tentu sangatlah istimewa. Di 
tengah konstelasi politik yang banyak menyeret gerakan dan mengkanalisasi 
banyak organisasi, justru FPR semakin menunjukan keteguhan dan persatuannya. 
Kini FPR telah  semakin meluas diberbagai kota di Indonesia. Hal inilah yang 
harus menjadi pemicu semangat juang kita untuk tetap dalam satu barisan dalam 
berjuang.
Mayday kali ini, Seruni akan mengkoordinasikan aksi dan kampanye di 21 ranting 
di 15 propinsi seluruh Indonesia. Menjadi keharusan bagi gerakan perempuan hari 
ini untuk turut serta menjadi bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional. 
Sebab tidak akan ada pembebasan sejati  bagi kaum perempuan, tanpa pembebasan 
bagi rakyat secara umum. 
Jayalah perjuangan massa!!

Kirim email ke