Bicara Politik di Masjid untuk Kesejahteraan Umat, Bukan KampanyeReporter: Tempo.coEditor: Juli HantoroSenin, 7 Mei 2018 10:05 WIB Ilustrasi pengeras suara masjid. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo ikut bicara soal adanya kabar larangan bicara politik di masjid. Dalam sebuah acara diskusi di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jumat 4 Mei 2018, lalu Gatot Nurmantyo menduga kabar larangan bicara politik di masjid hanyalah isu. "Itu kan isu, nggak ada larangannya kok, dan nggak mungkin pemerintah melarang masjid dipakai untuk bicara politik," ujar Gatot Nurmantyo. Isu ini sebelumnya mencuat setelah Amien Rais mengatakan politik harus disisipkan dalam acara keagamaan maupun pengajian. Hal itu disampaikannya dalam peringatan satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. “Ini dalam rangka ulang tahun ustazah peduli negeri, pengajian disisipkan politik itu harus,“ ujar Amien Rais lagi. Baca juga: Gatot Nurmantyo Bela Amien Rais soal Bicara Politik di Masjid Gatot Nurmantyo mengatakan isu larangan bicara politik di masjid jika ditiupkan oleh yang beragama Islam berarti dia masih kurang paham agama dan kalau non Islam sok tahu agama. “Ingat, hancurnya suatu negara kalau ulama sudah tidak membimbing umatnya lagi, Al-Quran sudah tidak pernah dibaca, dan masjid tidak ramai lagi,” ujar Gatot. Dalam dialog bertajuk Menjaga Perdamaian dan Kesatuan Bangsa Indonesia itu, Gatot menegaskan kalau politik adalah hal mulia untuk satu jalan mencapai kesejahteraan umat. Sehingga tak masalah jika masjid menjadi tempat membicarakan politik dengan catatan materinya bukan untuk adu domba atau menjelek-jelekkan yang lain. Ia pun merasa sakit hati jika dilarang berbicara politik di masjid. Berbagai reaksi langsung bermunculan dengan pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amiryah Tambunan mengatakan berbicara politik di dalam tempat ibadah diperbolehkan, tetapi ada batasannya. “Substansi politik untuk kesejahteraan umat dan bangsa boleh dilakukan kajian di masjid, tapi politik praktis yang tidak dibolehkan,” kata Amirsyah saat dihubungi, Ahad, 6 Mei 2018. Menurut dia, ada dua hal yang bisa dilihat jika seseorang melakukan politik praktis di tempat ibadah. Pertama, kata dia, dilakukan partai politik baik secara kelembagaan maupun perorangan untuk kepentingan mereka. Kedua, adalah melakukan politisasi agama sehingga agama dijadikan alat. Menurut Amirsyah, rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat berkampanye untuk kepentingan politik baik pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden. Namun, tempat ibadah mestinya syiar nilai-nilai agama yang menjadi landasan dalam mencegah kecurangan proses politik dalam pemilu, seperti praktik menghalalkan segara cara. “Tempat ibadah dijadikan arena politik praktis dilarang, itu jelas sudah ada di peraturan undang-undangnya.” Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas mengatakan masjid tidak bisa dijadikan tempat untuk berpolitik praktis. Soalnya, masjid merupakan sarana untuk mempersatukan umat, bukan menjadikan mereka berkubu. “Politik praktis jangan. Sebab semua berhak untuk masjid,” ujarnya. Pembahasan politik yang bisa dibicarakan adalah mengenai kebangsaan dan cara menyejahterakan umat. Misalnya, bagaimana kinerja lembaga negara dalam menyejahterakan rakyatnya, dan membangun infrastruktur seperti jembatan untuk menuju akses ke masjid. “Itu kan politik juga,” ujarnya. Selain itu, di dalam rumah ibadah juga masih bisa dibicarakan soal utang negara, tenaga kerja dan lainnya, asalkan tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung. “Bicara utang negara termasuk berbicara politik, tapi lihat tendensinya,” ujarnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany mengatakan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak perlu sakit hati, soal adanya isu dilarang bicara politik di masjid. “Saya yakin sebagai mantan pimpinan dari TNI yang melahirkan para pejuang penjaga NKRI, Pak Gatot sadar betul bahwa yang dilarang adalah bicara politik praktis yang pasti bersifat partisan. Jadi tidak perlu sampai sakit hati,” kata Tsamara melalui keterangan tertulis, Ahad, 6 Mei 2018. Baca juga: Wasekjen MUI Jelaskan Batasan Bicara Politik di Tempat Ibadah Gatot, kata dia, mesti bisa membedakan antara pembicaraan politik kebangsaan dan politik praktis. Menurut Tsamara pernyataan Gatot Nurmantyo soal pelarangan penggunaan masjid untuk politik yang membuatnya sakit hati, tidak tepat. Selain itu, Tsamara berharap rumah ibadah bisa menjadi wilayah yang steril dari ajang politik praktis. Rumah ibadah harus dijarikan tempat merajut kebersamaan dan harmoni. “Bayangkan jika politik praktis masuk ke sana. Ini akan membawa disharmoni bagi masyarakat kita yang memiliki beragam pilihan politik. Apakah kita mau seperti itu? Toh ada banyak tempat lain untuk berbicara politik praktis,” ujar Tsamara. IMAM HAMDI|PRIBADI WICAKSONO
