Soal tuduhan "kemungkinan mark up di cost recovery" silakan aja dijawab oleh teman2 yg kerja di KKKS, deh.
Salam, Nuning Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: Hikmatulloh Geologist <hikmat_geolog...@yahoo.com> Date: Mon, 28 May 2012 18:40:52 To: iagi-net@iagi.or.id<iagi-net@iagi.or.id> Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional "BP Migas prioritaskan perusahaan nasional" Keputusan lebih besar di tangan ESDM,, Semua blok itu akan diperpanjang lg...dan masih mereka yg memegang,, toh,mau perusahaan nasional maupun luar yg megang,,tetap saja ada kemungkinan mark up di cost recovery.... kecuali regulasinya yg harus ditinjau kembali,, Salam, Hikmattulloh ________________________________ From: "nugraha...@yahoo.com" <nugraha...@yahoo.com> To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, May 28, 2012 10:46 PM Subject: Re: [iagi-net-l] Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional Perpanjangan Blok, seperti juga penawaran Blok adalah wewenangnya Pemerintah (Menteri ESDM). BPMIGAS memberikan evaluasi dan rekomendasi atas perpanjangan blok. Bisa jadi terjadi perbedaan antara usulan/rekomendasi BPMIGAS dan Keputusan Pemerintah. Salam, Nuning Powered by Telkomsel BlackBerry® ________________________________ From: Rovicky Dwi Putrohari <rovi...@gmail.com> Date: Mon, 28 May 2012 21:18:16 +0700 To: IAGI<iagi-net@iagi.or.id>; geologi...@googlegroups.com<geologi...@googlegroups.com> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: [iagi-net-l] Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional Apakah perpanjangan itu wewenang BPMIGAS ? Kalau penawaran blok kan ke ESDM dirjen MIGAS Rdp -–----------------Perpanjangan Blok, BP Migas Prioritaskan Perusahaan Nasional Jakarta - Sebanyak 72 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang telah berproduksi atau kurang lebih 29 blok akan habis masa kontrak sampai dengan tahun 2021. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) saat ini tengah memproses dan melakukan evaluasi perpanjangan kontrak. "Perusahaan migas nasional dan daerah mendapat prioritas ikut mengelola blok yang habis itu," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (27/5/2012). Wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontrak tersebut antara lain blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2013, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018. Selain itu, Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada tahun 2021. Gde mengungkapkan, beberapa sudah mengajukan perpanjangan. BP Migas sendiri tengah melakukan proses evaluasi atas pengajuan itu. "Segera setelah proses evaluasi selesai, kami akan sampaikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan Menteri," katanya. Dia mengatakan, BP Migas membagi evaluasi perpanjangan wilayah kerja dalam tiga kategori, yakni blok yang memiliki kinerja operator tinggi dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, blok yang memiliki kinerja operator rendah dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, serta blok yang memiliki kinerja operator dan potensi cadangan rendah. Pemilihan operator, katanya, berdasarkan pada kompetensi dengan mengutamakan kepada perusahaan nasional termasuk Pertamina dan partisipasi daerah. Perusahaan yang memiliki modal dan teknologi memadai akan mendapatkan blok dengan kompleksitas yang cukup. Sementara perusahaan dengan kemampuan minim dapat mengelola lapangan migas yang kurang memiliki risiko. Pasalnya, selain peningkatan kapasitas nasional, keputusan perpanjangan blok harus tetap memperhatikan peningkatan produksi. Kesempatan tetap bisa diberikan kepada kontraktor eksisting sebagai pemegang interest, syaratnya melibatkan perusahaan nasional dan badan usaha milik daerah. Selain melalui penawaran langsung, pemilihan operator juga dipertimbangkan agar dilakukan tender terbuka. Gde mengungkapkan, program peningkatan peran perusahaan migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok baru ataupun yang habis kontrak ini menjadi salah satu poin yang diajukan BP Migas ke DPR terkait revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuannya, supaya memiliki landasan hukum yang kuat, -- "Sejarah itu tidak pernah usang untuk terus dipelajari"
