1. RR: JURUS AJI MUMPUNG
Rizal Ramli: Dulu Kasih Angin Sorga, Sekarang Sri Mulyani Mau Utang Lagi @geloranews Gelora News 25 Maret 2020 GELORA.CO - Pemerintah sedang mempertimbangkan baru yang berarti ini akan melampaui defisit APBN maksimal 3 persen yang telah ditetapkan dalam UU 17/2003. Utang baru itu disebutkan untuk membantu APBN yang tekor dihantam Covid-19. Di sisi lain, Badan Anggaran DPR RI malah memberikan rekomendasikan agar defisit APBN 2020 diperbesar hingga 5 persen. Menurut ekonom senior DR Rizal Ramli, sebetulnya kalau dioptimalkan pemerintah tidak perlu mencari utang baru. Dana yang direalokasikan dan sisa anggaran yang tidak terpakai cukup besar dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Tetapi, dari awal Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sudah berniat untuk menambah utang. Di mata Rizal Ramli penambahan utang ini adalah jurus aji mumpung yang diperlihatkan Sri Mulyani memanfaatkan badai Covid-19. Ini juga semakin memperkuat dugaan bahwa Sri Mulyani hanya berperan sebagai sales promotion girl (SPG) bagi lembaga pengucur utang seperti International Monetary Fund (IMF). “Aji mumpung, pinjem lagi dari IMF. Dasar SPG IMF. Lho bukan situ yang jual angin sorga bisa narik Rp11.000 trilliun dari luar negeri?” ujar Rizal Ramli. “Karena yang sangat mereka perlukan saat ini untuk doping rupiah lagi,” demikian Rizal Ramli. (rm) 2.: PERCAKAPAN PRABOWO BOCOR, TERNYATA LOCKDOWN OPSI TERBAIK ATASI CORONA @geloranews Gelora News 22 Maret 2020 GELORA.CO - Obrolan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dengan ajudannya, Dhani Wirianata terkait penanganan virus Corona bocor di media sosial. Obrolan Prabowo dibocorkan oleh Dhani Wirianata melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (21/3/2020). Dhani mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Prabowo mengenai wabah virus corona di Indonesia. “Sore kemarin kami sempat berdiskusi mengenai kondisi pandemi yang terjadi saat ini, Pak Prabowo katakan, “Saya hanya dilatih perang kepada musuh yang terlihat, akan tetapi saya selalu diajarkan untuk menghadapi situasi yang paling buruk”. Tidak ada kata terlambat dalam memerangi virus ini,” tulis Dhani. Dari obrolannya itu, Dhani berkesimpulan bahwa opsi terbaik saat ini adalah melakukan lockdown. “Saya berkesimpulan bahwa opsi terbaik menurut pak Prabowo saat ini adalah lock down seperti yang dilakukan beberapa negara yang angka terjangkitnya cukup tinggi, tujuannya untuk mencegah penularan virus ini lebih melebar,” katanya. Menurut Dhani, dalam waktu dua minggu terakhir ini, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan fokus untuk melawan virus covid 19 melalui jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Prabowo, kata dia, terus berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNPB), Letjen TNI Doni Monardo dan para dokter TNI. “Sebagai Menhan beliau akan terus berusaha untuk mengerahkan Kementerian Pertahanan untuk membantu masyarakat dalam memerangi wabah virus covid 19,” beber Dhani. Dikatakan Dhani, penyebaran virus Corona begitu cepat dan Prabowo sudah mendengar banyak dari para dokter dan perawat bahwa mereka sangat membutuhkan alat pelindung diri atau ADP. Karena itu, Kemenhan akan mengadakan 20.000 alat pelindung diri untuk nantinya dibagikan kepada dokter dan perawat, terutama untuk rumah sakit di bawah Kemenhan dan TNI. “Selain itu Kemenhan juga akan mendatangkan alat instant test covid 19 yang dalam waktu dekat ini akan datang,” tandas Dhani. [ljc] 3.: Bukan Corona, Jokowi Bisa Jatuh Gara-Gara Melanggar UU Ini @geloranews 22 Maret 2020 GELORA.CO - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai bisa mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jika ekonomi semakin ambruk. Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menilai, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 0 hingga minus 2 persen akibat utang yang bertambah akibat nilai tukar rupiah yang menembus Rp 16 ribu per dolar AS. “Ekonomi makin memburuk, nilai rupiah tembus lebih dari Rp 16.000 per dolar AS. Sebentar lagi utang akan bertambah. Angka pertumbuhan ekonomi bisa 0 atau bahkan minus 2 persen,” ucap Ubedilah Badrun, Minggu (23/3). Akibatnya, rasio utang dipastikan akan semakin meningkat. Jika rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi yang telah ditetapkan oleh UU, maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar UU. Bahkan dalam UUD 1945, kata Ubedilah, Presiden Jokowi bisa disebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. “Maka demi kepentingan nasional yang lebih besar DPR bisa mengajukan proses pemakzulan. Ini diatur dalam pasal 7 A UUD 1945. Apalagi jika situasi sosial ekonomi lebih tak terkendali, proses kejatuhan itu akan lebih cepat,” tegas Ubedilah. Dengan demikian, Pemerintah Jokowi-Maruf Amin didesak untuk mendengarkan hati rakyatnya dan bukan mengikuti ambisi hampa. Jeritan hati rakyat yang dimaksud adalah fokus pada penanganan virus corona dan ekonomi. Sementara ambisi hampa mengacu pada omnibus law dan pemindahan ibukota. “Oleh karena itu, pemerintah Jokowi-Ma’ruf harus mendengarkan hati rakyat bukan mengikuti ambisi hampa,” pungkas Ubedilah.[psid] 4.: Kaum Buruh di Tengah Corona: Selama Belum Meninggal, Diminta Terus Kerja Gelora News 24 Maret 2020 GELORA.CO - Tatkala pegawai kantoran di DKI Jakarta mulai bekerja dari rumah untuk mengantisipasi virus corona Covid-19, para pekerja informal masih harus terus beraktivitas di pabrik, berkeliling kota membawa antaran, dan bertemu banyak orang setiap hari. Rentan terpapar virus corona karena tak bisa mengisolasi diri selama pandemi, kesehatan sebagian besar buruh garmen, kurir, dan pegawai restoran itu juga tidak ditanggung pemberi kerja. Pilihan banyak dari mereka kini terbatas antara bekerja keluar rumah demi tetap berpenghasilan atau mengkarantina diri dan menganggur di rumah. Tak ada keramaian orang yang setiap hari biasa terlihat di Sarinah, Jakarta. Pada jam pulang kantor, antrean nyaris selalu mengular di setiap restoran cepat saji di pusat perbelanjaan tersebut. Namun 23 Maret 2020 lalu, saat lebih dari separuh penderita virus corona Indonesia terdeteksi di Jakarta, Sarinah sepi dan gelap. Hanya tampak para kurir makanan cepat saji yang menunggu pesanan matang sebelum mereka membelah jalanan ibu kota menuju rumah para pelanggan. Dede, salah satu kurir itu, mengaku cemas tetap beraktivitas di luar rumah. Meski begitu, ia lebih khawatir tak memberi nafkah keluarganya ketimbang tertular virus corona dari salah satu pelanggannya. "Saya ada rasa takut, tapi kalau tidak masuk kerja, saya enggak digaji. Kurir digaji per jumlah antaran. Kalau antaran banyak, gaji lumayan besar, kalau sepi ya gaji kecil," ujar Dede seperti diberitakan BBC Indonesia, Selasa (24/3/2020). "Jadi mau enggak mau saya tetap kerja, anak-istri enggak makan kalau saya enggak kerja," tuturnya. Dede berkata, walau berisiko tertular virus corona dalam aktivitasnya dari rumah ke rumah pelanggan, perusahaannya tidak menanggung ongkos kesehatan. Tak bersentuhan dengan pelanggan saat mengantarkan makanan adalah satu-satunya inisiatif yang disebut Dede bisa menjauhkan para kurir dari penyakit. "Sejak ada virus corona, walau kurir sakit, tetap tidak ada jaminan, harus kami tanggung sendiri risiko itu," ujarnya. Merujuk Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta yang terbit 20 Maret lalu, semua perusahaan didesak mengikuti seruan untuk melaksanakan kegiatan dari rumah. Empat bidang dikecualikan dalam surat itu, yaitu kesehatan, energi, jasa keuangan, dan pangan. Pemprov DKI meminta para pelaku usaha di empat bidang itu untuk melaporkan siasat pencegahan penyebaran virus corona di antara pekerja mereka. Faktanya, di Jakarta, sejumlah perusahaan di luar empat bidang itu tetap beroperasi selama kondisi darurat covid-19. 