Noor dan kawan kawan anggota IAGI Kadang kadang saya sedih kalau melihat penyusunan UU yang berhubungan dengan SDA , karena pengambil keputusan atau LSM/pengamat tdak melihat staus dari SDA saat ini.untuk dijual ke luar negeri
Ambil conto pak Kurtubi ., pengamat energi yang sangat berpengaruh itu , dia masih berpendapat bahwa Potensi <igas di Indonesia "berlimpah" , apa iya berlimpah ? Lihat laporan laporan betapa kecilnya penemuan cadangan di tahun 2012 dan tahun tahun sebelumnya , dan betapa gas kita sebagian sudah "dedicated" untuk dijual ke LN. Ambil contoh : Potensi migas , apakah sama dengan kondisi pada thn 1971 , pada saat UU Pertamina diundangkan ? Migas dengan segala aspek ( perkiraan sumber daya , lokasi daerah yang berpotensi , biaya eksplorasi dan eksploitasi , energi pengganti dsb) perlu menjadi salah satu konsideran dlam UU yang akan datang. Semestinya bukan hanya pengaturan akan tetapi bagaimana kondisi sda yang diatur keberadaannya dialam. Jadi , kalau IAGI mau berkontribusi , maka hal inilah yang harus diinformasikan kpd Pemerintah dan DPR. Kumaha tah PakDHE ? si Abah ________________________________ From: noor syarifuddin <noorsyarifud...@yahoo.com> To: mufar...@gmail.com; iagi-net@iagi.or.id Sent: Friday, November 16, 2012 6:50 PM Subject: Re: [iagi-net-l] IUP Vs KKKS Melihat ketiga hal tsb, kira-kira kondisi mana yang cocok buat Indonesia? - cadangan yang sangat besar.... Hmmm mungkin - sistem monarki..? Apa kita hrs mengubah republik ini? - kultur Arab? Saya kira bukan soal menghormati tamu. Orang Arab dikenal sangat jago nego dan bisnis... Lha kita? Untuk negosiasi yg sangat penting saya lihat malah dipercayakan dan diwakilkan kepada 1, iya satu, orang expat! Salam ________________________________ From: mufar...@gmail.com <mufar...@gmail.com>; To: <iagi-net@iagi.or.id>; Subject: Re: [iagi-net-l] IUP Vs KKKS Sent: Fri, Nov 16, 2012 11:16:08 AM Ini bbrp yg bisa saya tangkap: Pertama karena reserves yg "super" besar, jadi otomatis nilai ekonomis dan resiko investasi akan berkurang. Dengan hanya menjadi partner saja puluhan MNC rebutan tahun ini mengejar porsi share di ADCO yg kontraknya habis 2014. Yang kedua tentunya pemerintahan yg long lasting karena mereka pakai sistem monarki, jadi long term plan akan berjalan lancar, liat aramco yg awalnya dibiarkan dikelola amrikiya dan saat ini sudah diakuisisi 100% setelah mereka yakin bisa (meski dgn cara comot manpower dari negara lain spt indonesia). Monarki juga membuat uang hanya masuk ke satu pintu, ya kasnya si Raja/ Sultan, dan yg lain gak berani bermain kalo gak mau di penggal :) Ketiga adalah kultur arab yg memuliakan tamu namun tidak membiarkan tamu jadi penguasa. Coba saja bertamu ke org arab, anda akan di serving habis-habisan, namun anda gak akan bisa masuk ke dalam rumah mereka, hanya sebatas di ruang tamu saja (bahasa arabnya "majelis") Nah, dengan mengontrol 100% (baca: nasionalisasi) mereka bisa mengontrol penggunaannya utk sebesar besarnya kemakmuran rakyatnya (sekolah gratis, gaji lokal lebih besar dari expat dan fasilitas lainnya) Salam Razi Sent from my BlackBerry® smartphone from Omantel. ________________________________ From: noor syarifuddin <noorsyarifud...