*Jenderal Luhut sangat hebat, karena punya multicomplex kapasitas untuk berbagai macam urusan negara, jadi bukan saja bidang maritim, tetapi minyak, investisi, listrik , PMA, etc. Sekali lagi perlu ditekankan segala macam urusan, maka oleh karena itu sepatutnya Jokowi dalam membuat kabinet baru, tidak perlu banyak kementrian dan menteri, karena makan biaya besar untuk bayar menteri yang tidak bepengalaman atau sedikit pengalamannya. Tetapkan satu atau paling banyak dua kementrian, yaitu Kementrian dibawah pimpinan jenderal Luhut dan satu lagi kementrian pertahanan dipegang oleh orang lain. Insyaalloh, hehehehehe*
On Sun, Aug 18, 2019 at 5:12 PM ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] < GELORA45@yahoogroups.com> wrote: > > > Cobalah MMD yang pembina Pancasila itu belajar bicara realita soal "mati > lampu" yang menurut Polri berbau kejahatan siber. Atau soal anjloknya > jaringan ATM Bank Mandiri yang mengacaukan ribuan transaksi serta > melenyapkan saldo nasabah. Atau kasus-kasus nyata lainnya yang bisa > membantunya terlihat waras walafiat. > > - > > *Trauma Mati Listrik, Menko Luhut Minta PLN Serahkan Proyek ke Swasta * > > Taufik Fajar, Jurnalis *ยท* *Rabu 14 Agustus 2019 20:02 WIB* > > *JAKARTA* - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan > meminta *PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) > <https://economy.okezone.com/topic/131/pln>*untuk tidak terlalu banyak > terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik. > > Hal itu, dia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt Direktur Utama > PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kemaritiman Jakarta. > > "Saya pengen, PLN lebih efisien lah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan > terlalu banyak dulu lah terlibat dalam pembangunan listrik, biarin aja > private sector yang lebih masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia power > untuk waste to energy. Jadi konsolidasi aja dulu, biarkan private sector > main," ujar dia, Rabu (14/8/2019). > > Dia menuturkan, waste to energy sudah hampir 18 tahun tidak beres-beres. > Oleh karena itu biarkan saja beauty contest jalan. Karena sudah ada > Peraturan Presiden (Perpes-nya) yang jelas harganya berapa sen terus > kemudian tipping feenya 500. > > "Kemudian proses pembayaran tipping fee sudah ada, jadi tak ada masalah. > Tapi kalau PLN, Indonesia power minta 51%, ya kan repot, masa dia 51% tak > chip in. Kamu yang bawa uang 9%, ya kan namanya itu aneh," tutur dia. > > Dia juga meminta agar PLN jangan terus-menerus melakukan investasi. > Artinya jangan semua ingin, harus dilihat terlebih dahulu. Di mana semua > ada keterbatasan. > > "Jadi yang penting prioritasnya mereka lah. Saya Bu Inten tahu apa yang > dia inginkan. Misalnya dia liat tadi, kalau boleh pak, kami sedang > rencanain kabel ini sebanyak mungkin di bawah tanah. Supaya jangan > berantakan seperti sekarang. Kan bagus 5 tahun ke depan," pungkas dia. > > *(fbn)* > > >
