Pak Yanto ysh, Sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku, memang wewenang utk mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sepanjang lokasi itu berada dalam 1 wilayah Kabupaten, adalah Bupati.
Tetapi, sebelum Bupati mengeluarkan ijin, beliau harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjend Minerba ESDM RI. Setelah IUP keluar, tidak serta merta pemegang IUP bisa langsung melakukan kegiatan. Kalau IUP berada pada wilayah kehutanan (HL / HPT), maka pemegang IUP harus mendapatkan ijin memasuki kawasan hutan, yg dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI, yg sebelumnya diawali dengan adanya Rekomendasi Gubernur dan rencana kerja yg diketahui oleh Dirjend Minerba ESDM RI. Utk kasus sape (Bima), saya tdk yakin Bupati mengeluarkan ijin tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Karena semua ijin yg dikeluarkan, di cc ke Gubernur dan Menteri ESDM RI. Pokok persoalan adalah di sosialisasi (pendapat pribadi). Demikian penjelasan singkat saya, semoga menambah pemahaman kita. Happy new year 2012, new hope..new spirit. Salam, zardi® -----Original Message----- From: "Yanto R.Sumantri" <yrs...@rad.net.id> Date: Fri, 30 Dec 2011 15:45:48 To: <senyum-...@yahoogroups.com> Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id> Cc: iagi-net<iagi-net@iagi.or.id>; <poverepertaminagr...@yahoogroups.com> Subject: [iagi-net-l] Pernyataan pak Hatta Rajasa mengenai BIMA Rekan Apakah benar Pemerintah Pusat sama sekali tidak berperan dalam pemberian ijin ini ? yanto r sumantri Jakarta - Bupati Bima Ferry Zulkarnain menerbitkan SK Nomor 188 Tahun 2010 tentang Izin Pertambangan. SK inilah yang kemudian menyulut demontrasi bahkan berakhir ricuh di pelabuhan Sape, Bima beberapa waktu lalu. Warga dan mahasiswa mendesak Bupati segera Bima segera mencabut SK tersebut. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Bupati Bima bisa langsung mencabut SK yang sudah diterbitkannya tanpa harus menunggu keputusan pemerintah pusat. "Yang mengeluarkan Bupati kok, dia harus mencabut. Kalau mau dicabut ya yang mengeluarkan yang mencabut, tidak ada aturan yang mengatakan pemerintah pusat mencabut itu," ujar Hatta di kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (30/12/2011). Menurut Hatta, Bupati Bima Feey Zulkarnain tidak boleh lepas tangan atas SK yang telah ia terbitkan yang menuai kontra tersebut. Saat mengeluarkan SK, Ferry selaku kepada daerah juga tidak pernah meminta persetujuan dari pemerintah pusat. "Tidak boleh lepas tangan (Bupati Bima), harus dihandle. Dari mana pemerintah pusat berwenang mencabut. Ketika dia memberikan itu kan tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat kan," terang Hatta. Ke depan, ketua umum PAN ini berharap para kepala daerah untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu bila terkait kebijakan yang strategis. Sehingga karut marut seperti SK Bupati Bima tidak perlu terjadi. "Intinya lebih baik kalau sesuatu itu dikoordinasikan, gubernur ada koordinasi, tanpa harus menghilangkan esensi dari otonomi itu sendiri. Tapi yang namanya kekayaan sumber daya alam, pengalaman menunjukkan ada 6 ribu surat ijin yang bermasalah, tumpang tindih, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasi semakin perlu," jelas Hatta. (her/gun) <style type="text/css">.sharemenu ul, .sharemenu ul li { list-style: none outside none; }</style> -- _______________________________________________ Nganyerikeun hate batur hirupna mo bisa campur, ngangeunahkeun hate jalma hirupna pada ngupama , Elmu tungtut dunya siar Ibadah kudu lakonan.