Pihak Pesantren harus tanggap dengan model tulisan seperti ini, seakan2
mengandung kebenaran, padahal akan membahayakan khususnya bagi anak2 kami di
Pondok Pesantren kalau sampai "mengiyakan/membenarkan" tulisan ini. Harus kita
bedakan antara gerakan dalam agam yang sifatnya perbedadan pendapatan
(ikhtilafat), seperti masalah perbedaan antara para imam madzhab (contoh: qunut
shubuh, raka'at tarawih, dll) atau hal itu adalah penyimpangan (mukhalafat),
seperti yang terjadi pada syi'ah, ahmadiyah, apalagi Lia Eden, Ahmad Mushaddiq,
dll. Undang2 seperti itu sangat perlu karena agama kita ini memang perlu
dilindungi dari penyimpangan2.....terlalu banyak dasar/dalil, apalagi bukti
bahwa Nabi kita tidak mentolelir penyimpangan, tetapi mentolelir perbedaan
pendapat....wallahu'alam..
--- Pada Sel, 23/3/10, MGR <indun...@yahoo.com> menulis:
Dari: MGR <indun...@yahoo.com>
Judul: [IKBAL Al-Amien] Mengapa Agama Tak Butuh Dilindungi
Kepada: "kmnu2000" <kmnu2...@yahoogroups.com>
Tanggal: Selasa, 23 Maret, 2010, 9:26 AM
ABRAHAH heran bukan kepalang. Abdul Muthallib, pembesar Mekah yang
menemuinya, hanya peduli pada nasib unta yang dirampas penguasa dari negeri
Habsyah (Ethiopia) itu, bukan nasib Ka'bah yang hendak dihancurkan. Kata
Abrahah, "Mengapa kamu hanya peduli pada dua ratus ekor untamu, tapi tak peduli
pada Bait (Ka'bah) yang merupakan agamamu dan agama moyangmu, yang hendak
kuhancurkan? " Abdul Muthallib menjawab, "Aku peduli pada nasib unta, karena
aku pemiliknya, sedangkan Bait itu punya Pemilik yang akan menjaganya." Inilah
sekelumit dialog yang dikisahkan oleh Ibn Hisyam dalam "Al-Sirah al-Nabawiyah"
, satu di antara biografi tentang Nabi Muhammad yang cukup otoritatif.
Kalau zaman sekarang, Abdul Muthallib mungkin akan dituduh egois, pasif, dan
"materialistik" , hanya peduli pada hartanya, tapi tidak peduli pada agamanya.
Namun, di balik sikap itu tersimpan
iman Abdul Muthallib yang kuat: bahwa Allah yang menjaga Ka'bah tidak tidur
dan akan bertindak. Benar. Setelah itu, datanglah segerombolan burung Ababil
yang membawa batu dari neraka dan melempari pasukan gajah Abrahah hingga hancur
lebur. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad.
l l l
SAAT ini kita sedang menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap
sebuah undang-undang yang niatnya melindungi agama dari penodaan, yakni
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan
Agama. Namun niat tak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. UU ini dalam
kehidupan sosial malah ikut menyulut konflik. Contohnya dari rekomendasi
penting Institute for Culture and Religion Studies (INCReS) dalam "Laporan
Kebebasan Beragama 2009 di Jawa Barat", yang mendesak pencabutan UU itu. Secara
normatif UU tersebut dianggap "tidak selaras dengan semangat konstitusi yang
dengan tegas menjamin hak
kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan" . Melalui UU ini juga ditetapkan
pasal 156-a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ancaman sanksi
pidana bagi yang dituduh sebagai "penoda agama".
Melalui temuan INCReS, sepanjang 2009 di Jawa Barat terjadi 10 kasus
pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh aparatus negara, dan 35
kasus intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan yang
dilakukan oleh organisasi massa garis keras yang memakai "jubah Islam". Dalam
aksi-aksi kekerasan ditemukan, UU itu dipakai sebagai dalih pembenar untuk
menyesatkan, menyapu, hingga menangkap individu dan kelompok yang dituding
menodai agama.
Pertanyaannya: mengapa UU ini dianggap mendesak dan darurat untuk dicabut?
