*Apakah sebelumnya Jokowi pro reformasi atau turut dalam gerakan reformasi melawan rezim militer Soeharto* *dan oleh karena itu bisa dibilang menghianati reformasi?*
On Sun, Feb 10, 2019 at 12:55 AM ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45] < GELORA45@yahoogroups.com> wrote: > > > Bagaimana Jokowi Khianati Reformasi dengan Hidupkan Dwifungsi ABRI > > Reporter: Dieqy Hasbi Widhana > <https://tirto.id/author/dieqyhasbi?utm_source=internal&utm_medium=topauthor> > > 07 Februari 2019 > > View non-AMP version at tirto.id > <https://tirto.id/bagaimana-jokowi-khianati-reformasi-dengan-hidupkan-dwifungsi-abri-dgaf> > [image: Bagaimana Jokowi Khianati Reformasi dengan Hidupkan Dwifungsi ABRI] > Pada > Era Joko Widodo, tentara banyak dilibatkan untuk urusan sipil, dari > mencetak sawah, agen antihoaks, hingga fasilitator pascabencana. > > > tirto.id - "Cabut dwi-fungsi ABRI!" adalah salah satu slogan yang paling > banyak dikumandangkan di jalanan oleh para pemuda-mahasiswa sebelum > Soeharto jatuh hingga periode awal reformasi. Itu adalah satu dari beberapa > amanat gerakan reformasi, yang, sayangnya, belum betul-betul terealisasikan > meski presiden telah berganti berkali-kali. > > Alih-alih mengembalikan tentara ke barak, yang terjadi justru sebaliknya: > pimpinan sipil, termasuk Joko Widodo, malah secara sadar menarik kembali > mereka ke tengah-tengah kita. Upaya ini terjadi di tengah seringnya Jokowi > bicara soal netralitas aparat. Ia mengatakan soal netralitas ini, misalnya, > saat memberikan pengarahan kepada ribuan babinsa > <https://www.antaranews.com/berita/731087/presiden-jokowi-ingatkan-tni-polri-jaga-netralitas> > di Balai Prajurit di Makassar, 29 Juli tahun lalu. > > Gagasan utama dwifungsi adalah keikutsertaan angkatan perang dalam > politik. Konseptornya adalah Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution ketika > menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution memperkenalkan konsep "jalan > tengah" yang jadi embrio dwifungsi. Jalan tengah membuka jalan bagi militer > untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil atas nama "stabilitas > nasional" di kemudian hari. > > Jika pengertian soal dwifungsi ini yang dipegang, maka kita bisa menyebut > beberapa kasus yang mengindikasikan kembalinya dwifungsi itu di era Jokowi. > Kita juga bisa menyebut beberapa harapan Jokowi ke tentara yang sebetulnya > sama sekali di luar tugas utama mereka—berperang dan menjaga teritori > negara. > > Beberapa contoh adalah pelibatan tentara dalam proyek swasembada beras > hingga menertibkan demo dan mogok buruh. > > Pelibatan tentara untuk 'mencetak sawah > <https://tirto.id/modus-tni-membantu-petani-ctiU>' dilakukan dengan dasar > perjanjian kerja sama antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan > Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo pada Januari 2015. Sementara pelibatan > tentara menertibkan demo/mogok > <https://tirto.id/mou-tni-polri-soal-kamtibmas-membikin-tni-seperti-di-era-orba-cEdn>adalah > berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan TNI pada awal tahun 2018. > > Yang paling baru, keinginan Jokowi untuk mengatasi masalah perwira > *nonjob* di internal TNI dengan menciptakan 60 pos baru. Rencana ini > kemudian diterjemahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, salah satunya > dengan mendistribusikan para perwira itu ke kementerian. Hadi bahkan > mewacanakan penempatan ini diatur dan dimasukan dalam revisi UU TNI. > Baca juga: > > - Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara > <https://tirto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka-politik-tentara-cC1R> > > Usulan ini dianggap masalah lantaran mengkhianati agenda reformasi. "Itu > jelas masalah. Kita harus ingat UU TNI sebagai pedoman