Pak Awang, Masalahnya pekerja nasional di KPS asing (misalnya) apa mempunyai payung hukum untuk menjadi double face buat company tempat dia bekerja?, ini yang sulit, bagaimanapun karyawan tersebut memiliki gentlement agreement dengan coy-nya sesuai kesepakatan yg ke-2 belah pihak akui, satu hal juga peluang conflict interest untuk memanfaatkan kondisi tersebut besar sekali. Melaporkan, menjatuhkan dll demi kepentingan diri sendiri pasti ada.
Kenapa pihak BPMIGAS tidak terus terang saja menempatkan oknumnya di setiap coy, sama hal yg sekarang BUMN lakukan dengan pasukan "lendonya", menempatkan oknumnya di setiap BUMN untuk menangkal korupsi?..tak jelas memang efektif atau tidak. regards -----Original Message----- From: Awang Satyana [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, August 15, 2005 1:50 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Pemerintah Menolak Permintaan Pertamina diBlok Cepu Shofi, BPMIGAS tak punya waktu yang cukup untuk tahu dapur KPS/JOB sampai ke pojok2nya, apalagi yang tak tersirat macam itu. Terus terang, proposal yang diajukan sekian banyaknya sementara personal BPMIGAS sedikit saja. Ada yang seharinya mesti hadir di lima atau enam rapat. Ditinggal rapat sejenak pun, meja sudah penuh dengan surat-surat dan proposal yang harus ditindaklanjuti. Suatu kelalaian dalam pengawasan, misal membiarkan proposal studi yang tak perlu lolos, atau anggaran tetap tinggi, adalah wajar terjadi dalam arus pekerjaan yang begitu deras mengalir. Kami di BPMIGAS juga tahu dari sekian studi yang diusulkan KPS/JOB itu berapa sih yang benar2 perlu dan mendesak untuk dilakukan ? Sebagian TSA yang dilakukan adalah juga untuk menghidupi research center mereka di LN. Untuk itulah, maka kita selalu memodifikasi TSA, menurunkan anggarannya, menyalurkan sebagian ke DN, dll cara pengawasan. Sangat membantu kalau tenaga nasional di KPS (yang jelas tahu dapurnya sendiri), memberitahu BPMIGAS soal-soal yang diragukannya tetapi tetap dipaksakan. Apakah BPMIGAS akan membocorkan identitasnya, tentu saja tidak. Seorang tenaga nasional di sebuah KPS asing pernah memberitahu kami tentang seorang ex-pat yang kelakuannya tak disukai, tak kooperatif, merendahkan tenaga nasional, dll. Nah, berbekal pemberitahuan ini, kami melakukan investigasi dengan cara kami. Lalu, saat si ex-pat ini diajukan kembali untuk diperpanjang (dengan berbagai alasan teknis yang bagus2 dll. dll.), kami memutuskan untuk menghentikan usulan perpanjangannya. Sebuah KPS punya sister company sebuah perusahaan drilling service. Banyak sumur dibornya, berturut-turut kering. Sumur kering tinggal kering, sementara sister company telah dapat project. Di blok lain, pemboran mengalami hambatan serius karena ketidakseriusan sister company yang punya rig ini, sementara biaya rig jalan terus. Macet tinggal macet, uang terus mengalir ke sister company. Blok sudah produksi, cost recovery berlaku. Dicurigai, pemboran bukan concept-driven, tetapi project driven (!). Kalau kecurigaan benar, maka, memberi project kepada sister company dengan uang yang harusnya memperbesar pendapatan Negara (untuk kemakmuran rakyat) adalah kejahatan besar. Secara kasar : merampok kemakmuran rakyat. Tunggu dulu, tak semudah itu menagih cost recovery bila kecurigaan ini benar. Menyertakan sister company dalam tender adalah menyalahi aturan, macet operasi di sumur karena kelangkaan alat yang harusnya ada adalah kelalaian bahkan penipuan atas kontrak. Tetapi, harus diakui bahwa tak mungkin semua tindakan yang merugikan Negara tertangkap, maka tetap jiwa-jiwa nasionalis dibutuhkan untuk memberitahu bahwa ada suatu proyek yang dipaksakan dll. "Kalau mau ditimpakan ke Indonesia, timpakan saja ke Indonesia", adalah bukan hanya terjadi di KPS asing, tetapi juga di KPS nasional. salam, awang Shofiyuddin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pak Awang, sekedar sharing. Saya punya pengalaman dengan situasi seperti ini, ini dulu ya. Saat itu saya diminta untuk presentasi TSA di BP Migas untuk beberapa study. Seperti biasa, saya selalu mencari alasan teknis di belakang itu. Saya menemukan ada satu TSA yang sama sekali kurang didukung alasan teknis. Saya mencoba diskusi dengan manajer dan chief geologist. Sang manajer bahkan cenderung menolak memberikan jawaban sementara sang chief memberikan alasan yang dapat dipatahkan dengan mudah. Keduanya akhirnya mengakui (jelas sekali jawabannya karena terdesak) bahwa proyek harus