@yahoo.com> Date: Fri, 16 Nov 2012 02:31:30 -0800 (PST) To: iagi-net@iagi.or.id<iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] IUP Vs KKKS Dear Pak Razi, Bisa dielaborate kenapa di sana pakai sistem itu..? Sistem yang berbedadari satu negara ke negara yang lain tentu sangat dipengaruhi "keunikan" sumberdaya alam di negara tsb. salam, From: "mufar...@gmail.com" <mufar...@gmail.com> To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Friday, November 16, 2012 4:41 PM Subject: Re: [iagi-net-l] IUP Vs KKKS Kalo pake sistemnya middle east gimana? Semua dikuasai negara (NOC) dan MNC hanya boleh masuk sebagai partner atau service contract. Caranya dengan membuat banyak NOC (contoh di UAE yg punya ADCO, AdMA, ZADCO). Operator semuanya NOC otomatis pemerintah lebih gampang mengontrol, dan MNC partner berperan lebih ke arah sharing knowledge. Salam, Razi Sent from my BlackBerry® smartphone from Omantel. From: Rovicky Dwi Putrohari <rovi...@gmail.com> Date: Fri, 16 Nov 2012 10:38:56 +0700 To: IAGI<iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] IUP Vs KKKS 2012/11/16 Ismail <lia...@indo.net.id> >Semuanya kan tinggal bagaimana aturanya di persaratan IUP nya , Migas adalah >kewenagnan Pusat tentunya IUP oleh Pusat juga bukan diserahkan ke Pemda > >Sent by Liamsi's Mobile Phone > Coba kita berdiskusi ke arah kedepan. Betul sekali Pak Ismail. Kalau menggunakan Ijin Usaha itu bukan berarti mudah dijual belikan dan BUKAN berarti ditangani bupati. Satu hal yang sering kita terlewat adalah isi kontrak isi ijin atau isi dari yang ditandatangani. Apapun namanya, apapun bentuknya. Sekali lagi ISI-nya, bukan hanya bungkusnya. Pada kenyataannya, satu sisi positif yang saya lihat langsung dalam dunia pertambangan adalah "KETERBUKAANNYA". Bulan kemarin ketika saya ke FREEPORT bersama-sama pengurus MGEI kami melihat bahwa manajement, geologist serta semua pegawai FMI itu sangat terbuka dengan data. Kami diajak melihat semua data-data, sample, bahkan diajak masuk ke lokasi Grasberg dan juga ke lokasi underground dan disitulah melihat BIJIH EMAS yang ditambang di FMI. Bahkan staff serta manajementnya memberikan kebebasan kepada rombongan untuk mengambil sample pada titik mana saja yang diperlukan. (tapi hand speciment, bukan satu truk bijih loo). Ini menunjukkan bahwa dunia tambang itu lebih terbuka dalam soal data ketimbang MIGAS. Pak Sukmandaru dan Arif Zardi dari MGEI dapat menambahkan. Dari sisi kepegawaian, saya juga melihat bahwa Geologist-geologist Indonesia sudah mampu dan juga hampir 95%, bahkan lebih, diisi oleh Geologist Indonesia. Pak Wahyu yang menjadi leader geolog-geolog ini sangat welcome pada siapa saja yang ingin tahu jerohannya Grasberg. Dan ini SANGAT MEMBANGGAKAN ! Paling tidak fakta bahwa keterbukaan dan kepegawaian (Human Resources) Indonesia justru lebih banyak prosentasenya dalam pertambangan dibanding MIGAS yang menggunakan kontrak PSC. Kita memang patut berbangga dengan PSC, namun kalau karena perkembangan dunia, perkembangan tata politik, perkembangan tehnologi serta perkebangan kebutuhan, saya rasa berganti dari PSC ke Ijin Usaha bukanlah sebuah kemunduran. Toh Ijin Ushaa bukan harus seperti Kontrak Karya. Mari kita design jenis kerjasama sendiri. Barangkali jenis kerjasama dan tata kelola yg kita design nanti ini belum ada di dunia. Indonesia sudah mengawali eksplorasi MIGAS 140 tahun yang lalu, mengawali pembuatan PSC ... dan kita harus leading lagi menyusun tata kelola MIGAS dengan benar ... Salam sukses ! Rovicky
