KK ( mineral ) dan KKB ( batubara ) memang disukai operator tambang, karena pemegang saham terlindungi secara legal, dimana PT yang dibentuk dengan pemegang saham asing atau asing / Indonesia sebagai kontraktor daerah KK tersebut. Ini sudah teruji dan diakui secara international. Tetapi sepertinya KK Generasi ke VII dan KKB Generasi ke III ( 1998 ) merupakan generasi yang terakhir. Sambil menunggu diluncurkannya UU Minerba, yang masih berlaku ialah KP ( yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur karena UU Otda ).
Dalam situasi harga komoditi tambang yang sedang melambung ini ( batubara sudah mulai menurun tapi masih diatas harga normal dulu ), mining companies / investors masih ngejar melaui JV dengan -atau pengambilah alihan saham - pemegang KK atau KKB yang masih berlaku, ketimbang mengambil KP sendiri atau bekerja sama dengan pemilik KP. Kenapa ? Pemegang KP harus nasional, sehingga asing harus kerjasama dengan pemegang KP tsb. Jadi asing tidak punya akses legal ke KP tsb. Dari FAKTOR INI SAJA sudah mendiscourage asing untuk berinvestasi ( negative thinkingnya kalau pemegang KP nakal, asing tidak bisa berkutik lagi ), belum faktor faktor lainnya yang tidak perlu saya ulang lagi disini. Memang ada beberapa PMA yang main main di KP, yang menurut pengamatan saya ada 2 alasan : 1 ). Dengan diluncurkannya UU Minerba nanti, aturan lanjutannya memungkinkan digenerate sistim seperi KK atau KKB dan 2 ). mengambil risiko dengan memilih pemegang KP yang kemungkinan nakal kecil, seperti BUMN, perusahaan Ind yang reputasinya bagus. Di batubara,memang pemegang KP bekerja sama dengan investor nasional dan/ atau asing tapi Asia ( baca : Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia , China dsb ) tetapi ingat bahwa sukses ratio di batubara diatas 90 %. Malahan pengamatan saya pemodal non Asia di batubara secara langsung tinggal BHPBilliton dan operator tambang batubara di Sebuku ( nama lupa ) tapi melalui KKB. Jadi memang sudah ada perubahan yang cukup significant masalah pemegang saham di industri pertambangan batubara ini. Rush nya ke rah dalam ( underground ) atau inland ( Kalteng ). Bagaimana dengan mineral dengan sukses ratio yang jauh lebih kecil ( sekarng ini, 5 % juga sudah bagus - Pak Didik, mungkin laterite Ni lebih bagus ya ?) ? Pengamatan saya, investor Asiapun, termasuk Indonesia sedikit sekali yang berani bermain-main di mineral. Sedangkan investor dari mining companies yang sudah establish ( Senior ) terbentur di legal aspek yang saya terangkan diatas. Yang yunior mungkin lebih berani. Keterbatasan2 inilah yang menjadikan salah satu eksplorasi tidak berkelanjutan .............. Terimakasih dan Wass sdw ----- Original Message ----- From: <[EMAIL PROTECTED]> To: <iagi-net@iagi.or.id> Sent: Sunday, January 15, 2006 9:35 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Eksplorasi Bekelanjutan - Iklim Investasi > Mas Ndaru, > > Sebenarnya perlu kita telaah dulu "apa arti iklim investasi tidak mendukung" > ... > Otonomi daerah telan memberikan kuasa kepada Bupati untuk mengeluarkan KP > (Kontrak Pertambangan dengan max 5000 ha), hal ini telah memunculkan banyak > pemain lokal yang mempunyai KP, mereka menjadi pemain utama diluar KK. Dan > ini legal (bukan liar). Kalimantan (untuk Batubara) dan Sulawesi sedang > tumbuh kembang pesat sekali dalam hal per-KP-an ini... > Untuk mendukung ini... Pemda membutuhkan mine inspector wilayahnya ... (dan > dengan alasan urgency - mine inspector daerah cukup mendaptkan training 2 > minggu-an - ini info dari obrolan santai salah satu Mine Inspector daerah) > sehingga kualitas (wawasan) nya bisa dipertanyakan ... > > Prediksi saya, dalam waktu dekat ini para Bupati + pemegang KP akan > berlomba2 menggandeng investor nasional ataupun asing un .. dan untuk > membuat ini menarik ... akan besar kemungkinan aturan turunannya sangat > bervariasi ...