Persoalan energi yang diperlukan oleh masyarakat sedang disorot, mulai dari
Listrik, gas hingga BBM. Saya tertarik untuk yang listrik terlebih dahulu.

Saat ini listrik sepertinya lebih sering dipikirkan sebagai komoditi.
Perhitungan ekonomi menjadi lebih menarik ketika bisnis berbicara soal
listrik yang tersedia, maupun listrik yang dibutuhkan. Sekdar berpikir
supply-demand. Kondisi di Indonesia saat ini sudah jelas jumlah ketersediaan
listrik tertinggal dibelakang kebutuhan. Sehingga listrik yang semestinya
dapat dipikirkan sebagai infrastruktur pemicu ekonomipun pupus karena
ketertinggalannya. Yang lebih terlihat saat ini adalah listrik dilihat
sebagai sebuah komoditas. DIkaji keekonomiannya lebih njlimet ketimbang
penyediaannya.

Eletrifikasi di Indonesia ini mungkin masih sekitar 60-70% saja. Bahkan
Indonesia timur dibawah 45% (Rasio Elektrifikasi Indonesia Timur Dibawah 50
Persen ). 
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/06/16/brk,20100616-255936,id.html>Itu
baru eletrifikasinya atau ketersediannya.
Namun yg lebih penting kalau ingin maju adalah berapa Kwh perkapita ?
Kalau mengacu data tahun 2003 dari The Institute of Energy Economic of Japan
menunjukkan, Amerika Serikat yang pendapatan (GDP) per kapita per tahunnya
US$ 35.566, konsumsi energi listriknya 10.800 kWh (kilowatt jam) per kapita
per tahun. Gabungan negara Uni Eropa yang GDP per kapitanya US$ 18.800 per
tahun, konsumsi listriknya 5.725 kWh per kapita per tahun. Tiongkok dengan
GDP per kapita US$ 1.067, konsumsi listriknya 1.140 kWh per kapita per
tahun, sedangkan Malaysia yang GDP per kapitanya US$ 4.011 per tahun,
konsumsi listriknya 2.959 kWh per kapita per tahun
Indonesia masih hanya sekitar 500Kwh perkapita, itupun hanya 60-70% yang
merasakan.
Dengan demikian sudah pasti bahwa daerah yang sudah terelektrifikasipun
masih perlu ditingkatkan kalau ingin Indonesia menjadi masyarakat yang maju.

Kalau saja"CBM for electric" bisa dijadikan kebijakan nasional, saya yakin
CBM akan menjadi energi bukan sekedar komoditi. Sukur-sukur bisa menjadi
infrastruktur yg menunjang pembangunan. CBM tidak harus ditangani dirjen
migas saja tetapi juga menjadi program kelistrikan.

RDP

Kirim email ke