SMI pusing karena institusi induknya tiba-tiba menguji kehebatannya sebagai menteri terbaik di saat harus menghitung anggaran untuk gaji menteri, wamen, staf khusus, wantimpres dst. Belum lagi sederet kartu sakti, sehingga kartu untuk kaum transisi (kartu penganggur sakti) harus ditunda. Bahkan terancam batal. SMI pusing, kenapa institusi induk mempersoalkan kemampuan pemerintah untuk menjamin kaum transisi. Kenapa tidak lihat kemampuan pemerintah menggaji staf khusus yang kaum mapan itu! Bukan main baiknya bu menteri. Yang terbaik.. Hehe... --- lusi_d@... wrote:Nah bagaimana kalau dibandingkan antara Sri Mulyani dengan pengalaman langsung RR yang dia jelaskan langsung ini? https://www.youtube.com/results?search_query=%23ErickThohir Kan tidak perlu pusing tokh.
Beginn der weitergeleiteten Nachricht: Von: nesare Ya jelas pusing lah. Wong duitnya gak ada koq. Emangnya ente bisa suruh RR kasih jaminan social ke rakyat miskin itu? Kalau bisa, kenapa dari dulu gak dilakukan? Oh ya dulu belum ada hutang dan infrastruktur loh, jadi duitnya kan lebih banyak! Nesare From: ajeg Diminta World Bank, Tiba-tiba Sri Mulyani Pusing! Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 December 2019 19:13 Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan usulan Bank Dunia yang meminta pemerintah Indonesia bisa memberikan jaminan sosial ke 40%-70% rumah tangga rentan miskin. Kendati demikian, Sri Mulyani kebingungan, bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikan usulan tersebut. "Di dalam usulan World Bank untuk bisa meng-cover 40%-70% rumah tangga, kita harus menghitung dari mana uang itu berasal?" ujarnya di Energy Building, Rabu (11/12/2019). "Bank Dunia memang memiliki privilege untuk berbicara seperti itu. Tapi pemerintah pusing bagaimana mengimplementasikannya" kata Sri Mulyani melanjutkan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah mampu melindungi 20% rumah tangga yang rentan miskin melalui berbagai insentif dan program penjaminan sosial. "Kita pelajari. Guarantee minimum dengan banyaknya inisiatif Presiden untuk memberikan berbagai macam intervensi atau support. Seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, PKH. Saya rasa kita udah punya yang disebut building blocknya," jelas Sri Mulyani. Untuk diketahui, Lead Economist World Bank for Indonesia, Federico Gil Sander mengatakan, jaminan sosial pada dasarnya harus mampu mendukung masyarakat yang sedang dala transisi agar tidak rentah jatuh miskin. "Itu termasuk transisi dari menganggur jadi pekerja, dari penduduk miskin atau rentan miskin atau menjadi lebih sejahtera dari penduduk muda menjadi penduduk tua, dan sebagainya," ujar Federico dalam kesempatan yang sama. Selain itu juga jaring pengamanan sosial, disarankan agar bisa menjangkau penduduk yang kian beralih dari pekerjaan formal ke pekerjaan informal. Jaminan perlindungan sosial itu, harus mampu mengakomodir perubahan sosial karena kian meningkatnya kalangan kelas menengah. Jaringan jaminan perlindungan sosial itu bisa berupa dalam bentuk asuransi, tabungan, dan jasa yang dapat melindungi masyarakat dari shock segala risiko ketidakpastian, seperti resesi atau krisis ekonomi. "Jaminan minimum dapat dicapai melalui berbagai macam program atau dengan meningkatkan intervensi dari individu. Modal yang diberikan juga sebaiknya beragam sehingga bermanfaat secara fiskal, politik, dan administratif," ujar Federico. (dru)
