-- j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1933-tak-ada-teori Jumat 11 September 2020, 05:00 WIB Tak Ada Teori Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Editorial Tak Ada Teori MI/Ebet Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group. PESAN yang disampaikan seorang teman pengusaha pendek saja. Ia katakan, pandemi covid-19 memberikan dampak luar biasa kepada kehidupan dan juga bisnis. Semua negara mencari jalan untuk bisa keluar dari situasi krisis. Namun, mereka harus memikirkan cara terbaik yang bisa dilakukan karena belum ada teori bagaimana menangani persoalan ekonomi akibat covid-19 ini. Memang baru akhir tahun lalu kasus covid-19 ini muncul. Pada awalnya semua orang memperkirakan kasusnya akan terlokalisasi di Wuhan saja. Sistem autokrasi yang berlaku di Tiongkok memungkinkan pemerintah untuk bisa melakukan pembatasan total. Kita lupa bahwa kita sedang hidup di era yang berbeda. Teknologi membuat orang bisa berpindah kota dengan cepat. Bisa orang pagi hari ada di Jakarta, siang sudah ada di Singapura atau Tokyo, dan sore hari sudah tiba di New York. Berbeda dengan virus sebelumnya yang pembawanya ialah hewan atau binatang, covid-19 yang menjadi carrier-nya ialah manusia. Inilah yang membuat penularan bisa berlangsung cepat karena manusia adalah makhluk sosial yang senang berinteraksi dan sekarang interaksinya semakin menjadi-jadi karena ditopang teknologi maju. Oleh karena belum ada teorinya, maka setiap negara membangun teori sendiri untuk keluar dari situasi krisis. Mereka tidak lagi mengandalkan buku teks karena memang kajiannya masih berlangsung. Nanti setelah kasus covid-19 mereda, banyak ilmuwan yang mengambil pelajaran dari banyak negara untuk diturunkan menjadi teori ekonomi. Sekali lagi, karena belum ada teorinya, kita melihat banyak pendekatan yang diterapkan. Hong Kong, misalnya, menerapkan model untuk menjaga sisi permintaan. Sekitar 6,1 juta penduduk Hong Kong diminta untuk mendaftarkan diri apabila ingin mendapat bantuan sosial sebesar HK$10.000 dari pemerintah. Ada sekitar 5,8 juta warga Hong Kong yang kemudian mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Singapura menerapkan cara yang berbeda, meski yang dilakukan ialah menjaga sisi permintaan. Setiap warga negara Singapura mendapatkan bantuan sebesar S$1.000 yang disalurkan melalui rekening bank masing-masing. Bagaimana apabila warga merasa cukup dan tidak perlu dibantu? Pemerintah menyediakan rekening penampungan bagi mereka yang ingin mengembalikan dana bantuan pemerintah. Bahkan rekening itu terbuka untuk mengembalikan dalam jumlah lebih besar apabila ingin membantu sesama warga yang kekurangan. Bantuan sosial diberikan bersamaan dengan bantuan kepada dunia usaha. Dalam upaya membuat pengusaha bisa tetap bertahan dan tidak memberhentikan karyawannya, pemerintah memberikan bantuan modal. Negara seperti Jerman dan Amerika Serikat memberikan stimulus lebih 50% dari produk domestik bruto mereka. Mereka tidak takut dengan teori yang mengatakan bahwa stimulus dan bahkan mencetak uang akan menimbulkan infl asi sebab pandemi pernah terjadi 102 tahun yang lalu dan kondisinya berbeda dengan keadaan sekarang ini. Teori yang ada pada 1918 silam sudah tidak cocok dengan keadaan zaman. Kita ingin menyampaikan, kita pun tidak perlu takut untuk melawan teori yang ada. Sekali lagi semua teori yang dituliskan berangkat dari kondisi yang normal. Sekarang ini kita hidup di tengah situasi yang abnormal, di saat orang diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah dan akibatnya ekonomi terhenti tanpa ada penyebab kecuali covid-19. Kalau Presiden Joko Widodo mendorong terjadinya transformasi, sebenarnya pesan yang disampaikan ialah kita harus keluar dari teori yang ada. Sekarang merupakan kesempatan emas untuk melakukan transformasi agar masyarakat otomatis masuk ke sistem perbankan. Mengapa? Pemerintah sudah benar berupaya memperbaiki sisi permintaan dengan memberikan bantuan langsung tunai. Akan tetapi, persoalannya kita terkendala pada data. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai. Bahkan bantuan Rp600 ribu untuk pekerja yang pendapatannya di bawah Rp5 juta, beberapa kali harus disalurkan karena data penerima yang kurang baik. Seharusnya kita bisa mencontohkan Hong Kong. Kita dorong masyarakat untuk mendaftarkan diri apabila ingin mendapatkan bantuan. Daftar ke mana? Daftar ke bank-bank pemerintah. Kita tahu Bank Rakyat Indonesia, jangkauannya sampai ke seluruh pelosok negeri, bahkan mempunyai satelit sendiri untuk mempermudah transaksi. Selanjutnya pemerintah tidak perlu bingung lagi menyalurkan bantuan langsung tunai. Tinggal taruh anggarannya di bank-bank pemerintah dan mereka yang langsung mentransfer ke rekening warga yang membutuhkan bantuan. Dengan cara ini, bukan hanya tidak akan terjadi penyimpangan, tetapi kita akan mempunyai big data yang akurat tentang penduduk Indonesia. Stimulus untuk dunia usaha bisa lebih lancar ketika disalurkan lewat perbankan. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1933-tak-ada-teori
