-------- 轉寄郵件 --------
主旨: Fwd: Politisi AS Terkutuk Tidak Berhak Bicarakan “Kebebasan Agama”
日期: Mon, 22 Jul 2019 07:19:08 +0800
從: ChanCT <sa...@netvigator.com>
到: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>
-------- 轉寄郵件 --------
主旨: Politisi AS Terkutuk Tidak Berhak Bicarakan “Kebebasan Agama”
日期: Sun, 21 Jul 2019 14:59:06 +0800
從: ChanCT <sa...@netvigator.com>
到: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>
Politisi AS Terkutuk Tidak Berhak Bicarakan “Kebebasan Agama”
http://indonesian.cri.cn/20190720/51d29913-13ac-a3b3-ba3a-afa5b716665c.html
2019-07-20 13:52:12
Pada hari Kamis pekan lalu (18/7) waktu setempat, Wakil Presiden AS Mike
Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo masing-masing dalam pidatonya
memfitnah Tiongkok “menindas” kebebasan agama dan”melanggar” hak asasi
manusia. Pidato kedua petinggi AS tersebut telah memutar balikkan fakta
dan telah secara kasar mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok
dengan kedok agama dan HAM. Tujuannya adalah membuat pemecah-belahan dan
kerusuhan di Tiongkok dan tindakannya tak pelak akan mengakibatkan
terpaan serius terhadap hubungan Tiongkok-AS.
Sejak lama Xinjiang dan Tibet, dua daerah otonom Tiongkok selalu
digunakan sejumlah tokoh AS untuk merongrong citra Tiongkok. Pence dan
Pompeo dalam pidatonya kali ini memfitnah pusat pendidikan vokasional
Xijiang sebagai “kamp pendidikan ulang”, memfitnah Tiongkok melakukan
“persekusi” terhadap tokoh-tokoh agama Buddha Tibet. Keduanya
berperilaku ibarat penderita paranoia dan orang tuna netra yang sama
sekali tidak melihat atau tidak mau melihat kenyataan yang diakui umum
oleh masyarakat internasional.
Di Xinjiang, rata-rata setiap 530 Muslim memiliki sebuah masjid, yang
jumlahnya tercatat 24,4 ribu buah. Pemerintah setempat mendirikan pusat
pelatihan ketrampilan dan pendidikan vokasional untuk mengajarkan mata
kuliah bahasa, sastra, ilmu hukum, keterampilan vokasional dan lain
sebagainya, dengan tujuan mendidik dan menyelamatkan mereka yang
melakukan kejahatan ringan. Hingga saat ini, di daerah otonom Xinjiang
tidak pernah terjadi kekerasan teror dalam tiga tahun berturut-turut.
Ini menyatakan bahwa pusat pendidikan vokasional tersebut sudah mencapai
hasil signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, sehingga
disambut merata masyarakat setempat.
Di Tibet, tempat kegiatan agama alias kuil Buddha mencapai 1.700 buah,
dengan jumlah biksu dan bikuni sebanyak 46 ribu orang. Di Tibet sudah
didirikan Akademi Agama Buddha, diberlakukan sistem reinkarnasi Buddha
Hidup dan diterbitkan kitab agama dalam jumlah banyak. Kesemua ini
membuktikan bahwa rakyat Tibet sepenuhnya memiliki kebebasan beragama
yang dilindungi UUD Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit diplomat asing yang
berkunjung ke Xinjiang dan Tibet mengakui bahwa pemerintah Tiongkok
telah melakukan banyak pekerjaan yang efektif dalam melindungi HAM,
khususnya HAM penduduk etnis minoritas. Utusan diplomatik dari 37
negara, termasuk Rusia, Arab Saudi dan Pakistan untuk Jenewa belum lama
lalu bersama-sama mengirim surat kepada Dewan HAM PBB dan Kantor
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memuji hasil-hasil yang
dicapai Tiongkok dalam perlindungan HAM dan pemberantasan terorisme di
Xinjiang.
Akan tetapi sejumlah politisi AS yang tidak pernah berkunjung ke
Xinjiang dan Tibet malah sewenang-wenang melakukan penudingan terhadap
Tiongkok. Pada hal citra AS jauh sebelumnya sudah rusak karena
skandalnya dalam masalah kebebasan agama dan perlindungan HAM. Saat ini,
di seluruh wilayah AS, jumlah masjidnya hanya merupakan 10 persen
jumlahnya di Xinjiang, Tiongkok. Pemerintah AS yang berkuasa sekarang
bahkan mengeluarkan perintah “pelarangan Muslim”, sehingga lebih lanjut
memperburuk keadaan agama dan HAM penduduk etnis minoritas di AS. Hasil
survei menunjukkan, sebanyak 42 persen responden menyatakan sangat
khawatir atas hubungan antar ras, dan 75 persen Muslim berpendapat bahwa
masyarakat AS berpandangan diskriminatif serius terhadap kaum Muslim.
Dengan keadaan agama dan HAM seburuk itulah, sejumlah politisi AS malah
tak segan-segan menuding negara lain, tingkah lakunya sungguh memalukan
dan tidak terpuji.
Yang patut ditunjukkan ialah, UUD Tiongkok melindungi kebebasan warga
untuk menganut agama, tapi pada waktu yang sama, mutlak tidak
mengizinkan siapa pun menggunakan agama melakukan sabotase ketertiban
sosial, merugikan kesehatan warga, atau menghambat kegiatan pendidikan
domestik. Adapun segala kegiatan yang melanggar UUD dan hukum Tiongkok
yang dilakukan organisasi maupun individu di luar wilayah dengan kedok
agama, akan ditentang tegas oleh Tiongkok, dan akan ditindak berdasarkan
hukum. Ini adalah tindakan yang layak yang akan diambil oleh negara mana
pun yang bertata hukum.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
