https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag
_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159
Jumat 10 Mei 2019, 20:46 WIB
Kolom
Jokowi, Prabowo, dan AHY: Siapa Jujur,
Siapa Kesatria?
Andi Arief, Rachlan Nashidik, Jansen Sitindaon - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159#>
Andi Arief, Rachlan Nashidik, Jansen Sitindaon
<https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159#>
15 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4544732/jokowi-prabowo-dan-ahy-siapa-jujur-siapa-kesatria?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.234466327.882042753.1557513159-876246474.1557513159#>
Jokowi, Prabowo, dan AHY: Siapa Jujur, Siapa Kesatria? Foto: Rifkianto
Nugroho
*Jakarta* - Seperti telah diperkirakan banyak kalangan, Pemilu 2019 ini,
utamanya pemilihan presiden, berbuntut ricuh. Paling tidak dari sisi
politik. Setiap hari kepada masyarakat dipertontonkan silang pendapat
yang keras, saling klaim siapa pemenang pilpres tahun ini.
Ejek-mengejek, sumpah serapah, kebencian dan sikap permusuhan seolah
menjadi /new normal/ di negeri kita. Lihatlah perang antara kubu Jokowi
dan kubu Prabowo di media sosial. Berita benar dan /hoax/ bercampur
aduk, /post-truth politics/ mewarnai kehidupan masyarakat kita. Memang
menyedihkan, tapi itulah realitasnya.
Apa yang sebenarnya menjadi biang keladi?
Jokowi menyatakan menang berdasarkan /quick count/, sedangkan Prabowo
dengan tegas juga mengatakan dirinya menang menurut /real count/ yang
dimiliki. Bahkan secara eksplisit Prabowo mengatakan menang dengan
perolehan suara yang spektakuler, 62%. Berarti ada "pemenang kembar".
Bersamaan dengan itu Jokowi beserta jajaran pemerintahan yang
dipimpinnya mengatakan bahwa Pemilu 2019 ini jujur. Berarti tidak ada
kecurangan. Sebaliknya, Prabowo dan para pendukung beratnya bersikeras
pemilu ini curang, bahkan curang besar. Karenanya, kubu Prabowo mendesak
KPU agar Jokowi didiskualifikasi alias digugurkan.
Yang menjadi sangat panas dan setiap saat bisa berubah menjadi ledakan
politik, bahkan krisis, saat ini para pendukung Prabowo yang /die hard/
sangat meyakini bahwa Prabowo menang 62%. Mereka juga bersumpah akan
melakukan jihad, siap mengorbankan jiwa dan raganya, jika pada 22 Mei
nanti KPU menyatakan Jokowi sebagai pemenang, dan bukan Prabowo.
Sementara, para pendukung Jokowi lebih "tenang", karena mereka sangat
yakin bahwa KPU akan memenangkan jagonya.
Pertanyaannya kemudian, siapa yang sebenarnya menang? Kalau kita taat
proses dan taat aturan, saat ini belum ada yang tahu. Tunggu pengumuman
KPU. Tetapi kalau kita kuat dalam logika dan belajar dari pengalaman
pemilu-pemilu di masa lalu, dengan cara merujuk hasil /quick count/ dari
hampir semua lembaga survei, Jokowilah yang hampir pasti menjadi
pemenangnya. Tentu dengan asumsi, tidak ada kesalahan dalam penghitungan
suara, baik melalui /quick count/ maupun /real count/ KPU.
Nah di sinilah persoalan lain muncul, karena kubu Prabowo tidak percaya
pada semua hasil /quick count/ yang memenangkan Jokowi dan juga tidak
percaya /real count/ yang dilakukan KPU. KPU juga dituduh melakukan
kecurangan.
Lantas apa tidak ada jalan untuk membuktikan apakah pemilu ini jujur
atau curang?
Sebenarnya ada dan tersedia. Baik konstitusi kita, UUD 1945, dan
undang-undang kita, Undang-Undang Pemilu 2017, memberi ruang, jalan dan
peluang jika ada sengketa dalam pemilu. Jika menyangkut proses,
Bawaslulah yang akan menyelesaikan. Sedangkan jika menyangkut hasil,
MK-lah yang berwenang untuk memutusnya.
Namun, dalam kaitan ini ada juga permasalahannya. Kubu Prabowo tampaknya
juga tidak yakin baik Bawaslu maupun MK akan berlaku adil dan tidak
dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa. Apalagi terhadap aduan pihak
Prabowo yang dibawa ke Bawaslu hingga saat ini belum ada "pernyataan
strategis" yang bisa melegakan pihak Prabowo, ataupun rakyat secara
keseluruhan, bahwa Bawaslu akan serius dan adil dalam memproses dan
menyelesaikan aduan-aduan pemilu, utamanya yang dibawa oleh kubu Prabowo.
