Koreksi. Sory pada kalimat kireiman yl kurang satu kata: tidak. Yang benar kalimatnya berbunyi sbb.: Loh ini anjuran baru yah. Artinya " ... jangan pilih yang paling tidak jelek" (capres 01) lagi toh? Pelan-pelan mau golput apa? Atau sekedar melanjutkan berita saja. Yah, jangan grusa-grusu. Hehehe.
Beginn der weitergeleiteten Nachricht: Datum: Sun, 10 Feb 2019 12:18:11 +0100 Von: "'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> An: "ChanCT sa...@netvigator.com [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com> Cc: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>, Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com>, nasional-l...@yahoogroups.com Betreff: [GELORA45] Re: [nasional-list] Pers jangan lelah kritik pemerintah Loh ini anjuran baru yah. Artinya jangan pilih yang paling jelek (capres 01) lagi toh? Pelan-pelan mau golput apa? Atau sekedar melanjutkan berita saja. Yah, jangan grusa-grusu. Hehehe. Am Sun, 10 Feb 2019 09:52:17 +0800 schrieb "ChanCT sa...@netvigator.com [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com>: > Pers jangan lelah kritik pemerintah > > Sabtu, 9 Februari 2019 23:24 WIB > > Pers jangan lelah kritik pemerintah > > Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) bersama Ketua Umum > PWI Pusat Atal Sembiring Depari (kanan), Direktur Utama BNI Achmad > Baiquni (ketiga kanan), dan Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis > Apik Wijayanto (kanan) saling menyapa sebelum penandatangan nota > kesepahaman (MoU) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), di > Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru) > > Jayapura (ANTARA News) - Pers di Papua dan Papua Barat jangan lelah > kritik pemerintah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan > masyarakat. > > Ketua Indonesian Journalist Network atau Jaringan Jurnalis Indonesia > Provinsi Papua dan Papua Barat, Roberth RI Vanwi, di Jayapura, Sabtu, > menanggapi Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2019. > > Menurut dia, sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab, > pemerintah sudah seharusnya menerbitkan kebijakan yang berpihak > kepada masyarakat. > > Karena ada oknum di pemerintah justru menyimpangkan kepercayaan > masyarakat dengan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). > > "Dengan kondisi tersebut, pengawasan terhadap pemerintah perlu > dilakukan termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena peran > tersebut dapat diemban pers," katanya. > > Apalagi sebagai lembaga sosial, pers menghubungkan pemerintah dengan > masyarakat dan sebaliknya. Hal itu dilakukan dengan memberikan > informasi kepada masyarakat, terkait rencana maupun realisasi > kebijakan pemerintah yang pasti berhubungan dengan kepentingan > masyarakat. > > Pers juga bisa menyampaikan usul maupun respon masyarakat terhadap > kebijakan pemerintah. > > Peran pers dilakukan melalui pemberitaan menggunakan wadah media > massa, baik cetak, elektronik maupun siber. > > "Pengawasan perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan tanggung > jawab pemerintah. Selain itu, pengawasan berfungsi menyelaraskan > kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat," katanya. > > Sebab meskipun bertujuan bagi kepentingan masyarakat, kata dia, > kebijakan pemerintah kerap tidak sesuai dengan keperluan masyarakat. > > "Dalam teori pers, tanggung jawab sosial, peran pengawasan yang > dilakukan pers menjadikannya sebagai pilar keempat dalam pemisahan > kekuasaan setelah legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif > (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengadil pelanggar > undang-undang)," katanya. > > Peran pengawasan tersebut menjadikan pers dikenal sebagai anjing > penjaga (watchdog) kekuasaan.Sebagai anjing penjaga, pers > menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat. > > "Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam bukunya The Elements of > Journalism menyatakan, jurnalis selaku ujung tombak pers harus loyal > terhadap masyarakat atau mementingkan kepentingan publik. Alasannya > sederhana, hasil pengawasan terhadap kekuasaan yang dilakukan pers > pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat," katanya. > > "Pers juga harus independen, apalagi terhadap kekuasaan yang menjadi > objek pengawasan," katanya. > > Sikap independen akan menjadikan pers berdiri tegak menyampaikan > kebenaran. Selain independen, pers juga harus bersikap kritis untuk > bisa mengabarkan kebenaran. > > Pers yang berpihak pada kepentingan kekuasaan bisa dipastikan tidak > akan memiliki sikap kritis. Bahkan, pers tersebut cenderung hanya > akan menjadi corong pemerintah. > > Melalui sikap independen dan kritis, pers diharapkan mampu mengawal > kebijakan pemerintah supaya membela kepentingan masyarakat. Sehingga, > tujuan negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dapat segera > terwujud, kata Roberth.* > > > *Baca juga:Pers jadi penopang keberhasilan pembangunan > <https://www.antaranews.com/berita/796521/pers-jadi-penopang-keberhasilan-pembangunan> > > Baca juga:Menteri PUPR terima Golden Award SIWO PWI 2019 > <https://www.antaranews.com/berita/796479/menteri-pupr-terima-golden-award-siwo-pwi-2019>* > > Pewarta:Alfian Rumagit > Editor: Erafzon Saptiyulda AS > > > > --- > 此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。 > http://www.avg.com
|
Loh ini anjuran baru yah. Artinya jangan pilih yang paling jelek |
