https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720204836-4-24718/tepatkah-surat-rini-untuk-
selamatkan-keuangan-pertamina
SHARE
Tepatkah Surat Rini untuk Selamatkan
Keuangan Pertamina?
News - Gustidha Budiartie & Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia 20 July
2018 20:54
SHARE
Tepatkah Surat Rini untuk Selamatkan Keuangan Pertamina? Foto: Arie Pratama
*Jakarta, CNBC Indonesia-* Surat persetujuan prinsip yang diteken
Menteri BUMN Rini Soemarno tanggal 29 Juni 2018, kini menjadi polemik.
Isi surat dinilai berpotensi melego aset-aset strategis PT Pertamina
(Persero), terutama yang ada di sektor hulu.
Dalam surat disebut 4 aksi korporasi untuk menyelematkan keuangan
perseroan.
Baca:
Polemik Menteri Rini Lepas Aset Pertamina di Tahun Politik
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720193044-4-24703/polemik-menteri-rini-lepas-aset-pertamina-di-tahun-politik>
Rinciannya adalah;
1. Share down aset aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas
pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan
tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan
mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain,
seperti akses ke aset hulu di negara lain.
2. Spin off bisnis RU Iv Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak
perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang
sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).
3. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM
umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop
4.Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan
secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal.
Baca:
Karyawan Pertamina: Menteri Rini Jangan Kau Jual Aset Negara!
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720092042-4-24502/karyawan-pertamina-menteri-rini-jangan-kau-jual-aset-negara>
Menteri Rini mengatakan 4 aksi korporasi tersebut adalah hal biasa untuk
sebuah perusahaan. " Pertamina itu kan asetnya banyak. Seperti yang saya
sampaikan di surat itu, bahwa kita memberikan fleksibilitas kepada
direksi Pertamina untuk melihat, untuk mungkin bisa menurunkan
kepemilikannya... Untuk kepentingan makin memperkuat neraca keuangan
Pertamina" kata Rini, semalam (19/7/2018).
Ada dua kata kunci dalam jawaban Rini di atas, menurunkan kepemilikan
dan memperkuat neraca keuangan Pertamina.
Menurunkan kepemilikan, lebih lanjut dijelaskan oleh Plt Dirut Pertamina
Nicke Widyawati, di sini artinya bukan menjual aset. Melainkan memberi
kesempatan untuk investor untuk mendapatkan hak partisipasi
(Participating Interest) di blok-blok migas yang dimiliki Pertamina.
"Blok itu semuanya terbuka untuk kita jual PI-nya. PI itu kan sama-sama
mensecure penjualan produk, yang beli men-secure pembelian produk, jadi
kemana saja bisa, tergantung itu kan B-to-B murni, kesepakatan ini
menarik untuk ini, gitu aja, biasa aja." kata dia.
Baca:
Didemo Ribuan Pegawai, Bos Pertamina Bantah Mau Jual Aset
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720131042-4-24604/didemo-ribuan-pegawai-bos-pertamina-bantah-mau-jual-aset>
Baiklah, menurunkan kepemilikan (istilah Rini) atau hanya menjual hak
partisipasi (istilah Nicke) ini seberapa efektifkah untuk menyelamatkan
keuangan Pertamina. Atau kembali pinjam istilah Menteri Rini, seberapa
efektif untuk menjaga neraca keuangan Pertamina?
*Sebab Neraca Keuangan Pertamina Bermasalah*
Mari masuk ke kata kunci kedua, neraca keuangan Pertamina. Mau tidak mau
memang harus diakui sedang bermasalah. Toh, ini juga sudah tercantum
dalam surat 29 Juni kemarin "Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk
Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan PT Pertamina (Persero).
Keuangan Pertamina yang bermasalah juga diakui oleh direksi. "Tekanan
jangka pendek ada, tapi kita juga dibantu pemerintah," kata Direktur
Keuangan Pertamina Arief Budiman.
VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito juga mengakui soal
kondisi ini, saat ditanya apakah masalah keuangan timbul karena
menanggung 'subsidi' bensin premium. Adiatma tidak menampik, "Yang saya
tahu, memang kemarin sedang dibicarakan oleh 3 Kementerian. BUMN,
Keuangan, dan ESDM terkait subsidi ini. "
Ia juga mengatakan bahwa laba Pertamina memang menurun. "Tapi pasti
nanti akan dibantu pemerintah, karena Pertamina milik negara."
