Dalam pengertian saya, Jokowi lebih 20 th yl. mungkin saja tidak
terlibat langsung dalam gerakan reformasi/demokrasi '98 menggulingkan
Suharto, tapi setelah menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI dan Presiden
RI, sudah seharusnya meneruskan semangat reformasi/demokrasi yg sedang
bergulit itu, ... diantaranya mencabut Dwifungsi ABRI dimasa Orba itu!
Setelah Gus Dur dengan berani dan berhasil cabut Dwifungsi ABRI, jangan
dihidupkan kembali Dwifungsi ABRI itu!
Sunny ambon 於 11/2/2019 1:48 寫道:
*Apakah sebelumnya Jokowi pro reformasi atau turut dalam gerakan
reformasi melawan rezim militer Soeharto*
*dan oleh karena itu bisa dibilang menghianati reformasi?*
On Sun, Feb 10, 2019 at 12:55 AM ChanCT sa...@netvigator.com
<mailto:sa...@netvigator.com> [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com>> wrote:
Bagaimana Jokowi Khianati Reformasi dengan Hidupkan Dwifungsi ABRI
Reporter:Dieqy Hasbi Widhana
<https://tirto.id/author/dieqyhasbi?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
07 Februari 2019
View non-AMP version at tirto.id
<https://tirto.id/bagaimana-jokowi-khianati-reformasi-dengan-hidupkan-dwifungsi-abri-dgaf>
Bagaimana Jokowi Khianati Reformasi dengan Hidupkan Dwifungsi ABRI
Pada Era Joko Widodo, tentara banyak dilibatkan untuk urusan
sipil, dari mencetak sawah, agen antihoaks, hingga fasilitator
pascabencana.
tirto.id <https://tirto.id/>- "Cabut dwi-fungsi ABRI!" adalah
salah satu slogan yang paling banyak dikumandangkan di jalanan
oleh para pemuda-mahasiswa sebelum Soeharto jatuh hingga periode
awal reformasi. Itu adalah satu dari beberapa amanat gerakan
reformasi, yang, sayangnya, belum betul-betul terealisasikan meski
presiden telah berganti berkali-kali.
Alih-alih mengembalikan tentara ke barak, yang terjadi justru
sebaliknya: pimpinan sipil, termasuk Joko Widodo, malah secara
sadar menarik kembali mereka ke tengah-tengah kita. Upaya ini
terjadi di tengah seringnya Jokowi bicara soal netralitas aparat.
Ia mengatakan soal netralitas ini, misalnya, saatmemberikan
pengarahan kepada ribuan babinsa
<https://www.antaranews.com/berita/731087/presiden-jokowi-ingatkan-tni-polri-jaga-netralitas>di
Balai Prajurit di Makassar, 29 Juli tahun lalu.
Gagasan utama dwifungsi adalah keikutsertaan angkatan perang dalam
politik. Konseptornya adalah Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution
ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution
memperkenalkan konsep "jalan tengah" yang jadi embrio dwifungsi.
Jalan tengah membuka jalan bagi militer untuk berpolitik, bahkan
mencampuri urusan sipil atas nama "stabilitas nasional" di
kemudian hari.
Jika pengertian soal dwifungsi ini yang dipegang, maka kita bisa
menyebut beberapa kasus yang mengindikasikan kembalinya dwifungsi
itu di era Jokowi. Kita juga bisa menyebut beberapa harapan Jokowi
ke tentara yang sebetulnya sama sekali di luar tugas utama
mereka—berperang dan menjaga teritori negara.
Beberapa contoh adalah pelibatan tentara dalam proyek swasembada
beras hingga menertibkan demo dan mogok buruh.
Pelibatan tentara untuk 'mencetak sawah
<https://tirto.id/modus-tni-membantu-petani-ctiU>' dilakukan
dengan dasar perjanjian kerja sama antara Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman dan Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo pada Januari
2015. Sementarapelibatan tentara menertibkan demo/mogok
<https://tirto.id/mou-tni-polri-soal-kamtibmas-membikin-tni-seperti-di-era-orba-cEdn>adalah
berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan TNI pada awal tahun
2018.
Yang paling baru, keinginan Jokowi untuk mengatasi masalah
perwira/nonjob/di internal TNI dengan menciptakan 60 pos baru.
Rencana ini kemudian diterjemahkan Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto, salah satunya dengan mendistribusikan para perwira itu
ke kementerian. Hadi bahkan mewacanakan penempatan ini diatur dan
dimasukan dalam revisi UU TNI.