(investor akan datang dan iklim investasi akan banyak masuk > daerah-daerah) > > Disisi lain, untuk menghindari "jual murah" daerahnya demi PAD dan demi para > tuan tanah lokal tersebut...Pemerintah pusat harus punya system control yang > jelas (maaf saya tidak copi perkembangan terakhir system control pemerintah > pusat - mungkin Mas Ndaru bisa sharing?) > > salam, > df > > -----Original Message----- > From: Sukmandaru Prihatmoko [mailto:[EMAIL PROTECTED] > Sent: Saturday, January 14, 2006 19:13 > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: [iagi-net-l] Eksplorasi Bekelanjutan - Iklim Investasi > > > Pak RDP dan rekan2, > > Membicarakan masalah iklim investasi, sepertinya kita harus mundur sedikit > topik-nya. > > Mengelola dan memanfaatkan SDA adalah merupakan kewajiban negara. Idealnya > negara itu "mampu" membiayai dari kegiatan eksplorasi, menambang dst.... > Tapi rasanya tidak ada satupun negara di dunia yg mampu melakukannya. Di > jaman Uni Soviet masih hidup (dan beberapa negara komunis lain) mungkin > hanya merekalah yg melakukan itu..... > > Jadi negara butuh investor yang mau meresikokan modalnya untuk memanfaatkan > SDA ini. Di sinilah "keseriusan" negara (baca: pemerintah) diperlukan untuk > menimbang-nimbang sampai sejauh apakah kehadiran investor dibutuhkan. Di > pihak lain investor juga punya pertimbangan sendiri (ekonomi) untuk menanam > modalnya di suatu negara. Jadi idealnya negara dan investor harus sama-sama > diuntungkan. > > Di Indonesia, saat ini kebijakan investasi tambang masih belum jelas mau > dibawa kemana. Jadi menurut saya, investor baru hanya akan menunggu situasi > saja, kalau perhitungan mereka (ekonomi) memungkinakn mereka akan masuk, > tapi kalau tidak ya.... lebih baik mereka lari ke negara lain spt Laos, > China dll yg lebih menjanjikan. Jadi yang bertahan sekarang ya hanya > investor-investor yg sudah lama dan punya existing project di Indonesia > (e.g. Freeport, Newmont, Newcrest, Inco, Antam, Timah dsb...... swasta murni > > pribumi (bukan BUMN) rasanya belum ada yang bangkit spt di migas. > > Kalau memakai kaca mata investor, utuk menarik mereka (baik asing atau > pribumi) yg diperlukan adalah (rasanya ini sudah umum didengar oleh rekan2): > > (1) kepastian hukum, (2) tax regim yang menarik, (3) penanganan masalah > lintas dept yang baik (e.g. dengan kehutanan), (4)...... sila dilanjutkan. > > Pengamatan saya (bisa saja salah), pemerintah belum jelas mau mengarahkan > kebijakan investasi tambang kita. Contoh yang kelihatan adalah RUU Minerba > yang masih saja ditarik ulur di internal pemerintah sendiri (termasuk di > DPR-nya), juga pertambangan tanpa ijin yg tidak pernah ditangani serius, > dsb. Tapi kalau sudah masuk wilayah ini memang banyak menyinggung banyak > kepentingan (politik????)........... > > Jadi eksplorasi berkelanjutan memang masih perlu > diperjuangkan......................... > > Salam - Daru > Kawan saya yg skeptis bilang, biarkan saja situasi ini terpuruk ke dasar > jurang, nanti kalau semua orang sudah sadar kan akan bangkit kembali > juga.......... > > ----- Original Message ----- > From: "Rovicky Dwi Putrohari" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <iagi-net@iagi.or.id> > Sent: Wednesday, January 11, 2006 9:01 AM > Subject: Re: [iagi-net-l] Lulusan geologi primadona di Ostrali - Eksplorasi > bekelanjutan > > > > Dibandingkan dengan Indonesia, potensi SDA ada, tapi iklim investasi gak > > mendukung, jadi pada saat harga komoditi tinggi, jalan di tempat-lah > > kita........ > > Pak nDaru, > Mungkin anda dapat memberikan ulasan sdikit point2 apa saja yg penting > (rangking) utk meningkatkan iklim investasi ? Mana yg paling buruk > saat ini, dan mana yg harus dipertahankan (tentunya ada point2 yg > sudah bagus yg harus dipertahankan), kan ? > > > Apa ya yang bisa dilakukan geologist (atau iagi??) untuk ikut memperbaiki > > iklim investasi ini??? > > Saya rasa IAGI dapat saja memberikan masukan2 ini ke yang berwenang. > Atau meng-encourage geologist2nya utk membantu tetep sesuai kaidah > keprofesian. > > Saya jadi inget pak Sony yg crita, banyak juga temen-temen geologist > kita yg bekerja di persh pertambangan "liar". > > RDP > > > > --------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina > (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id > Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) > Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) > Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) > Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau > [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) > Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) > --------------------------------------------------------------------- > --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) ---------------------------------------------------------------------