jelas mengatur > batasan bagi TNI untuk beraktivitas di luar tugas pokoknya. Pemerintah > harus hati-hati jika merevisi UU TNI melawan semangat reformasi karena itu > akan sangat mengecewakan," kata peneliti militer dari Institute for > Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada reporter > *Tirto, *Kamis (7/2/2019). > > Pun demikian dengan pengamat militer sekaligus dosen FISIP UPN Veteran > Jakarta, Beni Sukardis. Beni bilang, wacana ini seperti seperti langkah > mundur. "Itu, kan, kembali ke dwifungsi ABRI. Kurang tepat kalau dia > [TNI] masuk ke dalam lembaga-lembaga sipil lagi," katanya. > > Agar dapat menempatkan para perwira itu, UU TNI mesti direvisi. Bagi > Direktur Imparsial Al Araf, jika aturan itu jadi diubah demi memuluskan > langkah menyerap tentara di instansi sipil, nama Jokowi sebagai presiden > sipil dan bukan bagian dari Orde Baru akan tercoreng. > > "Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran reformasi TNI," > katanya, juga kemarin. > Jadi 'Humas' Presiden Hingga Fasilitator BNPB > > Selain (akan) terlibat dalam pelbagai urusan sipil, tentara era Jokowi > juga dipergunakan layaknya humas > <https://tirto.id/tni-itu-alat-pertahanan-negara-bukan-humas-presiden-cUtn> > . > > Ini terlihat, misalnya, ketika Jokowi meminta tentara terlibat > mensosialisasikan program dan kerja pemerintah. Permintaan ini disampaikan > saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah > Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, > 23 Agustus 2018. > > "Yang berkaitan dengan program-program pemerintah... yang telah banyak > kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan," > kata Jokowi. > Baca juga: > > - Abdul Haris Nasution Si Penggagas Dwifungsi ABRI > <https://tirto.id/abdul-haris-nasution-si-penggagas-dwifungsi-abri-cv3x> > > Ia juga meminta para babinsa—struktur terendah di tentara—membantunya > menangkal hoaks PKI. Para babinsa diminta menjelaskan ke masyarakat kalau > dia sama sekali tak punya kaitan dengan partai yang telah dilarang sejak > 1966 itu. Yang terbaru, rencana pelibatan 5.000 babinsa > <https://tirto.id/5000-babinsa-ditolak-jadi-fasilitator-bnpb-tahap-pasca-bencana-df43> > sebagai fasilitator BNPB tahap pascabencana. > > Bagi Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, apa yang dilakukan Jokowi > adalah bentuk* abuse of power:* memerintahkan aktor keamanan di luar > tugas pokoknya. Ghufron menganggap Jokowi telah melanggar regulasi yang > sudah ada sebab kondisi objektif yang mendukung pelibatan TNI belum ada. > > "Enggak bisa sekonyong-konyong pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi > mendorong pelibatan tentara di luar tugas pokoknya," katanya. > > Mabes TNI membantah tengah berupaya kembali ke dwifungsi—posisi yang jelas > menguntungkan mereka. Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan > sejarah dwifungsi telah selesai ketika Soeharto jatuh pada 1998 lalu. > > "Saat reformasi kami mengalami transformasi. Jadi kalau kembali ke sana > [dwifungsi] kami bingung caranya bagaimana," katanya, Rabu (6/2/2019) > kemarin. > > Baca juga artikel terkait DWIFUNGSI TNI > <https://tirto.id/q/dwifungsi-tni-i63?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowkeyword> > atau tulisan menarik lainnya Rio Apinino > <https://tirto.id/author/rioapinino?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor> > *(tirto.id <http://tirto.id> - rio/tii)* > > Reporter: Dieqy Hasbi Widhana > Penulis: Rio Apinino > Editor: Mufti Sholih > > > ------------------------------ > [image: AVG 標誌] <http://www.avg.com/internet-security> > > 這封電子郵件是由 AVG 反病毒軟體進行病毒檢測。 > www.avg.com <http://www.avg.com/internet-security> > > > <#m_2552811958374565359_m_-7189092487078469788_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> > > >