jalan, perlu atau gak perlu karena coy mau makes money. Cuma repotnya saat itu yang harus kasih presentasi ya saya sendiri. Jeleknya lagi TSA itu secara teknikal bisa diterima BP Migas, sesuatu yang tidak saya harapkan. Kalo saya ngasih tahu kunci kelemahannya ... he he ... saya bisa malu sendiri gak bisa ngejawab pertanyaan. Lha harus gimana nih pak? Tapi next time kayaknya saran pak Awang bisa diperhatikan dan dilakukan atas nama bendera merah putih. Salam Shofi "kapan ya bisa presentasi di BP Migas lagi?" On 8/12/05, Awang Satyana wrote: > > Di wilayah Jawa Timur onshore, dengan play yang sama, (Kujung/Prupuh/Mudi > target), Exxon mengajukan sumur dengan anggaran sekitar 775-825 US$/ft; > Pertamina sekitar 300-400 US$/ft, JOB Pertamina-Petrochina Tuban sekitar > 375-450 US$/ft; Lundin Blora sekitar 450-550 US$/ft, Lapindo Brantas sekitar > 550-650 US$/ft. Masih Exxon yang paling tinggi kan ? Tepatnya, lebih > daripada dua kali anggaran usulan Pertamina. > > Adalah menjadi tugas BPMIGAS untuk memotong anggaran2 itu sampai batas > kewajaran. Belum lama ini, saya memotong sekitar 15 juta US$ anggaran tiga > sumur di Indonesia Timur yang diajukan terlalu tinggi oleh operatornya. > > Kelak, anggaran2 itu akan ditagihkan ke Negara sebagai cost recovery. > Bagaimana halnya kalau tidak kita turunkan dari awal ? Tentu saja pendapatan > Negara akan berkurang. > > Terus-terang saja, banyak kontraktor yang royal dan hambur, dengan satu > pikiran saja : toh di-cost recovery ini. Hm...jangan menganggap itu selalu > mudah. > > Terus-terang juga, Jeruk-1 & Jeruk-2 di Selat Madura termasuk paling hebat > discoverynya sejak 2000 ini di Indonesia, tetapi manisnya Jeruk ini menjadi > asam oleh biayanya yang memegang record sumur termahal di Indonesia karena > problem mekanisnya. Kelak, Jeruk ini akan meninggalkan "bom waktu" berupa > sunk cost yang sangat besar. > > Masih banyak contoh yang lain, hanya mengemukakan : di satu pihak BPMIGAS > berperan sebagai partner, di lain pihak menjadi pengontrol yang harus ketat. > > Saya berharap para tenaga nasional di oil company asing dapat berperan > juga sebagai "pengawas" pihak asingnya, sebab saya temukan banyak pihak > asing berpendirian "kalau bisa ditimpakan ke Indonesia maka timpakan saja ke > Indonesia" (!) > > Nah, BPMIGAS tak mungkin mengontrol sampai ke mikro-detail bukan ? Maka > saya berharap tenaga nasional di oil company asing sekaligus menjadi > pengingat atau pengawas juga. Kadang2 saya dapat juga masukan dari tenaga2 > nasional ini yang langsung disampaikan kepada saya, nah..ini bisa jadi > amunisi saya untuk "perang" anggaran dengan pihak asing mereka. > > Kalau kita tidak jeli, maka kita bisa larut tanpa sadar bahwa kita > sebenarnya tengah terlibat dalam tindakan yang sedang merugikan Indonesia. > > salam, > awang > > Bambang Murti wrote: > Hmm, kalau aku koq sedikit worry ya...mungkin ini > "pre-judice"....mudah-mudahan tidak beralasan. > Misalnya, JV tersebut akan mengebor dengan biaya "sekian..sekian"... > Nah karena partner-nya ndak punya duit, mereka akan bilang,...uupss, > nice plan, tapi kita sekarang lagi bokek nih...bisa talangin kita-kita > dulu ndak? > Lha si operator bisa saja menjawab, "guys, ini proyek mahal...jadi > ente-ente musti kudu punya duit donk"....kalau ente bilang "kagak punya > duit sekarang", ya udah, gue bisa anggep ente-ente pada kagak mau > sharing risk, jadi, gue akan "sole risk" dah...ente-ente kan ude pada > tau kan artinya "sole risk"? hasilnya bakalan gue embat sendiri..!!!! > Atau bisa juga, OK, gue bayarin dulu, ntar dipotong dari share ente-ente > deh... > Lha kalau begitu, maka akan terjadi "share dilution" donk. > Nah ??? > BSM > > Buat pak Awang, > Mungkin bisa "me-release" estimasi drilling cost dari operator disekitar > blok tersebut untuk similar play? Sesama di onshore aja dah. Porong-1? > Kembang Baru? Grigis Barat? Kedungtuban? Sukowati-nya Petrochina? > Ntar dibandingin dengan proposal "beliau" ini? > Apakah pemerintah aware terhadap hal yang satu ini? Kalau belum, duh, > saying donk... > > -----Original Message----- > From: Batara Sakti Simanjuntak [mailto:[EMAIL PROTECTED] > Sent: Wednesday, August 10, 2005 4:44 PM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: Re: [iagi-net-l] [FW] Pemerintah Menolak Permintaan Pertamina > diBlok Cepu > > Pemerintah (pusat) memberi Pertamina 45 %, dan Pemda (beberapa) > Kabupaten > 10%, sedang Exxon juga 45%, lalu ketiganya