Benarkah agama tidak butuh aturan yang melindunginya? Dari temuan yang sangat
umum kita mencermati tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama
atau berkeyakinan malah berlindung di balik UU ini. Karena
itu, dugaan yang mengatakan pencabutan UU ini akan menyebabkan konflik
horizontal dalam masyarakat merupakan kekeliruan yang berlawanan dengan fakta
sosial. Yang terjadi malah sebaliknya, selama ini konflik horizontal yang
beraroma agama menggunakan UU ini-khususnya pasal 156-a-sebagai dalih melakukan
penyesatan, kekerasan, penangkapan, dan penghakiman sepihak. Logika
sederhananya: kalau tidak ingin konflik horizontal terus terjadi dalam
masyarakat, UU Nomor 1/PNPS/1965 dan pasal 156-a itu harus dihapus (mansukh).
Bagaimana UU tersebut bekerja sebagai pemicu, dalih, dan akhirnya vonis yang
mengkriminalkan keyakinan? Pertama, dimulai dengan munculnya dugaan pada
kelompok yang memiliki ajaran yang dianggap bertentangan dengan "keyakinan
umum". Kelompok ini baik yang ada sejak dulu atau benar-benar baru. Contohnya,
Syiah dan Ahmadiyah, yang masuk kelompok lama, sedangkan Lia Eden masuk
kategori baru. Nah, dengan memakai UU dan pasal 156-a itu,
kelompok tersebut dibidik dari sudut penodaan, bukan melalui sudut perbedaan.
Keberadaan kelompok "tersangka" ini tidak lagi dipahami sebagai pihak yang
keyakinannya dijamin, tapi bisa diancam sanksi pidana. Inilah tahap pertama
bagaimana UU tersebut menyuguhkan cara pandang yang keliru dalam melihat
perbedaan ajaran yang sebenarnya lumrah terjadi.
Tahap kedua: sebuah kelompok yang telah diidentifikasi sebagai "kelompok
kriminal" dari perspektif keyakinan akan dimusuhi dan diupayakan untuk
dilenyapkan. Tahap kedua ini adalah sebuah reaksi tindakan yang ditempuh
melalui dua cara: pertama, ormas-ormas garis keras akan menindak langsung
kelompok itu. Tindakan ini ilegal dan kriminal, tapi mereka selalu memakai
dalih UU yang mengkriminalkan kelompok tersebut. Tak jarang ditambah fatwa
untuk memperkuat dugaan kriminal. Kelompok "tersangka" pun dihajar dengan
aturan negara dan fatwa agama.
Cara kedua: ormas garis keras tidak melakukan tindakan
langsung, tapi menekan aparat pemerintah untuk melakukan tindakan kekerasan.
Dalam konteks ini, aparat negara biasanya mengambil sikap yang paling "aman"
dan "nyaman", karena ormas garis keras biasanya mengancam akan melakukan
tindakan langsung kalau aparat tidak turun. Maka, dalam dugaan aparat, lebih
baik menciduk kelompok yang kecil dan lemah daripada melawan ormas yang
biasanya datang bergerombol dan tak ragu melakukan kekerasan. Di sini aparat
negara bukan pelindung bagi warga negara dan kelompok minoritas, melainkan
aparatus ormas garis keras yang mengatasnamakan mayoritas. Maka jangan heran
kalau aparat negara menempati posisi tertinggi dalam pelanggaran kebebasan
beragama, seperti yang dilaporkan INCReS.
Tahap ketiga: perbedaan agama dan keyakinan itu diseret ke pengadilan, dan
ujung-ujungnya vonis pidana bagi terdakwa. Kerap kali saksi ahli yang
dihadirkan ke pengadilan adalah mereka yang juga memulai, melaporkan, atau
terlibat dalam
tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang itu.
|||
Saya masih terheran-heran dengan tuntutan bahwa agama harus dilindungi oleh
sebuah peraturan dari negara. Bagi saya, tuntutan ini bersumber dari iman yang
krisis dan penuh dengan ketakutan: agamanya takut ternoda, rusak, atau bahkan
punah. Tuntutan ini berlawanan dengan klaim absolut mereka tentang agama
mereka, yang katanya sempurna, abadi, dan tak lekang oleh zaman. Mereka
mengakui agama mereka sempurna, tapi tanpa sadar mengakui pula agama mereka
bisa dinodai dan dikurangi.
Saya adalah bagian dari umat yang menegaskan bahwa agama, kepercayaan, dan
keimanan yang kami miliki tidak akan bisa dinodai oleh siapa pun dan kapan pun.
