Jadi cuman segitunya. Koq langsung mandek? He...he kagak ada gregetnya. >Beberapa pemikiran anda sangat tepat. >Masalahnya bagaimana pemikiran itu bisa dikatakan pemikiran public. Mungkin
>tahap pertama kita harus bikin beberapa alternatif draft mengenai suatu >aturan, kemudian dilakukan pooling di situs IDNIC, atau pooling diwakilkan >oleh organisasi terkait tapi tidak hanya satu, misal masukan dari APJII, >AWARI, KOMITEL, MASTEL, ISOC-ID, Goverment (Menkominfo dan Dirjen Postel), >Universitas-universitas, dan organisasi terkait lainnya. Kalau tidak tentu >Kang Budi akan mendapatkan pertanyaan yang sama seperti saat ini, "kenapa >begitu, kenapa begini, atas dasar apa, masukan dari masyarakat yang mana, >dsb". > >Oke, Case closed >Salam >CelloZ >----- Original Message ----- >From: "Paustinus Siburian" <[EMAIL PROTECTED]> >To: <[EMAIL PROTECTED]> >Sent: Thursday, August 01, 2002 2:06 AM >Subject: [IDNIC] delegasi: RFC 1591 > > >> >> Bapak Marcellus Ardiwinata menulis: >> >> Kesimpulan, IDNIC memang tidak bisa sembarangan >> menentukan prosedur delegasi tapi ada ikatan dari >> public dan juga dari pihak yang mendelegasikan ke >> IDNIC. Aturan sebenarnya terbuka jelas, misal RFC bisa >> anda akses di http://www.ietf.org atau di >> http://www.rfc-editor.org yang dibiayai oleh ISOC. >> >> >> Jika sekiranya berkenan bolehlah kita memikirkan lebih >> jauh ke depan. Yang jelas saya pikir kita >> menginginkan yang lebih baik. >> >> >> Tentang Delegasi >> Terkesan IDNIC memegang monopoli atas segala soal >> dalam hal domain name. Jika sistemnya sudah baik, >> dalam kasus bekasi.go.id tidak semestinya IDNIC >> mencampurinya. >> >> IDNIC mendapat delegasi dari IANA untuk mengelola >> ccTLD's .id (IANA sudah ditake over oleh ICANN). >> IDNIC-lah yang menentukan apa yang dapat menjadi DTD >> (SLD). IDNIC lalu mendelegasikan kepada pengelola DTD >> (SLD). Pengelola DTD lalu menentukan apa-apa yang >> dapat didaftarkan sebagai DTTiga (Third Level Domain) >> dan siapa-siapa yang berhak mendapat delegasian. >> Selanjutnya pemegang DTTiga berhak menentukan DT >> Empat). Jadi IDNIC menentukan apakah akan ada tambahan >> DTD atau sudah cukup yang ada sekarang (co, or, net, >> ac, web, go, mil, sch). IDNIC juga yang menunjuk atau >> memilih organisasi atau perusahaan yang mengelola DTD. >> Tentu saja perlu dibuat secara terbuka penawarannya. >> Pengelola DTD inilah yang yang mengatur soal DTTiga). >> Dalam hal ini mengenai persyaratan-persyaratan dan >> perjanjian antara pengelola DTD dengan DTTiga. Juga >> jika ada konflik mengenai subdomain pada DTTiga >> seperti dalam kasus bekasi.go.id atau dalam hal ada >> sengketa mengenai merek, pengelola DTD-lah yang >> menyediakan cara-cara penyelesaian masalahnya. >> Persyaratan-persyaratan dan perjanjian yang dibuat >> tentu perlu mendapat persetujuan dari IDNIC. >> Hal seperti itu dapat dirujuk pada RFC 1591 yang >> ditulis oleh Almarhum Jonathan Postel (dapat diakses >> melalui link yang tersedia pada situs IDNIC pada bahan >> bacaan), yang berisi ketentuan antara lain: >> >> >> "There are no requirements on subdomains of top-level >> domains beyond the requirements on higher-level >> domains themselves. That is, the requirements in this >> memo are applied recursively. In particular, all >> subdomains shall be allowed to operate their own >> domain name servers, providing in them whatever >> information the subdomain manager sees fit (as long as >> it is true and correct)." >> >> >> Dengan kata lain, sekali suatu domain pada setiap >> tingkatan sudah diberikan, entitas yang diberikan >> mengelola domain memiliki kekuasan untuk menentukan >> kebijakan menyangkut domain di bawahnya. Begitulah >> sistem hirarkis dari domain name didisain. >> Saya kurang memahami mengapa dalam situs IDNIC diatur >> juga penggunaan Domain Tingkat Empat dari war.net.id. >> Merujuk RFC tersebut di atas pengelola war.net.id-lah >> yang menentukan apa-apa yang menyangkut DTEmpat-nya. >> Sebagaimana saya sebutkan