https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106162201-32-446135/pan-kritik-anies-bahan-anggaran-dikasih-h-1-menit-rapat
PAN Kritik Anies: Bahan Anggaran Dikasih H-1 Menit
Rapat
CNN Indonesia | Rabu, 06/11/2019 21:18 WIB
Bagikan :
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106162201-32-446135/pan-kritik-anies-bahan-anggaran-dikasih-h-1-menit-rapat#>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106162201-32-446135/pan-kritik-anies-bahan-anggaran-dikasih-h-1-menit-rapat#>
PAN Kritik Anies: Bahan Anggaran Dikasih H-1 Menit Rapat Wakil Ketua
DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani. (CNN Indonesia/LB Ciputri
Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi
Partai Amanat Nasional (*PAN <https://www.cnnindonesia.com/tag/pan>*)
Zita Anjani mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah
kepemimpinan *Anies Baswedan
<https://www.cnnindonesia.com/tag/anies-baswedan>*. Dia menyoroti soal
*transparansi anggaran
<https://www.cnnindonesia.com/tag/transparansi-anggaran>*.
Dia menyebut Pemprov sudah keterlaluan lantaran baru menyerahkan bahan
draf anggaran DKI kepada DPRD di menit-menit akhir menjelang rapat.
Dengan demikian, kata Zita, DPRD tidak bisa maksimal menjalankan fungsi
penganggaran saat rapat Komisi.
"Masa mengevaluasi anggaran miliaran, bahannya baru dikasih saat rapat
H-1 menit. Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" kata Zita dalam
keterangan tertulis yang diterima /CNNIndonesia.com/, Rabu (6/11).
Zita mengatakan polemik anggaran lem aibon senilai Rp82,8 miliar yang
mengemuka ke publik hanya bagian kecil dari banyaknya persoalan terkait
anggaran DKI.
Lihat juga:
Belum Pegang Draf KUA-PPAS, Ketua DPRD DKI Bakal Surati Anies
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105194745-32-445871/belum-pegang-draf-kua-ppas-ketua-dprd-dki-bakal-surati-anies/>
"Jadi lem aibon /it's the tip of the iceberg./ Baru puncaknya aja dari
gunung es permasalahan transparansi dan akuntabilitas di anggaran DKI,"
kata Zita.
Zita khawatir jika hal seperti ini terus berlanjut, maka akan
menghilangkan rasa saling percaya antara DPRD dan Pemprov DKI. Dia pun
merasa tak puas atas pembahasan draf anggaran yang sedang berlangsung
hingga kini.
Menurutnya, untuk mengetahui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020, harus dilengkapi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dia kecewa karena dokumen terkait belum diserahkan kepada DPRD
jauh sebelumnya.
"Harus dianalisis betul. Enggak mungkin dong H-1 menit kita analisa
itu," tegas Zita.
PAN Sebut Anies Keterlaluan: Bahan Anggaran Dikasih H-1 MenitGubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat Paripurna DPRD DKI
Jakarta. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya
menyoroti sejumlah kejanggalan draf anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Salah satunya, dalam KUA-PPAS 2020 disebutkan anggaran pengadaan lem
Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82,8 miliar,
pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Jakarta Timur.
Selain itu, PSI juga menyoroti anggaran Rp121 miliar untuk pengadaan
7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server
dan storage senilai Rp66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik.
Lihat juga:
Daftar Anggaran Puluhan Miliar Anies yang Jadi Perdebatan
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105103604-20-445706/daftar-anggaran-puluhan-miliar-anies-yang-jadi-perdebatan/>
*Gerindra Bicara Transparansi*
Pada kesempatan berbeda, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai tidak
ada keharusan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengunggah draf anggaran ke
publik. Menurut Penasihat Gerindra DKI Jakarta M. Taufik, anggaran harus
didiskusikan kepada sesama anggota dewan, bukan ke media.
"Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya kalau mau
mendiskusikan di forum jangan dilaporin ke teman-teman wartawan gitu
loh, kenapa enggak forum," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/11).
Taufik mengatakan tanpa mengunggah ke laman resmi DKI, transparansi
masih bisa didapatkan oleh publik. Sebab menurutnya, Rapat Komisi dan
Anggaran selalu terbuka untuk publik.
Lihat juga:
BK DPRD Minta Politikus PSI Jaga Rahasia soal Lem Aibon
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105140648-32-445779/bk-dprd-minta-politikus-psi-jaga-rahasia-soal-lem-aibon/>
"Menurut saya, transparansi ukurannya dalam proses pembahasan. Kalau
misalkan pimpinan komisi mengatakan rapat ini tertutup, nah itu boleh
diserbu. Di pembahasan ini yang berbahaya kalau tertutup bisa
kongkalikong," ujarnya.
Taufik pun menyinggung cara PSI mengunggah data ke media sosial terkait
lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar. Menurut dia, langkah PSI yang hanya
mencari sensasi itu harus dikurangi.
"Jadi sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya aja yang buat
saya harus dikurangi dikit. Goalnya adalah APBD yang sesuai dengan
keinginan masyarakat bukan goalnya genit-genit saja," kata Taufik.
*(ctr)*
