> Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. > Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, > tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang > semestinya > tidak perlu. > > Sugeng
Mas Namanya juga koboy , jadi yang dikenal cuma pestol dan kepalan tangan. Si Abah > > ----- Original Message ----- > From: "Musakti, Oki" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <iagi-net@iagi.or.id> > Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM > Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore > > > Cowboy Bojonegoro > > Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos > CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan > Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya > menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga > mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig > (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, > daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di > daerah. > > Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 > Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 > (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada > pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir > Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? > > Tidak! > Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan > pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus > ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya > berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara > penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke > pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih > ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. > > Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si > investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu > sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan > biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah > Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil > untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan > Bojonegoro juga akan berkurang. > > Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang > kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang > temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat > mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir > kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan > diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa > banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul > namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. > > Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah > ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang > Cepu. Meski namanya "Ladang Cepu", sebenarnya wilayah itu masuk > Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi > setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan > minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek > pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. > Tidak cukup ada minyak di situ. > > Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari > AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. > Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa > besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 > per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). > Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 > triliunan. > > Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan > Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun > dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah > tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa > membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus > tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali > minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak > tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak > Indonesia semakin kritis. > > Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda > Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi Daerah, bupati > merasa pemda juga punya hak 10 persen. > > Selain cadangan minyak yang besar itu, di Bojonegoro juga ditemukan > beberapa cadangan minyak kecil-kecil. Inilah yang diusahakan oleh Petro > China dengan Medco-nya Arifin Panigoro. Dan, ladang inilah yang distop > oleh bupati. > > Bupati sungguh kurang teliti dan hati-hati. Hak 10 persen tersebut baru > berlaku untuk kontrak baru setelah UU itu lahir. Yang dia persoalkan itu > kontrak lama. Mungkin secara hukum memang masih bisa dipersoalkan, lepas > akhirnya kalah atau menang. Tapi, cacat citra Jatim di mata investor > asing sudah terjadi. Dulu ketika terjadi masalah pengelolaan minyak di > Kabupaten Siak, Riau, hebohnya bukan main. Yang terjadi di Bojonegoro > ini lebih berat daripada itu. Tidak berlebihan kalau lantas ada yang > menyebutnya sebagai cowboy Bojonegoro. Kita bisa bayangkan, apa yang > dibicarakan di forum-forum investor internasional mengenai kasus > Bojonegoro itu. > > Bupati atau wali kota di era transisi demokrasi seperti ini memang > rawan. Banyak kasus bupati atau wali kota ditunggangi pihak lain karena > yang ditunggangi tidak tahu bahwa dia lagi ditunggangi. Kasus-kasus > pembelian kapal oleh bupati di banyak daerah, insenerator sampah, dan > pembangunan listrik, yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pihak > tertentu, umumnya terjadi karena minimnya latar belakang pengetahuan > bisnis para kepala daerah. Ini juga yang terjadi ketika para profesor, > doktor, aktivis yang tiba-tiba harus mengurusi alumunium, pulp, > gramatur, tinta, dan seterusnya. Apalagi untuk urusan minyak yang ada > 2.000 meter di bawah tanah sana. > > Gubernur Jatim sudah lama membayangkan jangan-jangan ada masalah seperti > di Riau di Jatim kelak. Karena itu, sejak tiga tahun lalu, Pemda Jatim > menugasi PT PWU, miliknya, untuk membuat anak perusahaan di bidang > minyak dan gas: PT Petrogas Wira Jatim. Meski komisaris utamanya saya > sendiri (yang tidak tahu bisnis minyak), tim manajemennya para > profesional di bidang perminyakan. Para bupati di Jatim bisa > memanfaatkan jasa PT Petrogas agar bisa dapat pandangan yang lebih luas. > Kalau perlu, PT Petrogas tidak usah dapat apa-apa (karena punya usaha > sendiri di bidang itu). Yang penting, jangan sampai ada bupati atau wali > kota yang kebablasan seperti di Bojonegoro. Reputasi, nama baik, track > record sangat penting dalam dunia bisnis. > > Saya sendiri setuju dengan kesertaan 10 persen pemda di usaha minyak dan > harus diperjuangkan terus pelaksanaannya. Tapi, pendekatan business to > business adalah yang paling baik. Modalnya: kita tidak boleh kalah > pintar di bidang itu dengan para investor tersebut. > > Sudah waktunya para bupati penghasil minyak di Jatim selalu bertemu dan > berkonsultasi di bawah koordinasi gubernur. Berjuang bersama-sama secara > benar akan lebih baik hasilnya.*** > > > > Santos Ltd A.B.N. 80 007 550 923 > Disclaimer: The information contained in this email is intended only for > the use of the > person(s) to whom it is addressed and may be confidential or contain > privileged information. If you are not the intended recipient you are > hereby > notified that any perusal, use, distribution, copying or disclosure is > strictly > prohibited. If you have received this email in error please immediately > advise us by return email and delete the email without making a copy. > > > > > --------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] > To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy > Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id > Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) > Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) > Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) > Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau > [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) > Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) > --------------------------------------------------------------------- > > --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