'Selagi belum meninggal, ya harus bekerja' Linda, buruh di salah satu pabrik garmen berorientasi ekspor di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, menyebut perusahaannya tak mengambil kebijakan strategis untuk mengurangi risiko penularan virus corona. Linda berkata, ia dan sekitar 900 buruh lain di pabriknya masih terus beraktivitas normal: memproduksi 60 potong pakaian per 30 menit selama delapan jam di ruang kerja yang padat. "Kami tentu sangat khawatir dan ketakutan, apalagi kami kerja berdekatan, tidak ada jarak satu sama lain," kata Linda. "Sudah dua hari ini ada pengecekan suhu tubuh setiap pagi. Kami diberi masker, tapi itu kami sendiri yang buat menggunakan bahan sisa pabrik. Itu tidak menghilangkan kecemasan." "Kami wajib bekerja semua. Selagi belum meninggal, ya harus bekerja. Kalau tidak masuk, upah kami tidak dibayar, kecuali ada surat keterangan sakit dari dokter," ujar Linda. Linda menuturkan, ia dan para koleganya sudah mendorong perusahaannya melonggarkan aktivitas produksi selama pandemi virus corona. Namun kesepakatan urung terjalin. Seperti saat banjir Jakarta di awal tahun 2020, Linda khawatir libur yang didapatkannya justru harus ditebus dengan bekerja saat libur akhir pekan dan tanggal merah. "Saya ingin ada ketegasan pemerintah, jika kami diliburkan, kami jangan dibiarkan bernegoisasi sendiri tentang upah. Harusnya soal upah jangan berdasarkan kesepakatan perusahaan dan buruh," ujarnya. Ingin mudik Namun tak semua pekerja informal merasa buntung karena wajib beraktivitas layaknya tak ada pandemi. Khoirul, seorang pelayan restoran di kawasan Menteng, berkata majikannya cekatan menyiasati penyebaran virus corona yang bisa saja dibawa para pelanggannya. "Tidak ada opsi untuk tidak masuk karena kami sudah diberi libur tiga hari dalam satu minggu. Sekarang restoran juga cuma buka layanan bawa pulang, tidak bisa makan di sini lagi," ujarnya. Khoirul berkata, selain memberlakukan sistem 'satu hari kerja, tiga hari libur', jumlah pegawai dalam satu sif di restorannya pun dikurangi. Menjaga jarak antarorang, kata dia. Di sela kecemasannya berada di Jakarta yang menjadi kota dengan kasus positif corona terbanyak, Khoirul berharap bisa pulang-pergi ke kampungnya di Karawang. Khoirul tahu bahwa pemerintah menganjurkan isolasi diri dan meminimalkan sosialiasi dengan sanak saudara di kampung halaman. Namun ia mengaku sulit menjalankan upaya memutus penyebaran virus corona itu. "Mumpung ada libur tiga hari, sebisa mungkin saya manfaatkan untuk pulang kampung. Sebenarnya tidak disarankan, tapi kalau hanya berkomunikasi lewat video call, orang tua saya tetap kepikiran keselamatan saya terus," kata Khoirul. Seiring akhir darurat virus corona yang belum dapat diprediksi, mayoritas pelaku usaha dan pemberi kerja mendorong pemerintah memberlakukan keringanan pajak, penundaan tagihan listrik, hingga penurunan suku bunga kredit pinjaman. Dalam konferensi pers virtual, Senin (23/03), misalnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemmy Kartiwa, meminta pemerintah merelaksasi pembiayaan industri tekstil agar arus kas perusahaan tidak macet. Strategi itu disebut Jemmy vital untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal terhadap para pekerja mereka. "Kami juga meminta stimulus modal kerja untuk tetap berproduksi sehingga tidak jadi PHK," ucapnya. Belum ada kebijakan khusus pemerintah untuk menjawab permintaan para pengusaha tersebut. Dalam teleconference dengan gubernur seluruh Indonesia, Selasa (24/03) siang, Jokowi mengumumkan sejumlah strateginya menghadapi gelojak ekonomi akibat virus corona. Program kartu prakerja yang dijanjikannya pada masa kampanye pilpres 2019 diklaim Jokowi bisa menanggulangi risiko tersebut. "Akan segera dimulai kartu prakerja implementasi kartu prakerja antisipasi para pekerja yang kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet," kata Jokowi. "Anggaran disiapkan Rp10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini, Siapa yang harus diberi, mulai data dengan baik," ujarnya.(sc)