Di sinilah pentingnya kejujuran.
Kejujuran semua pihak sangat diperlukan, agar kebenaran dan keadilan
benar-benar tegak di negeri ini.
Prabowo harus jujur, benarkah dia punya bukti nyata dan kuat bahwa
dirinya menang 62%? Kalau tidak dosanya luar biasa. Karena, akibat
pernyataan Prabowo itu jutaan orang meyakini dan bahkan siap mati untuk
membela Prabowo, jika dia dinyatakan kalah oleh KPU. Bayangkan kalau
jutaan orang itu nanti benar-benar nekat, melakukan perlawanan fisik dan
akhirnya menjadi korban karena mempertahankan keyakinan yang salah,
siapa yang bertanggung jawab? Tentu Prabowo.
Boleh saja dia mengkambinghitamkan pihak-pihak yang memberikan data atau
bukti "kemenangan 62% itu", tetapi tidakkah sebagai calon presiden,
Prabowo mesti memiliki/judgement/ atas dasar logika dan akal sehat,
serta kecermatan, dan kehati-hatian sebelum melakukan tindakan?
Mudah-mudahan kenekatan para pendukung Prabowo tersebut tidak terjadi.
Banyak pihak yang merasa lega, karena hari-hari terakhir ini tidak ada
tanda-tanda kuat bahwa hal buruk itu akan terjadi.
Sejumlah testimoni yang didapat dari kalangan yang mengusung Prabowo
dalam Pilpres 2019 ini menyampaikan bahwa mereka juga meragukan data dan
bukti yang dimiliki Prabowo menyangkut angka 62% tersebut. Bahkan konon
SBY, yang partainya juga mengusung Prabowo, hingga saat ini belum bisa
diyakinkan bahwa Prabowo benar-benar menang 62%.
SBY, yang kuat dalam logika, cermat dan berhati-hati untuk membenarkan
atau tidak membenarkan sesuatu, juga seorang yang kenyang dalam dunia
pilpres baik sebagai capres (dua kali), sebagai presiden ketika pilpres
dilakukan (dua kali) dan saat ini berada di luar kekuasaan, tentu tak
mungkin disuruh membebek dan membela secara membabi buta capres yang
diusungnya itu kecuali akal sehat dan hati nuraninya meyakini klaim
kemenangan Prabowo yang 62% itu kuat dan benar.
Jokowi dan para pemimpin negara dan pemerintahan juga harus jujur.
Benarkah pemilu ini tak ada kecurangan sama sekali; 100% jujur dan adil?
Benar atau tidak benar tuduhan yang dilontarkan berbagai pihak, terutama
tentunya yang berasal dari kubu Prabowo, bahwa terjadi penyimpangan dan
penyalahgunaan lembaga-lembaga negara, pusat maupun daerah, termasuk
TNI, Polri dan BIN, penyimpangan penggunaan keuangan negara, utamanya
BUMN-BUMN, dan penyalahgunaan lembaga-lembaga penegak hukum yang
semuanya bertujuan untuk memenangkan Jokowi dan partai-partai politik
tertentu.
Kalau semua tuduhan itu isapan jempol, tak terjadi sama sekali, rakyat
bersyukur bahwa pemilu ini benar-benar jujur dan adil. Pihak Prabowo pun
tak perlu sengit dan memvonis bahwa Pemilu 2019 ini curang. Semua harus
tunduk pada bukti.
Banyak yang berpendapat jika memang Jokowi dalam pemungutan suara 17
April yang lalu mendapatkan suara yang lebih besar daripada suara
Prabowo, maka tak boleh dihalang-halangi untuk memimpin Indonesia lagi 5
tahun mendatang. Itu merupakan hak sejarah Jokowi. Namun, jika memang
terbukti telah terjadi penyimpangan dan kecurangan dalam rangkaian
pemilu, bukan hanya pemungutan dan penghitungan suara semata, dan
sekalipun kecurangan itu tidak berkategori terstruktur, sistematis, dan
masif, tetaplah para pelakunya harus diberikan sanksi. Hukuman harus
diberikan. Itulah makna keadilan dalam pemilu. Kalau semua penyimpangan,
kesalahan, dan kecurangan itu diabaikan, masa depan pemilu dan demokrasi
kita akan buruk. Bisa-bisa itu dianggap biasa (/new normal/) dan bahkan
bisa makin menjadi-jadi nantinya.
