https://tirto.id/pembatalan-jambore-nasional-reuni-212-cara-jegal-prabowo-sandiaga-dapj
Pembatalan Jambore Nasional Reuni
212 Cara Jegal Prabowo-Sandiaga?
Calon Presiden Joko Widodo (kanan) dan Prabowo Subianto (kiri) berjabat
tangan usai pengundian nomor urut Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Jumat
(21/9). Pasangan calon Presiden dan Wapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin
mendapatkan nomor urut 01, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat
nomor urut 02. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/18
<https://tirto.id/pembatalan-jambore-nasional-reuni-212-cara-jegal-prabowo-sandiaga-dapj>
Calon Presiden Joko Widodo (kanan) dan Prabowo Subianto
(kiri) berjabat tangan usai pengundian nomor urut Pemilu
Presiden 2019 di Jakarta, Jumat (21/9). Pasangan calon
Presiden dan Wapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan
nomor urut 01, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat
nomor urut 02. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/18
Oleh: Felix Nathaniel - 24 November 2018
Dibaca Normal 2 menit
/Jumat 15 Mei 2015 Buperta Cibubur pernah dijadikan tempat Jambore
Nasional Relawan Jokowi. Tapi sekarang izin Jambore Nasional Reuni 212
tak dibolehkan. Ada apa?/
tirto.id <https://tirto.id/> - Jambore Nasional Relawan (JNR) 212 yang
rencananya akan digelar 30 November hingga 1 Desember 2018 di Bumi
Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Pramuka Cibubur, Jakarta Timur
batal terlaksana. Achmad Mardiyanto selaku kepala Buperta mencabut izin
secara sepihak lewat surat yang ia layangkan ke panitia JNR 212. Ia
beralasan pencabutan izin JNR 212 karena arahan dari Ketua Kwartir
Nasional (Kwarnas) Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Selain itu
pengurus Buperta Pramuka Cibubur juga tidak ingin ada acara yang
berhubungan dengan Pemilu 2019.
"Buperta bersikap netral dan tidak berpihak pada siapapun dalam kondisi
pilpres, pileg, dan pemilihan DPD," tulis Mardiyanto di dalam surat
tertanggal 22 November 2018 itu.
Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan membenarkan
alasan pencabutan izin tersebut. Menurutnya, Waseso ingin mengembalikan
marwah bumi perkemahan sebagai organisasi pendidikan yang terlepas dari
politik praktis.
“Sebagaimana ditugaskan UU Nomor 12 Tahun 2010,” kata Berthold saat
dihubungi reporter /Tirto/.
Kegiatan JNR 212 dikelola oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dibina
Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Selain Rizieq,
pengurus PA 212 lainnya ialah orang-orang yang punya rekam jejak kritis
kepada pemerintah. Seperti: Slamet Maarif, Eggi Sudjana, Fahira Idris,
hingga Amien Rais. Mereka juga masuk dalam struktur Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Baca juga:
* Ada Budi Waseso & BIN di Balik Gagalnya Jambore Nasional Reuni 212
<https://tirto.id/ada-budi-waseso-bin-di-balik-gagalnya-jambore-nasional-reuni-212-dapY>
Tujuan JNR 212 ialah, pelatihan relawan Prabowo-Sandiaga. Rencananya
acara akan dihadiri sekitar 2500 peserta dari 26 provinsi. Hal tersebut
tercantum dalam surat yang dikirimkan Ketua Pelaksana JNR 212 Wahidin
kepada Buperta Ciracas. Di struktur pengurus PA 212 Wahidin menjabat
sebagai adalah Wakil Sekretaris 1.
JNR 212 juga dipersiapkan untuk pemanasan agenda Aksi Reuni Akbar 212
yang akan digelar di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2018. Berdasarkan
dokumen rincian agenda yang kami terima, usai JNR 212, para peserta
langsung diarahkan untuk /long march /menuju Monas.
Ketua Pelaksana JNR 212, Wahidin kecewa atas pencabutan izin JNR 212. Ia
menuding ada campur tangan dari luar pengelola Buperta dalam perkara
ini. “Ada intervensi dari atas [pemerintah] memang,” keluhnya saat
dihubungi reporter/Tirto/, Jumat (23/11/2018).
Wahidin pun menjelaskan, sudah mempersiapkan laporan ke Bawaslu terkait
agenda JNR 212 yang mengandung unsur kampanye. “Kami tahu aturan,”
lanjutnya.
