Yang ini poli jadi bacaan awal pekan,Sebagai wacana politik aja waaa Wasalam, Imusafir SUGIHARTO [spacer] Politik Rente Taring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus makan korban. Awal bulan lalu, giliran anggota DPR Abdul Hadi Djamal yang jadi korban. Anggota Komisi VI DPR-RI ini diamankan usai melakukan ''transaksi'' dengan seorang pengusaha rekanan Departemen Perhubungan (Dephub) dan difasilitasi seorang pegawai di Direktorat Perhubungan Laut, Dephub. Mereka diduga terlibat proyek stimulus pembangunan dermaga pelabuhan dan bandar udara di kawasan timur Indonesia. Keberhasilan KPK mengungkap suap yang melibatkan anggota dewan itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, enam anggota DPR aktif lainnya ditangkap komisi yang dibentuk pada 2003 ini. Korban KPK pertama adalah Saleh Djasit. Ia dijerat dalam kasus pengadaan pemadam kebakaran semasa menjadi Gubernur Riau. Tak berapa lama kemudian, giliran Al Amin Nasution yang dicokok KPK lantaran menerima suap terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan. Deretan nama itu makin panjang dengan masuknya nama Hamka Yandhu, Sarjan Taher, Bulyan Royan, dan Yusuf Emir Faisal yang terlilit kasus korupsi alih fungsi hutan Tanjung Api-api. Terungkapnya ''hubungan mesra'' antara oknum anggota DPR, pegawai departemen atau pemerintah daerah, dan pengusaha dalam menggolkan berbagai proyek pemerintah menjadi bukti nyata bahwa DPR sudah going to far. Lembaga pengemban fungsi legislasi, bujet, dan kontrol ini dalam beberapa hal sudah kebablasan. Untuk fungsi bujet, misalnya, Senayan malah asyik bermain di wilayah tier tiga. Padahal, masuk ke level pengaturan anggaran per sektor bahkan hingga ke pembagian proyek tentu bukan tempatnya DPR ikut cawe-cawe. Pengungkapan KPK yang melibatkan anggota DPR itu justru membuktikan, para anggota dewanlah yang ada di belakang berbagai proyek pemerintah tadi. Di sinilah proses ketidakadilan terjadi. Lancar tidaknya sebuah anggaran harus bergantung pada oknum anggota DPR yang ujungnya beraroma suap. Tak mengherankan jika kepala daerah yang rajin datang ke DPR setiap kali ada penyusunan atau revisi anggaran akan jauh lebih mudah mengamankan anggarannya. Sebaliknya, daerah-daerah yang tidak terbiasa melakukan jurus-jurus mabuk itu dan tidak memiliki ''pasukan'' lobi ke Senayan tentu akan jauh ketinggalan. Seorang kepala daerah di sebuah kabupaten di luar Jawa pernah menuturkan pengalamannya melakukan langkah jemput bola menggolkan anggaran itu. Setiap Senayan menggelar rapat anggaran, ia terbang khusus ke Jakarta. Untuk menjalankan misinya ini, ia mengaku tak sendirian. Para pengusaha yang berkepentingan atas proyek-proyek di daerahnya itu pun diajak serta. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk ''memuluskan'' alokasi anggaran proyek-proyeknya. Semua mafhum, di balik gencarnya lobi itu, ada aroma uang. Tidak ada yang gratis di balik mulusnya sebuah proyek. Namun, akibat pola-pola inilah, sebuah ketidakadilan dalam hal pemerataan anggaran berlangsung. Sebuah daerah yang memiliki potensi besar harus pasrah untuk tidak bisa berkembang lantaran seretnya anggaran akibat tidak memiliki juru lobi. Inilah yang dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tanpa disadari, politik politisi itu telah menyengsarakan rakyat. Padahal, sebagai wakil rakyat, mestinya merekalah yang membuka simpul-simpul kebuntuan dalam rangka menyejahterakan rakyat. Sejatinya, praktek lobi eksekutif ke legislatif bukanlah barang haram. Di negara yang demokrasinya maju seperti Amerika, modus seperti itu kerap dilancarkan ke parlemen. Terakhir, kita bisa melihat langkah Presiden Barack Obama menerapkan jurus lobinya ke Kongres dan Senat terkait stimulus untuk meredam dampak krisis global. Bedanya, selain terjun langsung, gaya lobi Obama pun tak pernah menyentuh angka-angka detail. Tapi, di republik ini, belakangan terungkap bahwa di balik peningkatan angka stimulus APBN, ternyata sebuah lobi dahsyat berlangsung di sebuah sweet room hotel mewah pada menit-menit terakhir. Para pengusaha yang ingin menggolkan proyek-proyeknya pun mesti antre untuk bertemu oknum-oknum anggota DPR. Proses politik APBN yang dipolitisasi ini makin parah dengan lambatnya birokrasi. Banyak pula energi birokrasi, termasuk jajaran menteri, yang habis terkuras lantaran harus ''melayani'' berbagai rapat di berbagai komisi di Senayan. Seretnya pencairan DIPA secara sistemik adalah wujud belum berjalannya reformasi birokrasi. Akibatnya, dana APBN yang sangat terbatas itu seringkali tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, dan tidak tepat sasarannya. Kinerja pembangunan nasional pun tidak optimal. Inilah salah satu faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi kita makin melambat. Pekan ini, segenap rakyat Indonesia akan memutuskan wakil-wakilnya untuk duduk di kursi legislatif. Pola rekrutmen calon anggota legislatif pada saat ini yang butuh ongkos mahal, tak mengherankan, memunculkan kekhawatiran perburuan rente anggaran makin dahsyat. Namun kita berharap, pemilu kali ini bida menghasilkan anggota-anggota dewan yang lebih berkualitas dan bebas dari politik rente. Sugiharto Chairman of Steering Committee The Indonesia Economic Intelligence [Perspektif, Gatra Nomor 22 Beredar Kamis, 9 April 20