Baca juga:
* Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara
<https://tirto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka-politik-tentara-cC1R>
Usulan ini dianggap masalah lantaran mengkhianati agenda
reformasi. "Itu jelas masalah. Kita harus ingat UU TNI sebagai
pedoman jelas mengatur batasan bagi TNI untuk beraktivitas di luar
tugas pokoknya. Pemerintah harus hati-hati jika merevisi UU TNI
melawan semangat reformasi karena itu akan sangat mengecewakan,"
kata peneliti militer dari Institute for Security and Strategic
Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada reporter/Tirto,/Kamis (7/2/2019).
Pun demikian dengan pengamat militer sekaligus dosen FISIP UPN
Veteran Jakarta, Beni Sukardis. Beni bilang, wacana ini seperti
seperti langkah mundur. "Itu, kan, kembali ke dwifungsi ABRI.
Kurang tepat kalau dia [TNI] masuk ke dalam lembaga-lembaga sipil
lagi," katanya.
Agar dapat menempatkan para perwira itu, UU TNI mesti direvisi.
Bagi Direktur Imparsial Al Araf, jika aturan itu jadi diubah demi
memuluskan langkah menyerap tentara di instansi sipil, nama Jokowi
sebagai presiden sipil dan bukan bagian dari Orde Baru akan tercoreng.
"Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran
reformasi TNI," katanya, juga kemarin.
Jadi 'Humas' Presiden Hingga Fasilitator BNPB
Selain (akan) terlibat dalam pelbagai urusan sipil, tentara era
Jokowi juga dipergunakanlayaknya humas
<https://tirto.id/tni-itu-alat-pertahanan-negara-bukan-humas-presiden-cUtn>.
Ini terlihat, misalnya, ketika Jokowi meminta tentara terlibat
mensosialisasikan program dan kerja pemerintah. Permintaan ini
disampaikan saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan
Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri
di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.
"Yang berkaitan dengan program-program pemerintah... yang telah
banyak kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut
mensosialisasikan," kata Jokowi.
Baca juga:
* Abdul Haris Nasution Si Penggagas Dwifungsi ABRI
<https://tirto.id/abdul-haris-nasution-si-penggagas-dwifungsi-abri-cv3x>
Ia juga meminta para babinsa—struktur terendah di
tentara—membantunya menangkal hoaks PKI. Para babinsa diminta
menjelaskan ke masyarakat kalau dia sama sekali tak punya kaitan
dengan partai yang telah dilarang sejak 1966 itu. Yang terbaru,
rencana pelibatan5.000 babinsa
<https://tirto.id/5000-babinsa-ditolak-jadi-fasilitator-bnpb-tahap-pasca-bencana-df43>sebagai
fasilitator BNPB tahap pascabencana.
Bagi Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, apa yang dilakukan
Jokowi adalah bentuk/abuse of power:/memerintahkan aktor keamanan
di luar tugas pokoknya. Ghufron menganggap Jokowi telah melanggar
regulasi yang sudah ada sebab kondisi objektif yang mendukung
pelibatan TNI belum ada.
"Enggak bisa sekonyong-konyong pemerintah dalam hal ini Presiden
Jokowi mendorong pelibatan tentara di luar tugas pokoknya," katanya.
Mabes TNI membantah tengah berupaya kembali ke dwifungsi—posisi
yang jelas menguntungkan mereka. Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal
Sisriadi mengatakan sejarah dwifungsi telah selesai ketika
Soeharto jatuh pada 1998 lalu.
"Saat reformasi kami mengalami transformasi. Jadi kalau kembali ke
sana [dwifungsi] kami bingung caranya bagaimana," katanya, Rabu
(6/2/2019) kemarin.
Baca juga artikel terkaitDWIFUNGSI TNI
<https://tirto.id/q/dwifungsi-tni-i63?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowkeyword>atau
tulisan menarik lainnyaRio
Apinino<https://tirto.id/author/rioapinino?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor>
*(tirto.id <http://tirto.id> - rio/tii)*
Reporter: Dieqy Hasbi Widhana
Penulis: Rio Apinino
Editor: Mufti Sholih
------------------------------------------------------------------------
AVG 標誌 <http://www.avg.com/internet-security>
這封電子郵件是由 AVG 反病毒軟體進行病毒檢測。
www.avg.com <http://www.avg.com/internet-security>
<#m_2552811958374565359_m_-7189092487078469788_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
