Pertanyaan itu sudah sepantasnya dan seharusnya ditanyakan, Ma'ruf Amin bukan hanya mengeluarkan fatwa LGBT haram bahkan melakukan upaya dijadikan hukuman pidana. Dan Ma'ruf Amin bukan hanya sekedar pendukung tetapi pasangan pemimpin yg mencalonkan diri. Demikian juga pihak Prabowo harus ditanya posisinya mengingat pendukungnya yg anti LGBT.
---In [email protected], <nesare1@...> wrote : Loh koq nanya posisi Jokowi dan Prabowo segala? Apa motivasi ente dalam bertanya ini? Bakalan seneng yg kalau NKRI ikut2an rajam LGBT? Kelihatannya ente kan gak seneng LGBT dirajam kan? Tetapi koq seneng dan mendukung2 Isfun menang sih (Isfun itu dibelakang Prabowo loh!)? Ente jelas2 dalam milis ini menyerang Jokowi dan tidak terang2an membela Prabowo. Dalam pemilu orang2 seperti ente jelas akan: golput atau pilih Prabowo. Wong sengit begitu maki2an dan sumpah serapah ente ke Jokowi. Dibelakang Jokowi gak ada Isfun. Konservatif ada tetapi bukan Isfun ala Arab. Dibelakang Prabowo ada Isfun. Kalau Prabowo menang jelas kemungkinan Syariah Islam dgn rajam LGBT akan lebih besar dibandingkan dgn kalau Jokowi menang. Emangnya ente gak punya andil, kalau memang RI menerapkan rajam LGBT?! Tetapi kami rakyat Indonesia tahu. Jelas tahu bahwa ente gak pusing dgn negara kami. Yg ente pusingin adalah LGBT nya. Beda dgn kami. Yg kami utamakan NKRI tegak dgn pancasilanya shg tidak ada LGBT yg dirajam. Beda kan cara berpikir ente dan kami rakyat Indonesia! Nesare From: [email protected] <[email protected]> Sent: Monday, April 1, 2019 1:38 PM To: [email protected] Subject: [GELORA45] Brunei terapkan hukuman rajam LGBT, komisioner HAM PBB sebut 'hukum kejam dan tak manusiawi' Apakah Indonesia bakal menyusul? Apa posisi Jokowi dan Prabowo? --- Brunei terapkan hukuman rajam LGBT, komisioner HAM PBB sebut 'hukum kejam dan tak manusiawi' - 2 jam lalu - Bagikan artikel ini dengan Facebook - Bagikan artikel ini dengan Messenger - Bagikan artikel ini dengan Twitter - Bagikan artikel ini dengan Email - Kirim Hak atas fotoREUTERSImage captionSultan Hassanal Bolkiah menyebut hukum pidana baru di negaranya sebagai "pencapaian besar". Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menuduh Brunei Darussalam berusaha menerapkan hukum kejam dan tidak manusiawi terkait dengan rencana penerapan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap kaum homoseksual mulai Rabu (03/04). Oleh karenanya, ia menyerukan kepada otorita Brunei untuk membatalkan penerapan hukum itu. "Saya menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan penerapan hukum pidana baru yang kejam itu, yang akan menjadi langkah mundur serius bagi perlindungan HAM rakyat Brunei jika tetap diberlakukan," kata Michelle Bachelet dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin (01/04). · George Clooney serukan pemboikotan hotel terkait hukuman mati bagi LGBT di Brunei · Arab Saudi, Malaysia dan Brunei terburuk di dunia bagi mereka yang tak beragama · LGBT, seks, dan hukum syariah: Isi akun Instagram yang dilaporkan Sultan Brunei ke Polda Metro Melalui pernyataan resmi dari kantor perdana menteri, pemberlakuan hukum syariah Islam itu disebut punya tujuan tertentu. "Hukum (syariah), selain mempidanakan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga bertujuan mengedukasi, menghormati, dan melindungi hak sah semua individu, masyarakat, atau kebangsaan, agama, dan ras," sebut pernyataan itu sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. Hak atas fotoEPAImage captionBrunei berpenduduk sekitar 400.000 jiwa dan mayoritas adalah Muslim. Hukum syariah Islam di Brunei pertama kali diterapkan pada 2014 dan semenjak itu diberlakukan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan salat Jumat dan hamil di luar Tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada 3 April memuat hukuman yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana sodomi dan perzinahan. Kemudian pencuri akan dihukum dengan cara diamputasi salah satu tangan untuk tindak kejahatan pertama, dan diamputasi salah satu kaki untuk kejahatan kedua. Gelombang kritik Penerapan hukuman syariah ini mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden, mencuit: "Merajam orang sampai mati karena tindakan homoseksual atau perzinahan adalah mengerikan dan amoral. Tidak ada alasan—baik agama atau tradisi—atas kebencian dan tak berperikemanusiaan seperti ini." Hak cipta gambar @JoeBiden@JOEBIDEN Kemudian, Senator Ted Cruz selaku wakil Partai Republik dari Texas, mencuit: "Ini salah. Ini barbar. Amerika harus mengecam humum amoral dan tak berperikemanusiaan ini dan semua orang harus bersatu melawannya." Hak cipta gambar @tedcruz@TEDCRUZ Di Inggris, Menteri Pembangunan Internasional, Penny Mordaunt, merilis cuitan: "Tiada seorangpun harus menghadapi hukuman mati karena siapa yang mereka cintai. Keputusan Brunei barbar." Hak cipta gambar @PennyMordaunt@PENNYMORDAUNT Sebelumnya, aktor Hollywood, George Clooney, menyerukan pemboikotan sembilan hotel mewah yang memiliki keterkaitan dengan Brunei. Hak atas fotoANDREAS SOLAROImage captionHotel Eden di Roma, salah satu dari sembilan koleksi hotel mewah di jaringan Dorchester Collection yang dimiliki Brunei. Ia mengatakan bahwa hotel Dorchester Collection yang ada di AS, Inggris, Prancis dan Italia, yang dimiliki oleh Badan Investasi Brunei, sebaiknya dihindari oleh mereka yang menentang langkah itu. Seruan ini disokong penyanyi Elton John. Hak cipta gambar @eltonofficial@ELTONOFFICIAL "Saya mendukung teman saya, #GeorgeClooney, karena bersikap melawan diskriminasi anti-gay dan kefanatikan yang berlangsung di negara #Brunei - tempat kaum gay dibrutalisasi atau lebih buruk—dengan memboikot hotel milik sultan." Sultan Hassanal Bolkiah menguasai Badan Investasi Brunei, yang mengelola sejumlah hotel terbaik di dunia, termasuk Dorchester di London, Hotel Eden dan Roma dan Hotel Beverly Hills di Los Angeles.