di atas terkesan semua >> dimonopoli oleh IDNIC, kecuali soal uang yang >> ditransfer ke rekening APJII (Pak Budi Raharjo adalah >> anggota kehormatan APJII). Melihat sejarah panjang >> dari DTT .id yang didelegasikan pertama sekali kepada >> Jurusan Ilmu Komputer UI pada tahun 1993 sampai >> dengan sekarang dikelola IDNIC tidak selayaknya lagi >> masalah seperti bekasi.go.id dan masalah-masalah lain >> yang sejenis muncul ke permukaan. >> >> >> Pandangan Ke depan: >> Masalah domain name saya pikir tidak hanya sekedar >> soal delegasian saja. Dalam RFC 1591 memang dinyatakan >> bahwa soal hak (rights) dan pemilikan (ownership) >> tidak menjadi pokok dari Memo tersebut. Itu sudah >> barang tentu tepat karena penulisnya Jon Postel bukan >> lawyer dan hal itu sesuai dengan kondisi pada masa >> Memo itu ditulis. >> >> Namun zaman berubah dan ada perkembangan. Tidak ada >> salahnya kita memikirkan lebih jauh segi bisnisnya. >> Domain name saat ini sudah dapat dipandang sebagai >> benda. Domain name dapat dijual, dilisensikan, >> diwariskan, kecuali di bawah ccTLDs .id. Dalam posting >> saya terdahulu sudah disampaikan bahwa perlu >> dibuatkan perjanjian pendaftaran domain dan mengenai >> penyelesaian sengketa. Hal ini perlu diantisipasi ke >> depan. >> Beberapa hal yang perlu dipikirkan adalah: >> 1. Status IDNIC: Apakah akan berfungsi hanya sekedar >> seperti ICANN dengan tanggungjawab utama menjamin >> kelangsungan hidup Internet di Indonesia dan >> konektivitas global dari Internet? Ataukah IDNIC juga >> akan berperan disamping seperti ICANN juga sebagai >> Registry? Perlu juga dipikirkan hubungannya dengan >> APJII, apakah IDNIC perlu disapih? >> 2. Pengelola DTD (co, or, net, dll) perlu dipikirkan >> untuk diberikan ke kalangan dunia usaha. DTD go.id >> sebaiknya dikelola pemerintah (mungkin kominfo), dan >> mil.id dikelola militer atau koperasi yang didirikan >> militer. >> 3. Perlu pemikiran ulang mengenai DTD. Apakah juga >> tidak sebaiknya diberikan secara bebas tetapi dengan >> restriksi tertentu. Maksud saya adalah diberikan >> kesempatan bagi yang ingin mendapatkan secara langsung >> DTD. Saya, misalnya, merasa akan lebih enak >> menggunakan dan ingin mendaftarkan ipaust.id. daripada >> ipaust.co.id. Id bisa dianggap sebagai singkatan dari >> identity. Apakah tidak sebaiknya diberikan? Saya >> berpikir bahwa kemungkinan seperti itu dapat >> memberikan nilai tambah bagi ccTLDs .id. Saya tidak >> begitu paham secara teknis Internet kemungkinan itu. >> Membaca ketentuan dalam RFC 1591 seperti saya kutipkan >> di atas hal itu saya pikir sangat mungkin. Hal ini >> pernah saya tanyakan secara pribadi melalui e-mail >> kepada Pak Budi Rahardjo tahun yang lalu, tetapi Pak >> Budi Rahardjo mengatakan tidak mengijinkannya tanpa >> memberikan penjelasan mengapa tidak mengijinkannya. >> 4. Soal Perjanjian antara pendaftar domain dengan >> pengelola, saya kira dalam posting saya terdahulu saya >> menyarankan untuk merujuk pada ccTLDs Best Practices >> yang disediakan oleh WIPO tentu tanpa mengurangi >> kemungkinan modifikasi. Perjanjian secara tertulis >> sangat penting di jaman ini. Untuk menjadi pegangan >> dalam hal ada perselisihan. Jangan sampai ada yang >> dirugikan apalagi dikorbankan seperti dalam soal >> bekasi.go.id itu. >> >> >> Best regards, >> >> >> Paustinus Siburian, SH. >> http://www.ipaust.com >> >> >> ___________________________________________________________ >> Do You Yahoo!? -- Une adresse @yahoo.fr gratuite et en français ! >> Yahoo! Mail : http://fr.mail.yahoo.com >> >> _______________________________________________ >> Idnic mailing list >> [EMAIL PROTECTED] >> > > >_______________________________________________ >Idnic mailing list >[EMAIL PROTECTED] > _____________________________________________________ Get your free E-mail account at http://www.kompas.com _____________________________________________________ _______________________________________________ Idnic mailing list [EMAIL PROTECTED]
