/http://mediaindonesia.com/read/detail/213560-jk-tak-hanya-indonesia-yang-berutang
/
//
/*JK: Tak Hanya Indonesia yang Berutang*/
Penulis: *Antara* Pada: Selasa, 29 Jan 2019, 16:04 WIB Ekonomi
<http://mediaindonesia.com/ekonomi>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/213560-jk-tak-hanya-indonesia-yang-berutang>
<http://twitter.com/home/?status=JK: Tak Hanya Indonesia yang Berutang
http://mediaindonesia.com/read/detail/213560-jk-tak-hanya-indonesia-yang-berutang
via @mediaindonesia>
JK: Tak Hanya Indonesia yang Berutang
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/01/290714f75da729026a1aab42be690dab.jpg>
/MI/RAMDANI/
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan utang merupakan hal yang wajar
dilakukan oleh negara berkembang untuk mempercepat pembangunan, karena
belum memiliki penerimaan besar untuk itu.
"Saya katakan bahwa suatu negara untuk berkembang lebih cepat harus
membangun masa depannya, yang tentu belum ada penerimaannya. Jadi
artinya berutang, di negara-negara apa saja begitu," kata Wapres JK
kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/1).
*Baca juga: *Prabowo Diminta Berkaca Sebelum Bicara Utang
<http://mediaindonesia.com/read/detail/213457-prabowo-diminta-berkaca-sebelum-bicara-utang>
Dia mencontohkan, Amerika Serikat berutang dalam bentuk mencetak uang,
serta Jepang yang berutang pada lembaga keuangan atau lembaga pensiun di
negaranya. "Di negara-negara apa saja, Jepang bersaing utang ke lembaga
pensiun atau lembaga apa di negaranya, Amerika berutang dengan cara
mencetak uang," katanya.
Kondisi di Indonesia, lanjut JK, memang belum seperti Jepang yang
memiliki lembaga pengelola keuangan untuk digunakan modal pembangunan.
Namun, Pemerintah saat ini mulai merintis lembaga-lembaga serupa yang
keuntungannya bisa digunakan untuk investasi. "Kita (Indonesia) tentu
tidak banyak (punya lembaga pinjaman), ada juga lembaga-lembaga kita
tapi tidak besar seperti BPJS kita itu, kan bisa dipakai untuk penanaman
modal dan sebagainya," katanya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah
hingga akhir Desember 2018 mencapai 29,98 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB) atau setara Rp4.418,3 triliun.
*Baca juga: *Soal Utang Indonesia, JK: Yang Penting Sanggup Bayar
<http://mediaindonesia.com/read/detail/213548-soal-utang-indonesia-jk-yang-penting-sanggup-bayar>
Realisasi total utang pemerintah Rp4.418,3 triliun itu berasal dari
penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp3.612,69 triliun dan pinjaman
Rp805,62 triliun.
Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto menuding Menteri Keuangan
era Jokowi-JK, Sri Mulyani, merupakan pemimpin sebuah lembaga pencetak
utang bagi Indonesia. Prabowo menilai kebijakan Pemerintah saat ini
terlalu longgar dalam meminjam uang kepada negara dan lembaga asing,
sehingga dianggap membebani kas negara. (Ant/OL-6)