mesti membentuk perusahaan > baru, > sehingga tak ada yang berfungsi sebagai mayoritas. Ini naif sekali. Lalu > > siapa yang memegang operatorship ?, logikanya perusahaan baru tsb. Siapa > > yang secara ril akan menyediakan dana di perusahaan baru tsb ?... Pemda > toh > tak kan punya dana, Pertamina pun sedang kesulitan...jadi Exxon akan > mendominasi ??? > > Kalau Pertamina dan Pemda sama-sama berkehendak menyatukan kekuatan > sahamnya > sehingga menjadi mayoritas bersama boleh kan ?. Kalau pikirannya > sama-sama > soal kebangsaan (dalam jangka panjang, seperti pandangan pak Kwik) tidak > > dapatkah Pertamina & Pemda saling menyatukan diri ?. Gimana caranya > Pertamina mendekati dan merayu Pemda ? > > > > -----Original Message----- > From: Awang Satyana > To: iagi-net@iagi.or.id > Date: Wed, 10 Aug 2005 02:17:39 -0700 (PDT) > Subject: Re: [iagi-net-l] [FW] Pemerintah Menolak Permintaan Pertamina > di > Blok Cepu > > > Paling juga karena dapat tekanan Paman Sam. Nanti juga di badan > > pengelola baru Cepu bentukan Exxon, Pertamina, Pemda, hendaknya > > Indonesia (Pertamina + Pemda) berdaya kuat. Harus siap menolak dan > > memotong biaya-biaya supertinggi yang biasa diajukan Exxon. Di blok2 > > lain di mana Pertamina memegang participating interests hendaknya juga > > berdaya kuat sebab ada kasus di suatu blok di Jawa Timur Pertamina > > sebenarnya memegang major share tetapi tak jadi operator. > > > > salam, > > awang > > > > Ariadi Subandrio wrote: > > Kalao pemerintahnya melanggar aturan hukum gak dipersoalkan ama Rizal > > Malarangeng, gimana seh ini orang. Lagian kalao yang mayoritas > > Indonesia (55%) seperti yang disampaikannya, kok tendensinya gak > > memperbolehkan bangsa Indonesia yang menjadi operatorship se..... ah, > > negeri aneh2. > > > > lam-salam, > > ar-. > > > > > > > > __________________________________________________ > > Do You Yahoo!? > > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around > > http://mail.yahoo.com > > > > --------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina > (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id > Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) > Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) > Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) > Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau > [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) > Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) > --------------------------------------------------------------------- > > ---------------------------------------------------------------------- > This e-mail, including any attached files, may contain confidential and > privileged information for the sole use of the intended recipient. Any > review, use, distribution, or disclosure by others is strictly > prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to > receive information for the intended recipient), please contact the > sender by reply e-mail and delete all copies of this message. > ---------------------------------------------------------------------- > This e-mail, including any attached files, may contain confidential and > privileged information for the sole use of the intended recipient. Any > review, use, distribution, or disclosure by others is strictly prohibited. > If you are not the intended recipient (or authorized to receive information > for the intended recipient), please contact the sender by reply e-mail and > delete all copies of this message. > > --------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina > [at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id > Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) > Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) > Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) > Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau > [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) > Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) > --------------------------------------------------------------------- > > > __________________________________________________ > Do You Yahoo!? > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around > http://mail.yahoo.com > -- Salam hangat Shofi --------------------------------- Yahoo! Mail Stay connected, organized, and protected. Take the tour --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) ---------------------------------------------------------------------
