Ralat dikit, ...... Saat ini yg menjadi penguasa dari golongan pengusaha sangat sedikit, yg banyak justru dari kalangan birokrat dan militer.....
-----Original Message----- From: "Muslim Armas" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Sat, 31 Jul 2010 05:50:13 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [immam] secuil unek-unek Kalo boleh sedikit urun rembuk, sebenarnya tdk ada yg salah jika pengusaha menjadi penguasa, yg justru saat ini terjadi adalah hal sebaliknya yakni penguasa yg menjadi pengusaha, maka negeri ini akan semakin rusak, kalo ini dibiarkan terus! Saat ini yg menjadi penguasa dari golongan penguasa sangat sedikit, yg banyak justru dari kalangan birokrat dan militer, mereka disupport oleh cukong (sebutan utk pengusaha golongan hitam) dgn komitmen jika mrk jd penguasa akan mengembalikan uang berikut bunga2nya kepada cukong yg membandarinya dgn cara bagi2 proyek APBD/APBN. Lihat Nabi kita, awalnya adalah pengusaha, setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah, maka beliau tinggalkan usahanya, yg seperti inilah yg harus dicontoh bukan sebaliknya. Salam hangat, MA -----Original Message----- From: Bambang Abdul Nasir <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Sat, 31 Jul 2010 12:21:26 To: immam all<[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: [immam] secuil unek-unek Pengusaha dan Penguasa Kemajuan selangkah demokrasi Indonesia yang memisahkan fungsi militer dari politik di Indonesia adalah hal yang sangat baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem kepemimpinan milter yang secara structural sangat taat dan patuh pada atasan sangat gampang untuk mengarahkan politik militer. Selain itu kekuatan militer apabila dibenturkan dalam sistem perpolitikan akan sangat mengkhawatirkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Disamping kekuatan militer terdapat kekuatan yang lebih dahsyat efeknya terhadap proses-proses demokrasi di Indonesia. Kekuatan uang sangat mendominasi keputusan-keputusan politik yang terjadi selama ini. Contohnya yang sangat jelas terjadi pada pilpres dan pilkada. Walaupun pada pilpres kali ini presiden yang terpilih adalah bukan seorang saudagar tetapi kekuatan modal sangat terlihat jelas pada saat kampanye. Dan masih samar-samar aliran dana yang digunakan oleh partai2 untuk berkampanye. Kekuatan uang ini sangat efektif mendominasi bila dibenturkan pada setiap pemilu baik pilpres dan pilkada. Dengan background penduduk Indonesia yang masih banyak hidup berada dibawah garis kemiskinan, maka dengan hanya sedikit kekuatan uang akan sangat berpengaruh pada keputusan politik tiap penduduk yang berpartisipasi dalam pemilihan. Dilatarbelakangi oleh kegagalan rejim orde baru dalam menjalankan demokrasi tidak langsung yang pada akhirnya melahirkan orde reformasi dan menggantikannya dengan sistem demokrasi langsung adalah hal yang sangat tergesa-gesa. Sistem demokrasi langsung ini dapat efektif dijalankan apabila ada minimum kesejahteraan dan minimum kecerdasan dari masyarakat Indonesia. Sebuah keterpaksaan demokrasi yang sedang kita jalani ini boleh dikatakan adalah peta comply demokrasi. Sistem demokrasi langsung ini selain menggunakan anggaran biaya yang tinggi juga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang belum tentu dapat menyejahterakan negerinya. Sebab dalam berkampanye untuk pemilu sudah menggunakan biaya yang tidak sedikit, sehingga biaya itu harus dikembalikan setelah dirinya terpilih menjabat pimpinan negeri. Bila disangkutkan dengan otonami daerah, maka pemimpin2 daerah ini akan menjadi raja2 kecil didaerahnya masing2. Terjadinya politik uang ini tidak akan bisa dihindari sebab minimnya kecerdasan masyrakat tentang hak-hak politiknya dengan tujuan kemana harus disalurkan. Dengan kekuatan uang, siapapun di negeri ini dapat mempengaruhi institusi2 politik formal dan non formal. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup berada di bawah garis kemiskinan sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi dengan uang. Dengan demikian persyaratan minimum kesejahteraan dan minimum kecerdasan untuk menjalankan demokrasi langsung tidak dapat dipenuhi. Ada beberapa faktor yang mendorong beberapa pengusaha ikut aktif dalam institusi-institusi politik formal, diantaranya adalah; ketidak pastian birokrasi dan keinginan memperbesar kekuasaanya. Ketidakpastian birokrasi disebabkan budaya Indonesia yang korup sering sekali membuat para pengusaha menjadi gusar yang bisa berefek pada masa depan bisnis mereka. Kemudian untuk menyelesaikan ketidakpastian itu, para pengusaha ikut berlomba-lomba dalam politik formal untuk dapat menduduki jabatan public sehingga dapat mempengaruhi jalannya birokrasi. Mengutip pidato Srimulyani pada masa akhir jabatannya tentang perkawinan penguasa dan pengusaha adalah satu hal yang terjadi di negeri ini. Ironisnya perkawinan ini terjadi dari back ground untuk bekerja sama saling menutup-nutupi dosa2 mereka yang sudah terjadi. Dosa-dosa itu adalah skandal bank dan perpajakan. Mengutip pemikiran Plato yang memisahkan antara golongan pemerintahan, golongan militer dan golongan rakyat. Golongan rakyat ini terdiri dari petani dan pedagang yang memikul pundi2 perekonomian Negara. Dengan pemisahan seperti itu tidak ada golongan yang berarsiran sehingga pembagian kerja sangat tertata dengan baik. Dari hasil penelusuran awak, sebaiknya juga dipisahkan antara penguasa dan pengusaha sehingga tidak ada pengusaha yang dapat menduduki jabatan public. Apabila sangat rumit menentukan definisi pengusaha dapat dikategorikan saja berdasarkan tingkat profit usahanya sehingga pengusaha dengan tingkat profit tertentu tidak dapat menduduki jabatan public tertentu. Demikian unek-unek ini, lebih kurang mohon maaf. Wassalam, Bambang AN