Jika Allah menakdirkan Jokowi memimpin Indonesia lagi, pastilah dia
ingin sukses dan turun dari jabatannya secara baik. Kalau urusan "pemilu
ini curang" dan "pemilu ini jujur" tidak diselesaikan dengan baik,
legitimasi Jokowi pada periode kedua jabatannya sebagai Presiden
tentulah tidak kuat. Rasa tidak percaya (/mistrust/) rakyat akan tinggi
dan dukungan rakyat kepadanya juga akan rendah. Kita tidak ingin
pemerintahan mendatang tidak bisa bekerja dengan baik.
Pihak penyelenggara pemilu juga harus jujur, utamanya KPU dan Bawaslu.
Banyaknya kasus salah hitung suara dalam C1 benarkah karena kekeliruan
atau memang disengaja. Kasus-kasus suara yang telah dicoblos oleh
petugas atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri bagaimana
penjelasannya, dan yang lebih penting bagaimana kasus-kasus itu
diselesaikan? Respons KPU, Bawaslu, dan kelak MK dalam menanggapi dan
memproses semua aduan secara serius, jujur, dan adil juga sangat
diperlukan.
Kejujuran pihak-pihak lain juga diperlukan. Misalnya, apakah pihak yang
saat ini habis-habisan mendesak Prabowo untuk tidak mengakui hasil
pemilu, mendiskualifikasi Jokowi dan bahkan menyerukan revolusi dan
"/people power/" itu benar-benar membela Prabowo, atau sasarannya yang
penting pemerintahan Jokowi tumbang. Apapun jalan dan alasannya. Ini
tentu dua hal yang berbeda. Satu memang untuk kepentingan Prabowo dan
membela Prabowo untuk mendapatkan keadilan, kalau memang dia didzalimi.
Sedangkan yang kedua lebih kepada kepentingan mereka, dan bukan
kepentingan Prabowo. Banyak kalangan yang tidak rela jika Prabowo
menjadi korban sia-sia.
Sementara, pihak-pihak yang mati-matian membentengi Jokowi, benar atau
salah, juga harus jujur. Benarkah mereka tidak melakukan penyimpangan
dan kesalahan yang mencoreng berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil,
yang mungkin Jokowi sendiri tidak tahu, karena mereka ingin cari muka
dan ingin mendapatkan balas jasa dalam pemerintahan mendatang? Atau
mungkin juga mereka punya kepentingan dan agenda yang lain, yang belum
tentu sama dengan agenda Jokowi sendiri.
Contoh nyata, pada bulan Januari 2019 puluhan baliho yang ada foto SBY
dan Ani dan ratusan bendera Partai Demokrat dirusak dan dibuang ke parit
dan jalanan di Pekanbaru. Diyakini tindakan kriminal yang diduga
dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan itu d iluar pengetahuan Jokowi.
Sebuah sumber mengatakan bahwa Jokowi marah besar dengan ulah pihak
tertentu yang "menyerang" dan melecehkan SBY, Presiden RI ke-6, seperti itu.
Demi rakyat, demi masa depan pemilu dan demokrasi kita yang lebih baik,
pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam Pemilu 2019 ini haruslah
jujur. Kalau ini terjadi, lebih dari separuh persoalan yang kita hadapi
akan dapat diselesaikan.
Saatnya pula para pemimpin dan elite politik bersikap kesatria.
Bersikap kesatria itu mulia. Termasuk kesatria dalam menerima hasil
pemilu. Terutama yang kalah dalam kontestasi ini. Penerimaan hasil
Pemilu 2019 ini bagi yang kalah, dengan asumsi tidak ada penyimpangan
dan kecurangan "maha besar" yang membuat cacatnya pemilu ini secara
moral, legal dan politik, akan membulatkan akhir yang baik dari
perhelatan demokrasi kita.
Dua tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Februari 2017, ada peristiwa yang
indah dan sekaligus bersejarah. Seorang tokoh muda, Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY), yang baru saja mengalami "pukulan keras" karena dalam
/quick count/ dia dinyatakan kalah telak dalam pemilihan gubernur
Jakarta, telah memberi contoh tentang pentingnya sikap kesatria ini.
AHY dan para pendukungnya terpukul karena menurut berbagai lembaga
survei hingga akhir Desember 2016 masih diunggulkan, dalam kontestasi
itu dikalahkan oleh Ahok-Djarot dan Anis-Sandi dalam margin yang besar.
Hanya dalam hitungan jam, AHY bisa mengontrol emosi dengan pikirannya,
dan kemudian menelepon para pesaingnya yang intinya mengucapkan selamat
dan mengakui kekalahannya. Setelah itu secara resmi dia menyampaikan
pernyataan kekalahannya di DPP Partai Demokrat Jakarta.
