Pak Rovicky, PSC baru tentu punya skema relinquishment sendiri, tinggal persentase luas yang dikembalikan saja yang mungkin harus dilihat lagi agar tak luas lahan tidurnya. Itu wewenang Migas, tetapi BPMIGAS akan mulai aktif ikut menyusun kontrak. Memang perpanjangan kontrak wewenang Pemerintah, tetapi kita tetap berdiskusi dan bernegosiasi untuk menyusun term and condition-nya. IP tak harus selalu diartikan Indonesian Participant, tetapi juga penyertaan perusahaan2 daerah. Dalam kasus EMP Kangean misalnya, IP-nya adalah bisa diambil untuk BUMD2 setempat. salam, awang
Rovicky Dwi Putrohari <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pak Awang Sebaiknya scheme relinguishment tidak hanya utk yg extended contract tetapi juga new PSC contract area (eh ini wewenang Migas ya ... bukan BPMigas, cmiiw). Saya rasa perpanjangan kontrak bukanlah permohonan utk bernegosiasi, tetapi permohonan utk persetujuan. Artnya boleh-boleh saja Migas menolak atau tidak memperpanjang kontrak (psst kang Ariadi, aku ga yakin gara-gara CPP Pak Harto nglengser, itu korelasional tapi bukan kausal). Petronas sudah beberapa kali tidak memperpanjang kontrak KPS-nya. Daerah-daerah ini akhirnya dioperasikan Petronas dan dikerjakan oleh Indonesian GGE :). Kalau saja saya mengira-ira menghitung luas area explorasi awalnya 1000 Km2, maka pada 6 tahun berikutnya (setelah habis exploration period) akan di retain 20% atau seluas 200 Km2. Nah luas daerah produksi bukan 200 Km tetapi luas lapangan, yang hanya kira2 20 Km2 (average saja lah). Ini berarti sebenernya masih banyak lahan tidur atau yg nganggur. selama kurang lebih 20 tahun (masa produksi). Sebenernya kalau extension dari EMP kangaen, apakah masih memerlukan IP juga ? Bukannya mereka Indonesian juga. Saya berharap pemilik sahanya juga org Indonesia sih, walopun sahamnya emang sudah listing di BEJ. rdp ---- > Ini sudah kita negosiasikan pada perpanjangan kontrak suatu blok, tetapi > tidak ada kesepakatan dari kontraktor (tentu saja). Extended contract tetap > punya kewajiban2 relinquishment. Kuncinya ada di program eksplorasi. Kalau > kontraktor tak mau eksplorasi lagi maka di-carved out memang lahan2 di luar > lapangan, dan waktu extended contract pun terbatas tak sampai usia lapangan > habis. Bila mau eksplorasi boleh, tetapi dengan komitmen2 dan kewajiban > relinquishment. Perusahaan2 pemain migas yang handal selalu melakukan > eksplorasi, bukan sekedar menguras minyak. > > salam, > awang > > Rovicky Dwi Putrohari wrote: > Salah satu cara untuk menjawab semua pertanyaan tadi adalah > --> UBAH TATA CARA RELINGUISHMENT !. > > Daerah yg boleh ditahan hanya Daerah Produksi Areally dan Zone of > reservoir (stratigraphic/depth wise). > > Hanya dengan cara pembatasan dimana daerah produksi setelah masa satu > kali eksplorasi inilah maka daerah-daerah atau lahan tidur akan > menjadi aktif kembali. Perusahaan boleh menahan data daerah yg > diproduksikannya (ini masih sesuai aturan). Penahanan 20% lahan > original PSC area ketika suatu daerah dinyatakan berproduksi hanya > menghasilkan lahan tidur saja. Jadi boleh saja daerah asalnya ribuan > kilometer, namun pada fase developement nantinya, hanya daerah field > producing saja yg di-"retain" > > Cara ini sama sekali tidak memerlukan perubahan UU yg manapun dan DPR > tidak usah melakukan rapat2 yg mahal, Kita juga ngga usah repot-repot > meminta buka tutup data lagi. Hanya perlu mengubah cara memotong > daerah yg berproduksi. > > Extended contract bolah-boleh saja untuk daerah yg berproduksi saja ! > Atau mereka boleh mengajukan extension exploration period untuk daerah > yang sama, tetapi sudah separate contract. Artinya exploration cost yg > sudah dipakai tidak dapat dimasukkan sebagai cost recovery lagi pada > field yg sudah berproduksi. Jadi aturan cost recoverypun tidakk perlu > diubah kan ? > > Perubahan relinguishment scheme yang sederhana ini tidak akan > mempengaruhi perhitungan keekonomian perusahaan ketika akan melakukan > pengembangan lapangan yg baru. Namun akan menjaga negara utk tidak > membayar sesuatu yg belum terjadi atau menjaga utk tidak melakukan > long commitment yg lebih berisiko. > > RDP --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) --------------------------------------------------------------------- --------------------------------- Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
