Sharing... (Saya mohon Maaf apabila sharing saya ini terlalu fulgar)
Inilah yg namanya carut marut sistem pertambangan negara kita (indonesia)
Krn Banyak faktor-X didalamnya.
Investor luar (baik itu KK, investor menengah) maupun investor local sendiri
sangat khawatir hal hal seperti yg begini. Banyak hal yg sengaja disulut dari
luar.
Pak menko hatta rajasah ngerti ngak yahh berapa biaya yg harus dikeluarkan
selama proses survey awal, hingga boring dll (gambling nya gede itu).
Kalau kita mau jujur, dan kalau kita betul2 hitung biaya mulai dari detik awal
permohonan iup sampai fase pra-boring, itu sudah makan biaya berapa (apalagi
kalau sudah boring)???
Pikiran kita jangan hanya ke KK (yg uang nya unlimited), tapi yg investor
menengah dan investor local gimana pikirannya (itu biaya sangat gede Pak) ???
Belom lagi pinjam pakai hutan, yg kita kenal dgn "KEHUTANAN YANG MAHA KUASA",
emang gampang itu????. Biaya nya pakkk.... (Miliyaran Rupiah itu)
So, kalau pak menko bilang dicabut, apakah rincian detail biaya yg sudah keluar
itu (termasuk biaya under table), negara mau kembalikan ???
Wahhh... Bisa kita bayangkan Seribu KPK pun kewalahan tuk handle yg beginian
(tahu sama tahu lah kita).
Hampir bisa dipastikan untuk semua kp (skrg iup) yg dimana apabila sudah
dilakukan geologist dan apalagi sudah terbaca potensi nya, maka yg begini
"selalu muncul dan akan selalu selalu muncul".
Memang... masyarakat local juga harus diperhatikan.
Kan ada namanya "community development",
Kalau comdev nya jalan,
Nahh lhooo salah siapa ???
Salam,
GodangS
Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message-----
From: "yahdi zaim" <z...@gc.itb.ac.id>
Date: Fri, 30 Dec 2011 09:29:44
To: <iagi-net@iagi.or.id>
Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id>
Subject: Re: [iagi-net-l] Pernyataan pak Hatta Rajasa mengenai BIMA
Abah,
Kalau menyimak pernyataan Pak Hatta ya lucu juga. Yang memberi dan
mengeluarkan surat ijin Bupati tanpa kordinasi dan peertimbangan pusat (karena
ada duit?),nah ketika yang dipanen ribut-ruwet,minta pusat yang mencabut
ijin...opo tumon..?? Ueenak tenan Bupati nan pinter ini ya..??
Wslm,
Zaim
Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message-----
From: "Yanto R.Sumantri" <yrs...@rad.net.id>
Date: Fri, 30 Dec 2011 15:45:48
To: <senyum-...@yahoogroups.com>
Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id>
Cc: iagi-net<iagi-net@iagi.or.id>; <poverepertaminagr...@yahoogroups.com>
Subject: [iagi-net-l] Pernyataan pak Hatta Rajasa mengenai BIMA
Rekan
Apakah benar Pemerintah Pusat sama sekali tidak
berperan dalam pemberian ijin ini ?
yanto r sumantri
Jakarta - Bupati Bima
Ferry Zulkarnain menerbitkan SK Nomor 188 Tahun 2010 tentang Izin
Pertambangan. SK inilah yang kemudian menyulut demontrasi bahkan berakhir
ricuh di pelabuhan Sape, Bima beberapa waktu lalu.
Warga dan
mahasiswa mendesak Bupati segera Bima segera mencabut SK tersebut.
Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Bupati Bima bisa langsung
mencabut SK yang sudah diterbitkannya tanpa harus menunggu keputusan
pemerintah pusat.
"Yang mengeluarkan Bupati kok, dia
harus mencabut. Kalau mau dicabut ya yang mengeluarkan yang mencabut,
tidak ada aturan yang mengatakan pemerintah pusat mencabut itu,"
ujar Hatta di kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat
(30/12/2011).
Menurut Hatta, Bupati Bima Feey Zulkarnain tidak
boleh lepas tangan atas SK yang telah ia terbitkan yang menuai kontra
tersebut. Saat mengeluarkan SK, Ferry selaku kepada daerah juga tidak
pernah meminta persetujuan dari pemerintah pusat.
"Tidak
boleh lepas tangan (Bupati Bima), harus dihandle. Dari mana pemerintah
pusat berwenang mencabut. Ketika dia memberikan itu kan tidak meminta
pertimbangan pemerintah pusat kan," terang Hatta.
Ke
depan, ketua umum PAN ini berharap para kepala daerah untuk melakukan
koordinasi terlebih dahulu bila terkait kebijakan yang strategis.
Sehingga karut marut seperti SK Bupati Bima tidak perlu terjadi.
"Intinya lebih baik kalau sesuatu itu dikoordinasikan, gubernur
ada koordinasi, tanpa harus menghilangkan esensi dari otonomi itu
sendiri. Tapi yang namanya kekayaan sumber daya alam, pengalaman
menunjukkan ada 6 ribu surat ijin yang bermasalah, tumpang tindih, itu
menunjukkan bahwa fungsi koordinasi semakin perlu," jelas Hatta.
(her/gun)
<style type="text/css">.sharemenu ul,
.sharemenu ul li { list-style: none outside none; }</style>
--
_______________________________________________
Nganyerikeun hate
batur hirupna mo bisa campur, ngangeunahkeun hate jalma hirupna pada
ngupama , Elmu tungtut dunya siar Ibadah kudu lakonan.