Sebenarnya pihak AHY, termasuk Partai Demokrat sebagai pengusung
utamanya merasakan bahwa dalam pilkada Jakarta tersebut ada
tangan-tangan tidak kentara yang bekerja agar AHY kalah. Dia juga
dipukul baik dari depan maupun dari belakang, karena dianggap kandidat
yang harus dilumpuhkan secara bersama. Memori rakyat masih hidup atas
dilakukannya pencidukan yuridis terhadap kubu AHY, termasuk turunnya
Antasari untuk merusak suara AHY satu hari sebelum pemungutan suara.
Tapi, semua itu tidak menghalang-halangi niatnya untuk tampil secara
kesatria mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada para pemenang.
Satu hal yang barangkali tidak diketahui publik, AHY mengambil sikap
yang berisiko tinggi, ketika dia memilih untuk tidak mau terseret ke
dalam politik identitas. Faktor inilah yang membuat AHY tak ragu untuk
menerima kekalahannya, sebab itulah risiko yang sudah diperkirakan
sebelumnya bahwa dalam pilkada yang sarat dengan solidaritas identitas
itu ternyata banyak yang memang tidak memilihnya.
Sebagai catatan pinggir, saat ini AHY "di-/bully/" habis oleh
pihak-pihak yang marah karena AHY bersedia memenuhi undangan Presiden
Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Tidak mewakili Partai
Demokrat dan juga tidak merepresentasikan kubu Prabowo. Inisiatif untuk
bertemu Presiden Jokowi bukan berasal dari dirinya dan juga jelas bukan
dari SBY.
AHY, yang juga "ber-DNA SBY" senantiasa menghormati pemimpinnya,
Presiden Republik Indonesia, yang sedang mengemban tugas saat ini.
Karenanya, dengan niat baik AHY memenuhi undangan itu karena dia juga
meyakini bahwa Jokowi juga memiliki niat yang baik. AHY tahu bahwa
pertemuan itu bakal menuai pro dan kontra, namun risiko itu nampaknya
diambil tanpa keraguan apapun. Bagi pihak yang mengeluarkan sumpah
serapah terhadap AHY saat ini berangkat dari pemikiran bahwa siapapun
yang mengusung Prabowo harus mati-matian membela Prabowo tanpa
/reserve/. Salah atau benar. /Right or wrong./
Menyusul pertemuan Jokowi-AHY tersebut, SBY yang sudah 3 bulan lebih ini
mendampingi pengobatan isteri di Singapura juga kena hajar. Rencana
Prabowo untuk menjenguk Ibu Ani dan bertemu dengan SBY tiba-tiba juga
dibatalkan, padahal SBY sudah siap untuk menerima kunjungan itu dengan
baik.
Ini juga pelajaran politik untuk kita semua. Terkadang bias dan
ketidakadilan juga datang dari sesama kolega. Ketika ada tokoh partai
lain pengusung Prabowo yang dengan inisiatifnya menemui Jokowi untuk
agenda pemerintahan ke depan, tidaklah menjadi persolan besar. Tetapi
tidak untuk AHY, dan juga Partai Demokrat. Meskipun AHY juga belum
mengucapkan selamat kepada siapapun, termasuk Jokowi, karena sesuai yang
disampaikan pada 17 April malam hari, jajaran Partai Demokrat masih
menunggu pengumuman resmi dari KPU tetaplah dianggap tabu bagi AHY untuk
bertemu dengan kubu Jokowi. Demokrat pun sebenarnya juga tidak
menghalang-halangi pihak Prabowo jika ingin melakukan aduan ke Bawaslu
atas dugaan terjadinya kecurangan dalam pemilu ini. Inilah jiwa dan
pikiran seorang konstitusionalis.
Demikian pikiran dan pandangan kami bertiga dalam kapasitas sebagai
pribadi. Tidak mewakili Partai Demokrat, meskipun kami yakin ini pulalah
jalan pikiran pemimpin Demokrat dan keluarga besarnya. Bagaimanapun
Pemilu 2019 ini harus berakhir, kemudian bangsa ini "/move on/".
Harapannya tentu berakhir dengan baik, dan juga adil. Rakyat tidak boleh
terombang-ambing. Kita semua yang menentukan. Menentukan masa depan
bangsa, termasuk masa depan demokrasi dan pemilunya yang mesti lebih
baik dan berkualitas.
*Andi Arief, Rachlan Nashidik, Jansen Sitindaon*/
/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