Informasi yang didapat CNBC Indonesia dari pemangku kepentingan di
sektor migas, Pertamina tak hanya tergerus labanya tetapi merugi hingga
US$ 1,2 miliar atau setara Rp 17,4 triliun hingga Juli 2018 akibat beban
distribusi BBM. Tapi ini dibantah oleh Direktur Keuangan Pertamina Arief
Budiman, "Kami belum finalisasi tapi angka itu tidak benar," katanya.
Menengok lagi ke belakang, tepatnya April lalu, jajaran direksi
Pertamina di hadapan Komisi VII DPR RI blak-blakan bilang rugi hingga Rp
5,5 triliun untuk distribusi premium dan solar subsidi sepanjang
Januari-Februari 2018. Kerugian ini dinilai bakal lebih besar dengan
ditahannya harga bensin premium dan solar hingga 2019 nanti.
Untuk bensin solar misalnya, sampai saat ini subsidi yang dikucurkan
pemerintah hanya sebesar Rp 500 per liter. Dengan kondisi harga minyak
yang hampir menyentuh US$ 70 per barel, Pertamina bisa menambal sampai
Rp 1.920 per liter. Sehingga total kerugian yang ditanggung Pertamina
akibat solar mencapai Rp 4,3 triliun. Itu hanya dari Januari ke Februari
2018.
Masih berdasar data RDP Komisi VII waktu itu, untuk bensin premium,
setidaknya Pertamina menanggung 'subsidi' sendiri Rp 1.144 per liternya
dan merugi sebesar Rp 1 triliun. Ini karena harga premium ditahan, tapi
pemerintah tidak beri subsidi, sehingga jadi ditanggung Pertamina.
Besarnya kerugian akibat BBM, sebenarnya bisa dilihat dari kondisi
keuangan negara yang juga ngos-ngosan akibat subsidi yang membengkak.
Dari target Rp 48 triliun, Menteri Keuangan memperkirakan subsidi BBM
bisa menyentuh Rp 103 triliun di akhir tahun.
Baca:
Rini Teken Surat Penjualan Aset, Keuangan Pertamina Berdarah?
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180718144259-4-24177/rini-teken-surat-penjualan-aset-keuangan-pertamina-berdarah>
*Tepatkah Sharedown Atasi Masalah Neraca Keuangan Pertamina?*
Pendiri Reforminer Pri Agung Rakhmanto menilai upaya sharedown untuk
menyelamatkan keuangan Pertamina ibarat obat yang keliru.
Pri mengingatkan beban Pertamina saat ini lebih di sektor hilir, seperti
distribusi BBM. Sementara dengan sharedown, itu butuh waktu. "Baik untuk
mendapatkan pembeli dengan harga yang bagus maupun mekanisme eksekusinya
sendiri. Share down berarti juga mengurangi potensi penerimaan Pertamina
ke depan," kata dia.
Solusinya,lanjut Pri, mestinya memang dari pemerintah yakni terkait
kebijakan subsidi BBM. "Beban subsidi itu porsi APBN. Tidak pada
tempatnya ditanggung Pertamina ataupun badan usaha yg lain."
Ia juga mengingatkan selama kebijakan pemerintah menahan harga BBM
diteruskan, tak hanya sisi hilir Pertamina saja yang terdampak tapi juga
bisa merembet ke hulu. Beban di hilir, bisa membatasi dana Pertamina
untuk ekspansi bisnisnya di hulu. "Hulu tidak perlu disharedown kalau
konsolidasi keuangan korporasi kuat, Jangan dibolak-balik logikanya. Di
satu sisi kita euforia dalam hal divestasi Freeport. Di sisi lain kita
mau share down sesuatu yang sudah jadi milik kita?" kritiknya.
Baca:
Inilah Tuntutan Karyawan Pertamina ke Menteri Rini Soemarno
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720201541-16-24707/inilah-tuntutan-karyawan-pertamina-ke-menteri-rini-soemarno>
**(gus)**
TOPIK
Kupas Habis Surat Rini untuk Pertamina
Ikuti Perkembangannya di Sini >
<https://www.cnbcindonesia.com/news/topik/kupas-habis-surat-rini-untuk-pertamina-1652/all>
TAG: rini soemarno <https://www.cnbcindonesia.com/tag/rini-soemarno>
pertamina <https://www.cnbcindonesia.com/tag/pertamina> surat rini
<https://www.cnbcindonesia.com/tag/surat-rini>