“Mabes Polri, Polda Metro, Kapolres, bahkan Kapolsek sudah kami surati,
tanda bukti terimanya kami ada. Secara legalitas sudah selesai.”
Prabowo-Sandiaga Dijegal Jokowi?
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean menganggap
pembatalan izin JNR 212 merupakan tindakan yang tidak adil. Dia menduga
ada intervensi ke Buperta Cibubur. Sebab sebelumnya izin sudah diberikan.
“Hampir semua lembaga negara itu terlihat memihak ya. Kalaupun ada yang
begitu kami tersenyum saja melihat Koalisi Adil Makmur ini dijegal,
dibatasi,” kata Ferdinand kepada reporter /Tirto./
Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, JNR 212 merupakan acara
penting yang bisa membuat relawan solid untuk mendongrak elektabilitas
Prabowo-Sandiaga. Sebab ada materi bagi para peserta terkait strategi
berkampanye.
Baca juga:
* Mengapa Ada BIN, BAIS, & Polri Jelang Pembatalan Jambore Reuni 212?
<https://tirto.id/mengapa-ada-bin-bais-polri-jelang-pembatalan-jambore-reuni-212-dapV>
Selain itu kegiatan ini juga bisa memperkuat aksi Reuni Akbar 212 di
Monas. “Justru kalau begini kita melihat itu [pembatalan izin] bagian
ketidaknetralan dan merugikan langkah gerakan koalisi Prabowo-Sandi,”
tegasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto
Kristiyanto geram dengan tudingan Ferdinand. Dia menegaskan tak pernah
ada intervensi kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi. Tuduhan itu
menurut Hasto mirip kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Saat itu kubu
Prabowo-Sandiaga ramai-ramai menuding Ratna dianiaya oleh lawan politik,
tapi belakangan diketahui justru mereka sendiri yang salah tuding.
"Sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu daripada pak Prabowo
dah terlanjur menyalahkan Pak Jokowi ternyata ada kebohongan Ratna
Sarumpaet. Kalau gitu kan malu harus meminta maaf kepada rakyat," kata
Hasto saat ditanya reporter /Tirto /di daerah Jakarta Pusat.
Sebelumnya Relawan Jokowi Pakai Buperta
Jambore Nasional Relawan Jokowi
<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/15/jambore-nasional-relawan-jokowi-bebas-dari-dana-cukong>pernah
digelar di Buperta Pramuka Cibubur pada, Jumat (15/5/2015). Bahkan
Jokowi hadir
<https://nasional.sindonews.com/read/1001839/12/alasan-jokowi-hadir-di-jambore-relawan-1431767844>
dalam acara yang dilaksanakan sekitar tujuh bulan usai dirinya dilantik
sebagai presiden itu.
Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan mengakui
kegiatan yang digelar relawan Jokowi itu salah. Maka dari itu menurutnya
Budi Waseso ingin mengubahnya.
“Kami selalu akan bersikap netral dan kami tidak akan kembali lagi untuk
memberikan kegiatan politik praktis dilakukan di perkemahan yang buat
ladang pendidikan. Untuk partai apapun tetap seperti itu,” tegasnya
kepada reporter /Tirto/.
Baca juga:
* Budi Waseso Sebut Dirinya Direstui Jokowi Jadi Calon Ketua Pramuka
<https://tirto.id/budi-waseso-sebut-dirinya-direstui-jokowi-jadi-calon-ketua-pramuka-c18P>
Mantan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault, tak terima jika pada zaman
kepemimpinannya Buperta Pramuka Cibubur sering dipakai kegiatan berbau
politik praktis.
“Enggak berpolitik lah itu. Dulu kan ada kemah ini, kemah itu, selama
tidak anti Pancasila kan enggak apa-apa,” kata Adhyaksa kepada
reporter/Tirto/.
Adhyaksa mengakui jika Kwarnas Pramuka tidak boleh terlibat dalam
politik praktis. Namun menurutnya memberi izin kegiatan berbau politik
praktis di Buperta Pramuka Cibubur, bukan berarti institusinya
menyetujui isi acara tersebut.
“Dulu semuanya yang penting dia bayar, tertib, enggak ada masalah,” katanya.
Baca juga artikel terkait REUNI 212
<https://tirto.id/q/reuni-212-jZS?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
<https://tirto.id/author/felix?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Pembatalan Jambore Nasional 212 dianggap upaya pemerintah menjegal
Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.