Apalagi agama yang dimaksudkan adalah agama yang telah berusia tak hanya
ratusan tapi ribuan tahun, agama yang telah matang, dewasa, dan kenyal
menghadapi tantangan.
Saya juga tak menafikan kelompok atau individu seperti cerita
Abrahah, yang ingin "memusnahkan" agama. Kadang mereka memiliki alasan yang
bisa dimengerti: menurut mereka, sikap permusuhan pada agama muncul karena
agama sering disalahgunakan untuk menebarkan kebencian dan kekerasan. Kalau
boleh, saya ingin mengambil tamsil agama dengan lautan. Apakah seseorang atau
kelompok yang ingin mengencingi lautan berhasil menodai kemurnian lautan?
Untuk menyikapi kelompok atau individu yang berbuat jahat dengan membawa agama,
yang bisa ditindak adalah perbuatan mereka, bukan keyakinan mereka. Seseorang
yang menyembah batu, atau meyakini barang pusaka atau jimat bertuah, tidak bisa
dikriminalkan karena keyakinan itu. Tapi mereka bisa ditangkap kalau memakai
batu sembahan, pusaka, dan jimat mereka untuk mencelakakan orang lain.
Bagi saya, episode yang pernah "menodai" lautan dengan "limbah"-nya yang
terbesar adalah modernisme. Periode ini dimulai dengan sikap ingkar terhadap
apa yang berasal dari (doktrin) agama,
yang akhirnya bisa membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir tanpa campur tangan
formal agama. Pertanyaannya: apakah agama lantas mati? Justru agama berkembang
sangat pesat. Agama sebagai spirit tetap berfungsi seperti ulasan Max Weber,
yang menyatakan pengaruh etika Protestan dalam kapitalisme, tapi bukan doktrin
formal Protestan. Di Amerika kita sering memperoleh laporan tentang kebangkitan
Kristen. Dan akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 sering dipahami sebagai
kebangkitan semua agama di dunia, dari agama-agama besar hingga ajaran
spiritual.
Agama juga bukan seperti satwa liar yang hutannya telah punah sehingga harus
dilindungi. Bukan pula seperti candi, kuil, dan bangunan kuno lainnya yang
kehilangan daya sihirnya sehingga tidak dipedulikan, maka perlu dirawat secara
khusus dalam "cagar alam" dan "cagar budaya" yang dijamin oleh peraturan.
Padahal agama terus hadir dalam kehidupan ini, lembaga-lembaga keagamaan:
pendidikan, pesantren, syiar,
penerbitan, ormas, film, musik, dan lain-lain semakin tumbuh dan tidak
menunjukkan perlunya sebuah "cagar agama". Yang perlu diwaspadai sebenarnya
bukan agama yang bisa dinodai atau akan punah, tapi "overdosis" agama yang
sering dibawa pada penyebaran kebencian, kekerasan, dan terorisme.
Dari penelusuran sejarah ini bisa disimpulkan, agama tak bisa dinodai dan
dibunuh. Rahasia ketahanan agama ini bukan karena ia dijaga oleh undang-undang
yang memberikan sanksi pidana kepada kelompok yang dianggap menodainya,
melainkan karena diberikan kebebasan kepada umat untuk mengembangkan agamanya
dalam pemikiran, perayaan, dan kebudayaan sehingga agama terus langgeng. Agama
tak akan punah selama ia kata almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mampu
bersanding dengan kemaslahatan manusia.
Karena itu, bagi saya, peraturan yang beriktikad-meskipun baik-ingin melindungi
agama merupakan kesia-siaan. Bahkan peraturan ini telah dijadikan dalih
pelanggaran.
Peraturan itu dijadikan pembenaran bagi seorang saudara untuk menikam
saudaranya yang lain hanya gara-gara perbedaan agama. Seharusnya peraturan itu
lebih ditujukan pada perlindungan manusia yang menganut agama, bukan pada agama
yang menurut keyakinan pemeluknya telah dijamin keabadiannya. Seperti Abdul
Muthallib, kakek Nabi Muhammad, yang menyerahkan urusan agama (Ka'bah sebagai
Bait Allah) kepada Pemiliknya.
Mohamad Guntur Romli
Majalah TEMPO Edisi: 04/39, Tanggal: 22 Maret 2010
http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2010/03/22/ KL/mbm.20100322.
KL133053. id.html
Akses email lebih cepat.
Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang
dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! (Gratis)
Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari
Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!
http://id.messenger.yahoo.com/invite/
